Suara.com - Wakil Ketua Komisi II DPR Mardani Ali Sera memberi tanggapan tentang banyaknya korban yang berjatuhan setelah Pemilu 2019, termasuk lebih dari 500 petugas KPPS meninggal dunia.
Ia mengatakan kepada Najwa Shihab dalam acara Mata Najwa, Rabu (8/5/2019), DPR tak ingin terburu-buru melakukan evaluasi total.
"Yang jelas kan waktu itu pertimbangan MK memutuskan, salah satunya mengurangi pemborosan waktu, mengurangi konflik atau gesekan horizontal di masyarakat, kemudian disebutnya akan memperhemat biaya yang dikeluarkan, memperkuat sistem presidential," ujar Najwa Shihab.
"Adakah hal-hal yang memang ketika itu tidak terbayangkan, konsekuensi logis dari keputusan ini, Bang Mardani?" tanya Najwa.
Mardani Ali Sera kemudian menjawab, saat ini DPR tak ingin melakukan evaluasi total secara terburu-buru. Hal itu, menurut keterangannya, sudah dibicarakan dengan para penyelenggara pemilu.
"Kami sendiri tentu sekarang ini tidak ingin cepat-cepat melakukan evaluasi total karena sudah komunikasi dengan teman-teman KPU, Bawaslu, DKPP," kata Mardani Ali Sera.
"Mereka, para penyelenggara ini, Undang-Undang 7 Tahun 2017 penyelenggara itu tiga: KPU, Bawaslu, DKPP," tambahnya. "Peserta pemilu juga tiga, jangan lupa, capres-cawapres, partai politik, dan para calon anggota DPD."
Berdasarkan penjelasan Mardani Ali Sera, terkait keputusan tentang penyelenggaraan Pemilu 2019, MK sebenarnya memiliki niat baik untuk menggelar pemilu serentak, yakni demi menghindari 'politik dagang sapi'.
"Tadi Prof Hamdi Muluk bilang, ada politik dagang sapi, ketika pileg atau pilpres, maka siapa dapat angka, itu yang menjadi tiket, tentu ini bisa dihilangkan, niatnya," jelas Mardani Ali Sera.
Baca Juga: KPU DIY Mencatat 12 Petugas KPPS di Wilayahnya Meninggal
"Tadinya ada pileg dan pilpres terpisah, dua kali kerja, dijadikan satu. Secara kerangka teoritisnya, MK sudah benar, apalagi MK sifatnya final dan mengikat," imbuhnya.
Namun, ia kemudian mengatakan, masalah yang sebenarnya terletak pada detail pelaksanaan pemilu serentak pada 2019 ini.
"Tetapi ada problem, the evil in the detail," katanya.
Dirinya lalu mengatakan telah berupaya meringankan beban kerja petugas dengan mengurangi jumlah pemilih dalam setiap TPS.
"Saya mendampingi teman-teman KPU buat simulasi. Ketika satu TPS DPT-nya 500, itu sampai jam 2 dini hari, makanya kenapa sekarang TPS-nya cuma 300," tutur Mardani Ali Sera. "Karena ketika kita buat simulasi untuk 300 sampai jam 12 malam, baru simulasi."
Dia kemudian mengimbau seluruh penyelenggara dan peserta pemilu serta masyrakat untuk membahas masalah dalam pemilu dengan tuntas secara bersama-sama.
Tag
Berita Terkait
-
Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
-
Beda Sikap Soal Ambang Batas Parlemen: Demokrat Masih Mengkaji, PAN Tegas Minta Dihapus
-
Perludem Soroti Dampak Ambang Batas Parlemen: 17 Juta Suara Terbuang dan Partai Tak Menyederhana
-
Ketua Komisi II DPR RI Tak Setuju Usulan Penghapusan Ambang Batas Parlemen: Izinkan Kami Nanti...
-
Komisi II DPR Tetapkan 9 Anggota Ombudsman RI 2026-2031, Hery Susanto Jadi Ketua
Terpopuler
- 7 HP Baru Paling Murah Rilis Awal 2026, Fitur Canggih Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Klaten Berduka! Wakil Bupati Benny Indra Ardianto Meninggal Dunia
- Pendidikan dan Karier Wakil Bupati Klaten Benny Indra Ardhianto yang Meninggal Dunia
- 5 Sepeda Lipat yang Ringan Digowes dan Ngebut di Tanjakan
Pilihan
-
Iran Susah Payah Kalahkan Timnas Indonesia di Final Piala Futsal Asia 2026
-
LIVE Final Piala Asia Futsal 2026: Israr Megantara Menggila, Timnas Indonesia 3-1 Iran
-
Menuju Juara Piala Asia Futsal 2026: Perjalanan Timnas Futsal Indonesia Cetak Sejarah
-
PTBA Perkuat Hilirisasi Bauksit, Energi Berkelanjutan Jadi Kunci
-
Klaten Berduka! Wakil Bupati Benny Indra Ardianto Meninggal Dunia
Terkini
-
Pesan Keras Prabowo di Kandang NU: Jangan Ada Dendam, Mari Bersatu Demi Rakyat
-
Viral CCTV Pria Diduga Gendong Mayat di Tambora, Polisi Turun Tangan
-
Prabowo Janji Sediakan Lapangan Kerja dan Jutaan Rumah Murah, Ini Rencana Lengkapnya!
-
Prabowo Ungkap Dana Umat Rp500 Triliun, Siap Bentuk Lembaga Pengelola Super?
-
Terbukti Lakukan Kekerasan, Mahasiswa UNISA Yogyakarta Diskors 2 Semester dan Terancam DO
-
Ringankan Beban Orang Tua, Program Pendidikan Gratis Gubernur Meki Nawipa Disambut Positif
-
Prabowo di Mujahadah Kubro NU: Pemimpin Tak Boleh Dengki dan Cari-cari Kesalahan Orang Lain
-
Kampung Haji Segera Hadir, Prabowo Tekadkan Niat Tingkatkan Pelayanan dan Turunkan Biaya
-
Prabowo Diminta Tarik Lagi 57 Eks Pegawai KPK, Yudi Purnomo: Jika Perintah Presiden, Saya Kembali
-
KPK Hattrick Gelar OTT, Yudi Purnomo: Bukti Gaji Besar Tak Cukup Bendung Kerakusan Koruptor