Suara.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengakui tak setuju kalau ibu kota negara dipindahkan ke luar Pulau Jawa, seperti rancangan yang ditetapkan oleh Presiden Jokowi.
Fahri justru mengusulkan ibu kota negara dipindahkan ke wilayah yang masih masuk otoritas DKI Jakarta, yakni Kabupaten Kepulauan Seribu.
"Pakailah konsep kemaritiman, ibu kota itu dipindahkan ke pinggir, Kepulauan Seribu. Maka saya mengusulkan dipilih lah seperti Pulau Seribu," ujar Fahri seusai menghadiri buka puasa bersama Presiden Jokowi, di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (6/5/2019).
Menurut Fahri, ibu kota negara yang dipindahkan ke Kepulauan Seribu masih masuk akal. Sebab, Presiden Jokowi sejak memerintah terus menggaungkan konsep kemaritiman dalam pembangunan.
Ia mencontohkan Malaysia yang membangun pusat pemerintahan di Putrajaya, menggantikan Kuala Lumpur. Putrajaya adalah wilayah pesisir.
“Indonesia punya Teluk Jakarta. Di sana ada pulau-pulau reklamasi yang statusnya masih mengambang. Seharusnya bisa dimaksimalkan menjadi ibu kota di pesisir. Ongkosnya kan tak semahal pindah ke luar Pulau Jawa,” tuturnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebut pemerintah serius terkait rencana pemindahan ibu kota ke luar Pulau Jawa.
Hal ini dikatakan Jokowi dalam sambutan buka puasa bersama pemimpin lembaga negara di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/5/2019).
"Pada kesempatan hari ini, mumpung bertemu dengan ketua dan pimpian lembaga negara, saya ingin menyinggung sedikit hal yang berkaitan dengan pemindahan ibu kota. Kami serius dalam hal ini," ujar Jokowi dalam sambutan.
Baca Juga: Pemindahan Ibu Kota, Jokowi Siapkan Tiga Lokasi Dengan Luas Lahan Berbeda
Sejak tiga tahun terakhir, rencana pemindahan ibu kota sudah dibahas. Kemudian satu setengah tahun lalu, dirinya meminta Bappenas melakukan kajian-kajian yang lebih detail, baik dari sisi ekonomi, sosial, politik hingga kajian dari sisi lingkungan.
"Kita tahu semua bahwa di Pulau Jawa ini sudah dihuni 57 persen dari total penduduk Indonesia 149 juta orang. Padahal di pulau lain, di Sumatera penduduknya hanya 21 persen, Kalimantan 6 persen dan Sulawesi 7 persen, Papua dan Maluku 2 sampai tiga persen," kata Jokowi.
Tag
Berita Terkait
-
Pemindahan Ibu Kota, Jokowi Siapkan Tiga Lokasi Dengan Luas Lahan Berbeda
-
Jokowi dan Fahri Hamzah Buka Puasa Bareng di Istana
-
Pemindahan Ibu Kota, Gubernur Kalsel: Pak Jokowi Ini berani, Walau Dikritik
-
Pemindahan Ibu Kota Perlu Dukungan Politik yang Kuat
-
Ibu Kota Baru Hanya Akan Dihuni Sampai 1,5 Juta Penduduk Saja
Terpopuler
- 7 Mobil Bekas Terbaik untuk Anak Muda 2025: Irit Bensin, Stylish Dibawa Nongkrong
- Gibran Hadiri Acara Mancing Gratis di Bekasi, Netizen Heboh: Akhirnya Ketemu Jobdesk yang Pas!
- 7 Rekomendasi Lipstik Mengandung SPF untuk Menutupi Bibir Hitam, Cocok Dipakai Sehari-hari
- 7 Lipstik Halal dan Wudhu Friendly yang Aman Dipakai Sehari-hari, Harga Mulai Rp20 Ribuan
Pilihan
-
Saham TOBA Milik Opung Luhut Kebakaran, Aksi Jual Investor Marak
-
Isuzu Kenalkan Mesin yang Bisa Telan Beragam Bahan Bakar Terbarukan di JMS 2025
-
Pabrik Sepatu Merek Nike di Tangerang PHK 2.804 Karyawan
-
4 HP Baterai Jumbo Paling Murah mulai Rp 1 Jutaan, Cocok untuk Ojol!
-
Saham BBRI Dekati Level 4.000 Usai Rilis Laba Bersih Rp41,23 Triliun
Terkini
-
Ada 5 Juta Buruh, KSPI Bakal Mogok Nasional Jika Tuntutan Kenaikan Upah Tidak Terpenuhi
-
Rumah Pensiun Jokowi Rp120 Miliar Bakal Jadi Markas Termul? Roy Suryo Sindir Keras
-
Said Iqbal Tanggapi Pernyataan Luhut Soal Pemerintah Tidak Perlu Tunduk pada Upah Minimum: Ngawur!
-
Tiba-tiba Disorot Media Asing: IKN Terancam Jadi 'Kota Hantu' di Tengah Anggaran Seret
-
Minta Pemerintah Bikin Badan Pendidikan Madrasah, PGMNI: Kemenag Biar Urus Agama Saja
-
Direktur Mecimapro Ditahan, Ini Kronologi Kasus Penipuan Konser TWICE Puluhan Miliar
-
Air di Jakarta Mati Sementara di 53 Kelurahan, Pramono Minta PAM Jaya Gerak Cepat: Jangan Lama-Lama!
-
Plot Twist Senayan, Alasan MKD Putuskan Keponakan Prabowo Tetap Jadi Anggota DPR
-
Pengunduran Diri Ditolak, MKD Putuskan Keponakan Prabowo Rahayu Saraswati Tetap Jadi Anggota DPR
-
Skandal Impor Pakaian Bekas Ilegal: Malaysia dan China 'Hilang' dari Catatan Pemerintah, Kok Bisa?