Suara.com - Cawapres Sandiaga Uno menunjukan ketidakjelasan posisi dalam menyikapi petisi penolakan perpanjangan izin organisasi massa Front Pembela Islam (FPI) yang akan kadaluarsa tanggal 20 Juni 2019.
Padahal, selama massa kampanye hingga pencoblosan 17 April 2019, FPI menjadi bagian tidak terpisahkan yang turut mendukung pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno.
Saat ditanya mengenai adanya petisi tersebut, Sandiaga justru melontarkan pertanyaan tersebut kepada warga yang menghadiri acara buka bersama di Cipinang Melayu.
"Saya pribadi enggak ada. Gimana tanggapan FPI membantu nggak?" tanya Sandiaga kepada warga di Jalan Jagur, Cipinang Melayu, Makasar, Jakarta Timur, Selasa (7/5/2019).
Warga yang mendapat pertanyaan dari Sandiaga itu kemudian langsung mengungkapkan peran FPI dalam beberapa kegiatan.
Warga menilai bahwa keberadaan FPI sangat berperan terutama dalam kegiatan agama dan kegiatan tanggap darurat bencana alam.
"Mungkin ini permintaan masyarakat di Kecamatan Makasar. Saya hanya menyampaikan ini langsung. No sandiwara, no rekayasa. Jadi FPI dirasakan positif ya?" Kata Sandiaga sembari bertanya kembali kepada warga.
Saat ditanya awak media terkait sikap pribadi Sandiaga soal dukung tidak mendukung keberadaan FPI, Sandiaga lagi-lagi tidak menjawab secara gamblang. Ia hanya mengulang kembali jawaban yang dirasa positif oleh masyarakat.
"Iya tentunya harapan masyarakat. Tentunya pemerintah harus mendengar aspirasi masyarakat," ujar Sandiaga.
Baca Juga: Buka Puasa Bareng di Cipinang, Sandiaga Disambut Mama Online
Untuk diketahui, izin organisasi massa Front Pembela Islam (FPI) akan kadaluarsa per tanggal 20 Juni 2019. Namun, FPI hingga saat ini belum melakukan perpanjangan izin agar organisasinya tetap berjalan.
Ada beberapa nama organisasi massa yang aktif di Indonesia terdaftar di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), termasuk FPI yang perizinannya akan habis 20 Juni mendatang. Namun, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyebut FPI belum mengajukan perpanjangan.
"Belum... Belum...," kata Tjahjo di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Selasa (7/5/2019).
Karena masa perizinan FPI yang akan berakhir, puluhan ribu orang meneken petisi untuk mendesak Kemendagri agar tidak memperpanjang perizinan FPI yang bakal kedaluarsa per tanggal 20 Juni 2019.
Tag
Berita Terkait
-
Bachtiar Nasir TSK, Sandiaga: Hukum Tajam ke Pengkritik Tumpul ke Penjilat
-
Hendropriyono Minta Habib Rizieq Jangan Provokasi, Sandiaga Tanggapi Kalem
-
Mendagri Sebut FPI Belum Perpanjang Masa Izin Ormas
-
Izinnya Bulan Depan Habis, 37 Ribu Warga Teken Petisi Setop Izin FPI
-
Demokrat Keluar Koalisi Prabowo Jika Jokowi Menang, Sandiaga Hormati Proses
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Sadis! Pembunuh Guru di OKU Ternyata Mantan Penjaga Kos, Jerat Leher Korban Demi Ponsel
-
Gebrakan Menhan-Panglima di Tambang Ilegal Babel Dikritik Imparsial: Pelanggaran Hukum, Tanda Bahaya
-
Otak Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ternyata Mantan Karyawan, Dendam Pribadi Jadi Pemicu
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
-
Menhaj Rombak Skema Kuota Haji: yang Daftar Duluan, Berangkat Lebih Dulu
-
Isu Yahya Cholil Staquf 'Dimakzulkan' Syuriyah PBNU, Masalah Zionisme Jadi Sebab?
-
Siap-siap! KPK akan Panggil Ridwan Kamil Usai Periksa Pihak Internal BJB
-
Bukan Tax Amnesty, Kejagung Cekal Eks Dirjen dan Bos Djarum Terkait Skandal Pengurangan Pajak
-
Menhaj Irfan Siapkan Kanwil Se-Indonesia: Tak Ada Ruang Main-main Jelang Haji 2026
-
Tembus Rp204 Triliun, Pramono Klaim Jakarta Masih Jadi Primadona Investasi Nasional