Suara.com - Buya Ahmad Syafii Ma’arif, anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), mengakui mengusulkan kepada Presiden Jokowi untuk membentuk zaken kabinet, kalau kembali terpilih melalui Pilpres 2019.
Zaken kabinet adalah susunan menteri-menteri pembantu presiden yang diisi oleh para teknokrat, atau kaum profesional dalam bidangnya.
Usulan itu disampaikan Buya Syafii Maarif saat bertemu dengan Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (9/5/2019).
"Kami juga meminta kalau nanti Pak Jokowi pasti jadi presiden lagi, supaya dibentuk suatu zaken kabinet. Tak masalah kalau diusulkan partai-partai, yang penting para ahli," ujar Syafii.
Ia menuturkan, setiap partai nantinya boleh mengusulkan profesional-profesional untuk menjadi menteri. Tapi, setiap parpol tak boleh mengusulkan hanya satu orang, harus lebih.
Dengan begitu, kata Buya Syafii, maka penentu teknokrat-teknokrat itu menjadi menteri tetap berada di tangan Presiden Jokowi.
“Jadi presiden lebih berdaulat. Kalau tidak, Kabinet yang lalu ini menurut saya banyak bolongnya," ucap Buya Syafii.
Tak hanya itu, mantan Ketua Umun PP Muhammadiyah itu berharap nantinya para menteri yang terpiliih memahami Pancasila dan berjiwa patriot, sehingga bisa menjaga kedaulatan bangsa Indonesia.
"Kami berharap juga para menteri harus paham pancasila dan patriot. Jadi menjaga kedaulatan bangsa kita.”
Baca Juga: Buya Syafii Maarif: Klaim Pemenangan Itu Tak Perlu Didengar
Dalam pertemuan tersebut hadir Ketua Dewan Pengarah BPIP sekaligus Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri.
Selain itu, ikut pula anggota Dewan Pengarah BPIP di antaranya Try Sutrisno, Buya Ahmad Syafii Maarif, Said Aqil Siradj, Mahfud MD, dan lainnya.
Sementara Jokowi didampingi Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto.
Berita Terkait
-
Kemendagri Ibaratkan Pemindahan Ibu Kota Sama Seperti Persiapan Pernikahan
-
Dirjen Otda Kemendagri Minta Jokowi Bentuk Tim Khusus Pemindahan Ibu Kota
-
Jokowi: Lima Tahun Lagi Saya Sudah Tak Ada Beban
-
Daerah Mau Nikmati Pertumbuhan Ekonomi? Ini Saran Jokowi
-
Jokowi Cari Ibu Kota Baru, Status Daerah Khusus Harus Tetap Milik Jakarta
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- 5 Bedak Padat yang Bagus dan Tahan Lama, Cocok untuk Kulit Berminyak
- 5 Parfum Aroma Sabun Mandi untuk Pekerja Kantoran, Beri Kesan Segar dan Bersih yang Tahan Lama
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Jenderal TNI Muncul di Tengah Konflik Lahan Jusuf Kalla vs GMTD, Apa Perannya?
-
Geger Keraton Solo: Putra PB XIII Dinobatkan Mendadak Jadi PB XIV, Berujung Walkout dan Keributan
-
Cetak 33 Gol dari 26 Laga, Pemain Keturunan Indonesia Ini Siap Bela Garuda
-
Jawaban GoTo Usai Beredar Usul Patrick Walujo Diganti
-
Waduh, Rupiah Jadi Paling Lemah di Asia Lawan Dolar Amerika Serikat
Terkini
-
Hidup di Balik Tanggul Luat Raksasa: Kisah Warga Tambakrejo Membangun Harapan dari Akar Mangrove
-
Gaduh Internal Gerindra, Ini 4 Alasan Kader Daerah Tolak Keras Budi Arie
-
TB Hasanuddin: Larangan Polisi Duduki Jabatan Sipil Sudah Jelas, Tapi Pemerintah Tak Pernah Jalankan
-
Status Firli Bahuri Jadi 'Senjata', Keyakinan Roy Suryo Cs Tak Ditahan di Kasus Ijazah Jokowi
-
Polda Metro Jaya Jamin Profesionalisme, Ungkap Alasan Roy Suryo Cs Tak Ditahan Usai Diperiksa 9 Jam
-
BPJS Ketenagakerjaan Gelar Diskusi Panel: Perkuat Transparansi Pengelolaan Dana Jaminan Sosial
-
Prabowo Dengar, Alasan Kader Gerindra Menjerit Tolak Budi Arie
-
Yusril Beberkan Rencana 'Pemutihan' Nama Baik Napi, Ini Beda Rehabilitasi dan Hapus Pidana
-
Transjakarta Belum Bisa PHK Karyawan Terduga Pelaku Pelecehan, Tunggu Bukti Baru
-
Geledah Dinas Pendidikan Riau, KPK Cari Jejak Bukti Korupsi di Balik Kasus Pemerasan Gubernur