Suara.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengakui tak setuju kalau ibu kota negara dipindahkan ke luar Pulau Jawa, seperti rancangan yang ditetapkan oleh Presiden Jokowi.
Fahri justru mengusulkan ibu kota negara dipindahkan ke wilayah yang masih masuk otoritas DKI Jakarta, yakni Kabupaten Kepulauan Seribu.
"Pakailah konsep kemaritiman, ibu kota itu dipindahkan ke pinggir, Kepulauan Seribu. Maka saya mengusulkan dipilih lah seperti Pulau Seribu," ujar Fahri seusai menghadiri buka puasa bersama Presiden Jokowi, di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (6/5/2019).
Menurut Fahri, ibu kota negara yang dipindahkan ke Kepulauan Seribu masih masuk akal. Sebab, Presiden Jokowi sejak memerintah terus menggaungkan konsep kemaritiman dalam pembangunan.
Ia mencontohkan Malaysia yang membangun pusat pemerintahan di Putrajaya, menggantikan Kuala Lumpur. Putrajaya adalah wilayah pesisir.
“Indonesia punya Teluk Jakarta. Di sana ada pulau-pulau reklamasi yang statusnya masih mengambang. Seharusnya bisa dimaksimalkan menjadi ibu kota di pesisir. Ongkosnya kan tak semahal pindah ke luar Pulau Jawa,” tuturnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebut pemerintah serius terkait rencana pemindahan ibu kota ke luar Pulau Jawa.
Hal ini dikatakan Jokowi dalam sambutan buka puasa bersama pemimpin lembaga negara di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/5/2019).
"Pada kesempatan hari ini, mumpung bertemu dengan ketua dan pimpian lembaga negara, saya ingin menyinggung sedikit hal yang berkaitan dengan pemindahan ibu kota. Kami serius dalam hal ini," ujar Jokowi dalam sambutan.
Baca Juga: Pemindahan Ibu Kota, Jokowi Siapkan Tiga Lokasi Dengan Luas Lahan Berbeda
Sejak tiga tahun terakhir, rencana pemindahan ibu kota sudah dibahas. Kemudian satu setengah tahun lalu, dirinya meminta Bappenas melakukan kajian-kajian yang lebih detail, baik dari sisi ekonomi, sosial, politik hingga kajian dari sisi lingkungan.
"Kita tahu semua bahwa di Pulau Jawa ini sudah dihuni 57 persen dari total penduduk Indonesia 149 juta orang. Padahal di pulau lain, di Sumatera penduduknya hanya 21 persen, Kalimantan 6 persen dan Sulawesi 7 persen, Papua dan Maluku 2 sampai tiga persen," kata Jokowi.
Tag
Berita Terkait
-
Pemindahan Ibu Kota, Jokowi Siapkan Tiga Lokasi Dengan Luas Lahan Berbeda
-
Jokowi dan Fahri Hamzah Buka Puasa Bareng di Istana
-
Pemindahan Ibu Kota, Gubernur Kalsel: Pak Jokowi Ini berani, Walau Dikritik
-
Pemindahan Ibu Kota Perlu Dukungan Politik yang Kuat
-
Ibu Kota Baru Hanya Akan Dihuni Sampai 1,5 Juta Penduduk Saja
Terpopuler
- Aliansi BEM Bersatu: Mobil Fortuner Tiyo Ardianto Tercatat Milik Adik Letjen Purn Setyo Sularso
- Milk Cleanser Viva untuk Umur Berapa? Ini Penjelasan dan 5 Pilihan Variannya
- 6 Sepatu Adidas Samba Lagi Diskon 50 Persen di Website Resmi, Kesempatan Langka Separuh Harga
- 4 Cushion Terbaik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Anti Crack Samarkan Garis Halus Seharian
- Merasa Dibohongi, Elza Syarief Mundur sebagai Pengacara Tersangka Korupsi MBG Sony Sonjaya
Pilihan
-
'Sempurna Hanya Milik Allah!' Massa Gelar Aksi Damai Minta MBG Lanjut dan Sikat Koruptornya!
-
Demo Pakai Daster ke Istana, Aliansi Perempuan Tuntut Prabowo Turunkan Harga BBM dan Setop MBG
-
BREAKING NEWS: Kantor Dinas Pendidikan Sulsel Digeledah Kejati
-
Prediksi Argentina vs Aljazair: Head to Head, Susunan Pemain dan Fakta Menarik
-
Aksi di DPR Memanas! Peserta Demo Cipayung Menggugat Ngaku Dianiaya Polisi usai Ditangkap
Terkini
-
Respons Ultimatum Mahasiswa, Wapres Gibran Janji Sikat Korupsi di Program MBG!
-
ACSET Divonis Denda Rp 350 Juta dalam Kasus MBZ
-
Jakarta Darurat Kuburan: Lahan Habis, Anggaran Dicoret
-
Kasus Pemerkosaan EZ Buka Tabir Rentannya Buruh Disabilitas Perempuan di Perkebunan Sawit
-
Pemprov Jateng Sabet Penghargaan Program E-Learning ASN Berintegritas dari KPK
-
Satu Tewas Akibat Bencana Gempa Sulteng! Istana Koordinasi Demi Pemulihan Sigi dan Palu
-
Prabowo Gelar Rapat di Hambalang, Terima Laporan soal Haji hingga Pendidikan
-
KPK Sudah Selidiki Kasus MBG Lebih Dulu, Terbuka Jika Kejagung Mau Koordinasi
-
KPK Minta Tambah Anggaran Rp762 Miliar, Sahroni: Tanggung, Rp5 Triliun Sekalian!
-
Guru Besar UI Bongkar Keanehan Program MBG, Data Stunting dan Lokasi Dapur Tak Nyambung