Suara.com - Juru debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo - Sandiaga, Saleh Daulay menyebut koalisi Indonesia Adil Makmur masih kompak pasca Pemilu 2019. Namun ia tak memungkiri ada upaya dan keinginan dari pihak luar untuk memecah kekompakan koalisi.
Saleh Daulay menerangkan, hubungan diantara Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Gerindra, PKS dan Partai Demokrat hingga saat ini masih berjalan cukup baik. Seluruh partai koalisi kata dia, berkomitmen untuk menanti hasil akhir dari rekapitulasi suara manual yang dilakukan KPU.
"Kalau ada yang menyebut retak, bisa jadi itu hanya keinginan pihak luar. Di dalam (koalisi) semua adem, teduh, dan rukun. Yang mengatakan retak adalah yang punya kepentingan untuk membuat retak," ujar Daulay melalui keterangan tertulisnya pada Jumat (3/5/2019).
Saleh kemudian berbicara soal pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (SBY) di Istana Merdeka pada Kamis (2/5/2019) kemarin. Menurutnya pertemuan itu lazim dilakukan diantara kepala negara dan tokoh lainnya.
"Pembicaraannya tidaklah mesti soal politik praktis, tetapi bisa juga soal politik kebangaan secara lebih luas. Saya melihat pertemuan itu dalam konteks politik kebangsaan yang lebih luas," ujarnya.
Kemudian Saleh juga menyinggung soal penyampaian AHY yang menyebutkan kalau seluruh pihak sedianya menghormati apapun hasil Pemilu 2019. Saleh menganggap bahwa apa yang disampaikan AHY itu bermaksud untuk menanti hasil pemilu yang jujur dan adil.
"Kan tidak mungkin AHY meminta menghormati hasil pemilu dimana partainya mengalami ketidakadilan. Begitu juga ketidakadilan yang dihadapi oleh koalisi pilpres yang didukung partainya," tandasnya.
Baca Juga: Setara Institute: Ijtimak Ulama III Pendapat Elit Politik, Tak Perlu Patuh
Berita Terkait
-
Sekab: Pertemuan Jokowi dan AHY untuk Turunkan Tensi Ketegangan
-
Imbauan AHY Beda dari Ijtimak Ulama 3, Yusuf Martak: Mungkin Dia Belum Tahu
-
Sebelum Meninggal, Umar Cerita ke Putrinya: Bapak Senang Jadi Ketua KPPS
-
Pakar Ekspresi Sebut AHY Sudah Akui Kemenangan Jokowi
-
Ibu Kota Mau Pindah, Risma Cuma Mau Surabaya Jadi Kota Bisnis
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- 5 Mobil Toyota Dikenal Paling Jarang Rewel, Ideal untuk Mobil Pertama
- 5 HP Murah Alternatif Redmi Note 15 5G, Spek Tinggi buat Multitasking
- 6 Moisturizer Pencerah Wajah Kusam di Indomaret, Harga di Bawah Rp50 Ribu
Pilihan
-
Insentif Mobil Listrik Dipangkas, Penjualan Mobil BYD Turun Tajam
-
Pasar Modal RI Berpotensi Turun Kasta, Kini Jepang Pangkas Rekemondasi Saham BEI
-
Jeffrey Hendrik Belum Resmi jadi Pjs Direktur Utama BEI
-
Penghentian Operasi dan PHK Intai Industri Batu Bara Usai Kementerian ESDM Pangkas Kuota Produksi
-
Perilaku Audiens Berubah, Media Diminta Beradaptasi dengan AI dan Medsos
Terkini
-
Saksi Ungkap Alur Setoran Uang Pemerasan K3 Sampai ke Direktur Jenderal Kemenaker
-
PGRI Miris Penyebutan Honorer Hanya untuk Guru: TNI, Polri, Jaksa, DPR Tak Ada Honorer
-
Mendagri Tegaskan Pemda dan Forkopimda Siap Dukung Implementasi Program Prioritas Presiden
-
Disindir Soal Ingin Tanam Sawit, Prabowo: Semua Pemimpin Negara Minta ke Saya!
-
Video Viral Bongkar Dugaan Manipulasi BAP, Penyidik Polsek Cilandak Diperiksa Propam
-
Sidang Korupsi Digitalisasi Pendidikan Makin Panas, Saksi Beberkan Bagi-Bagi Uang Proyek Chromebook
-
Guntur Romli PDIP Sebut Jokowi Bukan Lagi Teladan, Hanya Mementingkan Syahwat Kuasa dan Dinasti
-
Pernah Dipidana Kasus Terorisme, Jaksa Pertanyakan Izin Beracara Munarman di Sidang Noel Ebenezer
-
Larangan Jelas, Bahaya Nyata: Mengapa Pelanggaran Merokok saat Berkendara Terus Berulang?
-
Guru Honorer Digaji Rp 300 Ribu, Kalah dari Petugas Partai: DPR Usul Pembayaran dari APBN Saja