Suara.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyebut konsep ibu kota negara, DKI Jakarta sudah mencontek konsep Washington DC, Amerika Serikat.
Konsep tersebut kata Fahri merupakan konsep yang digagas Presiden pertama RI Soekarno, dengan memilih Jakarta menjadi ibu kota negara.
"Tetapi saya bilang, saya memahami Jakarta ini peninggalan Bung Karno karena disebut dari khusus istimewa itu kan undang- undang tahun 1961, sepulang Bung Karno dari Amerika. Jadi konsep DKI itu mengikuti Washington DC sebetulnya," ujar Fahri di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/5/2019).
Menurut Fahri, Soekarno sudah menghitung luasan Jakarta dengan meniru Washington. Karena itu seharusnya konsep ibu kota Jakarta tidak perlu diubah ataupun di pindah ke daerah lain.
"Makanya kalau kita membaca luas (Washington) District Colombia itu kan cuma 16x10 kilometer. Dan kalau kita tarik gedung DPR sampai ke sini kan lebih kurang 10 kilometer. Jadi sebenarnya sudah merupakan konsep bung Karno tentang ibu kota, apalagi yang mau kita ubah," ucap Fahri.
Ia pun menyarankan, jika ingin dibangun pusat pemerintahan baru, seharusnya dibangun tak jauh dari Jakarta, yakni di Kepulauan Seribu.
"Tapi kalau mau bikin kantor silakan cari dekat dekat sini. Dulu Pak Harto mau bikin ke Jonggol, tapi Jonggol sudah gagal. Usul saya mumpung ini ada konsep maritim pindahin aja ke pinggir dekat dekat Pulau Seribu," kata Fahri.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut pemerintah serius terkait rencana pemindahan ibu kota ke luar Pulau Jawa.
Hal ini dikatakan Jokowi dalam sambutan buka puasa bersama pimpinan lembaga negara di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/5/2019).
Baca Juga: Pemindahan Ibu Kota, Penajam Paser Utara Usul Jadi Pengganti Jakarta
"Pada kesempatan hari ini, mumpung bertemu dengan ketua dan pimpian lembaga negara, saya ingin menyinggung sedikit hal yang berkaitan dengan pemindahan ibu kota. Kita serius dalam hal ini," ujar Jokowi dalam sambutan.
Menurut Jokowi, sejak tiga tahun lalu, rencana pemindahan ibu kota sudah dibahas di internal. Kemudian satu setengah lalu, dirinya meminta Bappenas melakukan kajian-kajian yang lebih detail, baik dari sisi ekonomi, sosial, politik hingga kajian dari sisi lingkungan
"Kita tahu semua bahwa di Pulau Jawa ini sudah dihuni 57 persen dengan total penduduk kita 149 juta orang padahal di pulau lain di Sumatera 21 persen, Kalimantan 6 persen dan Sulawesi 7 persen, Papua dan Maluku 2 sampai tiga persen," kata Jokowi.
Berita Terkait
-
Pemindahan Ibu Kota, Penajam Paser Utara Usul Jadi Pengganti Jakarta
-
Buka Puasa Bareng Jokowi, Fahri Hamzah Usul Ibu Kota Pindah ke Pulau Seribu
-
Pemindahan Ibu Kota, Jokowi Siapkan Tiga Lokasi Dengan Luas Lahan Berbeda
-
Jokowi Tegaskan Pemerintah Serius Soal Pemindahan Ibu Kota
-
Pemindahan Ibu Kota, Gubernur Kalsel: Pak Jokowi Ini berani, Walau Dikritik
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 5 HP Murah RAM 8 GB Memori 256 GB untuk Mahasiswa, Cuma Rp1 Jutaan
- Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
- 5 Sunscreen Terbaik Mengandung Kolagen untuk Usia 50 Tahun ke Atas
- 8 Lipstik yang Bikin Wajah Cerah untuk Ibu Rumah Tangga Produktif
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Kementerian PU Tingkatkan Kapasitas Petugas Pelayanan Publik
-
Bukan Cuma Guru Ngaji, Ketua Kelompok Pengajian di Jember Kini Dapat Uang Insentif
-
Siswa Mengadu soal Perundungan di Sekolah, Wagub Rano Karno Janji Usut Tuntas
-
Mendagri Harap Karang Taruna Jadi Motor Penggerak Perubahan Desa
-
Tak Terima Jadi Tersangka, Kakak Hary Tanoe Kembali Ajukan Praperadilan Lawan KPK
-
Hadiri Acara 50 Tahun Kemerdekaan Republik Angola, Mendagri: Kehormatan Besar bagi Rakyat Indonesia
-
KUHAP Baru Disahkan, Ahli Peringatkan 'Kekacauan Hukum' Januari 2026: 25 Aturan Pelaksana Belum Siap
-
Kasus Kekerasan di Jakarta Melonjak, Anak-anak Jadi Korban Paling Dominan
-
LBH Jakarta Tegaskan Judicial Review KUHAP Bisa Menegasikan Marwah MK
-
KUHAP Disahkan, Masyarakat Sipil Desak Prabowo Terbitkan Perppu Pembatalan