Suara.com - Buya Ahmad Syafii Ma’arif, anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), mengakui mengusulkan kepada Presiden Jokowi untuk membentuk zaken kabinet, kalau kembali terpilih melalui Pilpres 2019.
Zaken kabinet adalah susunan menteri-menteri pembantu presiden yang diisi oleh para teknokrat, atau kaum profesional dalam bidangnya.
Usulan itu disampaikan Buya Syafii Maarif saat bertemu dengan Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (9/5/2019).
"Kami juga meminta kalau nanti Pak Jokowi pasti jadi presiden lagi, supaya dibentuk suatu zaken kabinet. Tak masalah kalau diusulkan partai-partai, yang penting para ahli," ujar Syafii.
Ia menuturkan, setiap partai nantinya boleh mengusulkan profesional-profesional untuk menjadi menteri. Tapi, setiap parpol tak boleh mengusulkan hanya satu orang, harus lebih.
Dengan begitu, kata Buya Syafii, maka penentu teknokrat-teknokrat itu menjadi menteri tetap berada di tangan Presiden Jokowi.
“Jadi presiden lebih berdaulat. Kalau tidak, Kabinet yang lalu ini menurut saya banyak bolongnya," ucap Buya Syafii.
Tak hanya itu, mantan Ketua Umun PP Muhammadiyah itu berharap nantinya para menteri yang terpiliih memahami Pancasila dan berjiwa patriot, sehingga bisa menjaga kedaulatan bangsa Indonesia.
"Kami berharap juga para menteri harus paham pancasila dan patriot. Jadi menjaga kedaulatan bangsa kita.”
Baca Juga: Buya Syafii Maarif: Klaim Pemenangan Itu Tak Perlu Didengar
Dalam pertemuan tersebut hadir Ketua Dewan Pengarah BPIP sekaligus Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri.
Selain itu, ikut pula anggota Dewan Pengarah BPIP di antaranya Try Sutrisno, Buya Ahmad Syafii Maarif, Said Aqil Siradj, Mahfud MD, dan lainnya.
Sementara Jokowi didampingi Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto.
Berita Terkait
-
Kemendagri Ibaratkan Pemindahan Ibu Kota Sama Seperti Persiapan Pernikahan
-
Dirjen Otda Kemendagri Minta Jokowi Bentuk Tim Khusus Pemindahan Ibu Kota
-
Jokowi: Lima Tahun Lagi Saya Sudah Tak Ada Beban
-
Daerah Mau Nikmati Pertumbuhan Ekonomi? Ini Saran Jokowi
-
Jokowi Cari Ibu Kota Baru, Status Daerah Khusus Harus Tetap Milik Jakarta
Terpopuler
- 6 Motor Listrik Paling Kuat di Tanjakan 2026, Anti Ngeden dan Tetap Bertenaga
- Harga Minyak Dunia Turun Drastis Usai Pengumuman Gencatan Senjata Perang Iran
- Proyek PSEL Makassar: Investor Akan Gugat Pemkot Makassar Rp2,4 Triliun
- Therese Halasa, Perempuan Palestina yang Tembak Benjamin Netanyahu
- 5 Rekomendasi Tablet Murah dengan Keyboard Bawaan, Jadi Lebih Praktis
Pilihan
-
Jambret Bersenjata di Halmahera Semarang: Residivis Kambuhan yang Tak Pernah Belajar
-
Regime Change! Kongres AS Usul Donald Trump dan Menteri Perang Dicopot Pekan Depan
-
Kebakaran di Gedung Satreskrim Polres Jakarta Barat, 13 Mobil Damkar Dikerahkan
-
90 Menit yang Menentukan! Trump Tak Jadi Pakai Senjata Nuklir ke Iran karena Ditekan?
-
Donald Trump Umumkan Gencatan Senjata Perang Iran Selama Dua Pekan
Terkini
-
Wamen PPPA Soroti Lingkaran Setan Kemiskinan Akibat 'Banyak Anak Banyak Rezeki'
-
Indonesia Sambut Baik Gencatan Senjata Iran dan AS
-
Isu Perombakan Kabinet, Sekjen Partai Golkar Berharap Tidak Ada Kadernya yang Terkena Reshuffle
-
Prabowo Targetkan 3 Tahun Lagi Indonesia Bebas Sampah: Kita Punya Teknologi Buatan Sendiri
-
Lakukan Evaluasi Imbas 3 Prajurit TNI Gugur di Lebanon, Pemerintah Bakal Tarik Pasukan Perdamaian?
-
Mahasiswa Desak MK Kabulkan Uji Materi UU TNI Terkait Tragedi Andrie Yunus
-
Polemik Kasus Chromebook dan Ancaman Trial by The Press di Era Digital
-
Buronan Interpol dan Bos Mafia Asal Inggris Akhirnya Dideportasi Imigrasi Ngurah Rai
-
Istana Belum Terima Hasil Investigasi PBB Penyebab 3 TNI Gugur di Lebanon
-
Bupati Bekasi Ade Kuswara Klaim Tak Tahu Soal Pembakaran Rumah Saksi dalam Kasus Suap Ijon Proyek