Suara.com - Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto mengaku prihatin dengan banyaknya petugas pelaksana Pemilu 2019 yang meninggal dunia. Sebagai bentuk keprihatinannya, Prabowo bahkan meminta kepada pihak berwajib untuk melakukan visum, salah satunya kepada ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia.
Terkait itu, politisi Partai Demokrat Andi Arief mengklaim ide visum yang kekinian diinginkan Prabowo mulanya diajukan oleh partai yang diketuai Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Termasuk meminta visum atas korban petugas KPPS," kata Andi dalam akun Twitternya @AndiArief__ pada Kamis (9/5/2019).
Selain itu, Andi menyebut beberapa kader Demokrat lebih dulu memiliki ide pembentukan tim pencari fakta kecurangan pemilu. Ide itu disampaikan ke jajaran petinggi Partai Gerindra. Hal itu disebutnya disampaikan tiga hari usai Pemilu 2019 berlangsung pada 17 April.
"Ide pembentukan tim pencari fakta kecurangan Pemilu datang dari diskusi beberapa kader Demokrat yang disampaikan ke petinggi Partai Gerindra persis 3 hari setelah Pilpres," ujar Andi.
Wacana Tim Pencari Fakta (TPF) sempat digaungkan oleh Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo - Sandiaga untuk mengusut adanya kecurangan usai Pemilu 2019. Namun wacana itu belum terealisasikan karena banyak yang tidak setuju.
Untuk diketahui, Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto meminta pihak berwenang untuk melakukan visum kepada lebih dari 500 petugas Pemilu 2019 yang meninggal dunia karena kelelahan bekerja. Pernyatan itu disampaikan Prabowo berlandaskan rasa keprihatinannya melihat banyaknya pahlawan pejuang demokrasi yang gugur.
Ketum Partai Demokrat itu mengatakan gugurnya ratusan petugas pemilu merupakan peristiwa yang belum pernah terjadi selama pemilihan umum berlangsung di Indonesia. Karena itu, ia memohon kepada pihak berwajib untuk mengusut penyebab dari ratusan petugas KPPS yang meninggal dunia.
"Kami mohon pihak yang berwajib untuk menyelesaikan dan mengusut hal ini sehingga jelas bagi semua unsur apa yang terjadi sebenarnya," kata Prabowo dalam konferensi pers di kediamannya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Rabu (8/5/2019).
Baca Juga: PKS dan Gerindra Usul Pansus Pemilu, PAN dan Demokrat Pilih Diam
Berita Terkait
-
Data Masuk 73 Persen, Prabowo Masih Tertinggal 13,95 Juta Suara
-
Berhari-hari Pimpin Rapat Pleno Pemilu 2019, Ketua KPU Bekasi Jatuh Sakit
-
Real Count KPU Rabu Pagi: Suara Prabowo Naik, Selisih Masih 14 Juta
-
Rekap Suara Pemilu Luar Negeri: Jokowi Unggul di 89 PPLN
-
Jokowi - Ma'ruf Kalah Telak di Padang
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Nova Arianto Ungkap Biang Kerok Kekalahan Timnas Indonesia U-17 dari Zambia
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
Terkini
-
OTT KPK di Riau! Gubernur dan Kepala Dinas Ditangkap, Siapa Saja Tersangkanya?
-
KPK Sebut OTT di Riau Terkait dengan Korupsi Anggaran Dinas PUPR
-
Polisi Berhasil Tangkap Sindikat Penambangan Ilegal di Taman Nasional Gunung Merapi
-
600 Ribu Penerima Bansos Dipakai Judi Online! Yusril Ungkap Fakta Mencengangkan
-
Pemerintah Segera Putihkan Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan, Catat Waktunya!
-
Pengemudi Ojol Jadi Buron Usai Penumpangnya Tewas, Asosiasi Desak Pelaku Serahkan Diri
-
Sempat Kabur Saat Kena OTT, Gubernur Riau Ditangkap KPK di Kafe
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Sejarah Terukir di Samarkand: Bahasa Indonesia Disahkan sebagai Bahasa Resmi UNESCO
-
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil Ungkap 9 Dosa Pelanggaran HAM Berat Orde Baru