Suara.com - Peringatan Hari Buruh Internasional yang digelar di Taman Imbi, Jayapura Papua hanya berlangsung 30 menit. Meski begitu, massa aksi yang tergabung dalam Gerakan Buruh Papua menyuarakan beberapa tuntutannya.
Massa Gerakan Buruh Papua yang terdiri dari LBH Papua, PAHAM Papua, KontraS Papua, ALDP Papua, FIM Papua, Papuan Voices, koalisi buruh, mahasiswa, masyarakat Papua, Garda Papua dan Moker Buruh PT Freeport Indonesia menuntut pemerintah untuk mengaudit upah buruh di seluruh Indonesia.
"Ada beberapa tuntutan yang disampaikan dalam aksi. Pertama, pemerintah segera mengaudit upah buruh di seluruh perusahaan yang ada di tanah Papua. Kedua, pemerintah dan PT. Freeport Indonesia segera menyelesaikan masalah mogok 8.300 buruh PT.Freeport Indonesia," kata Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua, Emanuel Gobay seperti dilansir Antara, Rabu (1/5/2019).
Ketiga, pemerintah menghapus sistem outsourcing di bumi Papua. Keempat, buruh segera membangun serikat buruh di tempat kerja masing-masing. Kelima, perusahaan wajib meliburkan buruh tiap 1 Mei. Keenam, pemerintah segera membentuk desk buruh untuk menyelesaikan masalah perburuhan.
Ketujuh, pengusaha wajib memberikan upah sesuai UMP Provinsi Papua. Kedelapan, perusahaan dilarang mempekerjakan anak di bawah umur.
Gerakan Buruh Papua juga menuntut PT Freeport Indonesia segera mengembalikan 8.300 buruh mogok karena telah membajak hak-hak buruh mogok kerja.
Emanuel mengemukakan anggota kepolisian semula melarang pihaknya menggelar aksi peringatan Hari Buruh Internasional. Meski begitu, Emanuel mengemukakan tetap berupaya melakukan lobi dan komunikasi dengan kepolisian.
"Tetapi kami membangun komunikasi dan lobi sampai aparat kepolisian mengizinkan kami melaksanakan aksi damai guna memperingati Hari Buruh Internasional di Taman Imbi Jayapura, Distrik Jayapura Utara," katanya.
Menurut Emanuel, kepolisian hanya memberikan izin aksi selama 30 menit sehingga Gerakan Buruh Papua menggelar aksi sejak pukul 14.00 WIT hingga 14.30 WIT di Taman Imbi Jayapura.
Baca Juga: Aksi May Day Sempat Ricuh dekat Bundaran HI, Pagar Pembatas Jalan Roboh
"Aksi dijaga ketat oleh aparat kepolisian, namun rekan-rekan yang tergabung dalam Gerakan Buruh Papua ini tetap berorasi dan menunjukkan beragam tulisan tentang buruh di papan dan membentangkan dua spanduk berisi tuntutan," katanya. (Antara)
Berita Terkait
-
Aksi May Day Sempat Ricuh dekat Bundaran HI, Pagar Pembatas Jalan Roboh
-
Duka May Day Pekerja Media di Semarang, Di-PHK Sepihak
-
2 Dibekuk, Polisi Disebut Sejak Awal Incar Massa Berbaju Hitam di May Day
-
Rizal Ramli Sebut Rakyat Butuh Presiden Baru, Bukan Ibu Kota Baru
-
Kapolrestabes Bandung Didesak Pecat Polisi yang Memiting Leher Jurnalis
Terpopuler
- Erick Thohir Umumkan Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia
- 4 Daftar Mobil Kecil Toyota Bekas Dikenal Ekonomis dan Bandel buat Harian
- 5 Lipstik Transferproof untuk Kondangan, Tidak Luntur Dipakai Makan dan Minum
- 5 Rekomendasi Sepatu Running Selevel Adidas Adizero Versi Lokal, Lentur dan Kuat Tahan Beban
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
Pilihan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
-
Hasil Drawing Play Off Piala Dunia 2026: Timnas Italia Ditantang Irlandia Utara!
-
Pengungsi Gunung Semeru "Dihantui" Gangguan Kesehatan, Stok Obat Menipis!
-
Menkeu Purbaya Lagi Gacor, Tapi APBN Tekor
-
realme C85 Series Pecahkan Rekor Dunia Berkat Teknologi IP69 Pro: 280 Orang Tenggelamkan Ponsel
Terkini
-
Cegah Inflasi Akibat MBG, Pemerintah Rencanakan Pembangunan Peternakan dan Lahan Pertanian Baru
-
Remaja Perempuan Usia 15-24 Tahun Paling Rentan Jadi Korban Kekerasan Digital, Kenapa?
-
Vonis Tiga Mantan Bos, Hakim Nyatakan Kerugian Kasus Korupsi ASDP Rp1,25 Triliun
-
Selain Chromebook, KPK Sebut Nadiem Makarim dan Stafsusnya Calon Tersangka Kasus Google Cloud
-
Bikin Geger Tambora, Begal Sadis Ternyata Sudah Beraksi 28 Kali, Motor Tetangga Pun Disikat
-
Ketum Joman 'Kuliti' Isu Ijazah Jokowi: Ini Bukti Forensik Digital, Roy Suryo Kena UU ITE!
-
Korupsi Taspen Rugi Rp1 T, Kenapa KPK Cuma Pamer Rp883 M? Ini Jawabannya
-
BMKG Bunyikan Alarm Bahaya, Pemprov DKI Siapkan 'Pasukan Biru' hingga Drone Pantau Banjir Rob
-
Terjerat Kasus Korupsi Dinas PUPR, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten OKU Ditahan KPK
-
PSI Sorot Kinerja Pemprov DKI Atasi Banjir Rob Jakarta: Mulai Pencegahan dari Musim Kemarau