Suara.com - Juru debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo - Sandiaga, Saleh Daulay menyebut koalisi Indonesia Adil Makmur masih kompak pasca Pemilu 2019. Namun ia tak memungkiri ada upaya dan keinginan dari pihak luar untuk memecah kekompakan koalisi.
Saleh Daulay menerangkan, hubungan diantara Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Gerindra, PKS dan Partai Demokrat hingga saat ini masih berjalan cukup baik. Seluruh partai koalisi kata dia, berkomitmen untuk menanti hasil akhir dari rekapitulasi suara manual yang dilakukan KPU.
"Kalau ada yang menyebut retak, bisa jadi itu hanya keinginan pihak luar. Di dalam (koalisi) semua adem, teduh, dan rukun. Yang mengatakan retak adalah yang punya kepentingan untuk membuat retak," ujar Daulay melalui keterangan tertulisnya pada Jumat (3/5/2019).
Saleh kemudian berbicara soal pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (SBY) di Istana Merdeka pada Kamis (2/5/2019) kemarin. Menurutnya pertemuan itu lazim dilakukan diantara kepala negara dan tokoh lainnya.
"Pembicaraannya tidaklah mesti soal politik praktis, tetapi bisa juga soal politik kebangaan secara lebih luas. Saya melihat pertemuan itu dalam konteks politik kebangsaan yang lebih luas," ujarnya.
Kemudian Saleh juga menyinggung soal penyampaian AHY yang menyebutkan kalau seluruh pihak sedianya menghormati apapun hasil Pemilu 2019. Saleh menganggap bahwa apa yang disampaikan AHY itu bermaksud untuk menanti hasil pemilu yang jujur dan adil.
"Kan tidak mungkin AHY meminta menghormati hasil pemilu dimana partainya mengalami ketidakadilan. Begitu juga ketidakadilan yang dihadapi oleh koalisi pilpres yang didukung partainya," tandasnya.
Baca Juga: Setara Institute: Ijtimak Ulama III Pendapat Elit Politik, Tak Perlu Patuh
Berita Terkait
-
Sekab: Pertemuan Jokowi dan AHY untuk Turunkan Tensi Ketegangan
-
Imbauan AHY Beda dari Ijtimak Ulama 3, Yusuf Martak: Mungkin Dia Belum Tahu
-
Sebelum Meninggal, Umar Cerita ke Putrinya: Bapak Senang Jadi Ketua KPPS
-
Pakar Ekspresi Sebut AHY Sudah Akui Kemenangan Jokowi
-
Ibu Kota Mau Pindah, Risma Cuma Mau Surabaya Jadi Kota Bisnis
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
STY Sudah Peringati Kluivert, Timnas Indonesia Bisa 'Dihukum' Arab Saudi karena Ini
Terkini
-
Kasus Korupsi Sritex Resmi Masuk Meja Hijau, Iwan Lukminto Segera Diadili
-
Pesan Mendalam Jelang Putusan Gugatan UU TNI: Apakah MK Bersedia Berdiri Bersama Rakyat?
-
Pemerintah Finalisasi Program Magang Nasional Gaji Setara UMP Ditanggung Negara
-
Korupsi Bansos Beras: Kubu Rudy Tanoesoedibjo Klaim Sebagai Transporter, KPK Beberkan Bukti Baru
-
Polisi Ringkus 53 Tersangka Rusuh Demo Sulsel, Termasuk 11 Anak di Bawah Umur
-
DPR Acungi Jempol, Sebut KPU Bijak Usai Batalkan Aturan Kontroversial
-
Manuver Comeback dari Daerah: PPP Solok 'Sodorkan' Epyardi Asda untuk Kursi Ketua Umum
-
Mengapa Penculik Kacab Bank BUMN Tak Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana? Ini Logika Hukum Polisi
-
PT Gag Nikel di Raja Ampat Kembali Beroperasi, Komisi XII DPR: Tutup Sebelum Cemari Geopark Dunia!
-
KPK Dinilai 'Main Satu Arah', Tim Hukum Rudy Tanoe Tuntut Pembatalan Status Tersangka