Suara.com - Buya Ahmad Syafii Ma’arif, anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), mengakui mengusulkan kepada Presiden Jokowi untuk membentuk zaken kabinet, kalau kembali terpilih melalui Pilpres 2019.
Zaken kabinet adalah susunan menteri-menteri pembantu presiden yang diisi oleh para teknokrat, atau kaum profesional dalam bidangnya.
Usulan itu disampaikan Buya Syafii Maarif saat bertemu dengan Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (9/5/2019).
"Kami juga meminta kalau nanti Pak Jokowi pasti jadi presiden lagi, supaya dibentuk suatu zaken kabinet. Tak masalah kalau diusulkan partai-partai, yang penting para ahli," ujar Syafii.
Ia menuturkan, setiap partai nantinya boleh mengusulkan profesional-profesional untuk menjadi menteri. Tapi, setiap parpol tak boleh mengusulkan hanya satu orang, harus lebih.
Dengan begitu, kata Buya Syafii, maka penentu teknokrat-teknokrat itu menjadi menteri tetap berada di tangan Presiden Jokowi.
“Jadi presiden lebih berdaulat. Kalau tidak, Kabinet yang lalu ini menurut saya banyak bolongnya," ucap Buya Syafii.
Tak hanya itu, mantan Ketua Umun PP Muhammadiyah itu berharap nantinya para menteri yang terpiliih memahami Pancasila dan berjiwa patriot, sehingga bisa menjaga kedaulatan bangsa Indonesia.
"Kami berharap juga para menteri harus paham pancasila dan patriot. Jadi menjaga kedaulatan bangsa kita.”
Baca Juga: Buya Syafii Maarif: Klaim Pemenangan Itu Tak Perlu Didengar
Dalam pertemuan tersebut hadir Ketua Dewan Pengarah BPIP sekaligus Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri.
Selain itu, ikut pula anggota Dewan Pengarah BPIP di antaranya Try Sutrisno, Buya Ahmad Syafii Maarif, Said Aqil Siradj, Mahfud MD, dan lainnya.
Sementara Jokowi didampingi Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto.
Berita Terkait
-
Kemendagri Ibaratkan Pemindahan Ibu Kota Sama Seperti Persiapan Pernikahan
-
Dirjen Otda Kemendagri Minta Jokowi Bentuk Tim Khusus Pemindahan Ibu Kota
-
Jokowi: Lima Tahun Lagi Saya Sudah Tak Ada Beban
-
Daerah Mau Nikmati Pertumbuhan Ekonomi? Ini Saran Jokowi
-
Jokowi Cari Ibu Kota Baru, Status Daerah Khusus Harus Tetap Milik Jakarta
Terpopuler
- Sama-sama dari Australia, Apa Perbedaan Ijazah Gibran dengan Anak Dosen IPB?
- Bawa Bukti, Roy Suryo Sambangi Kemendikdasmen: Ijazah Gibran Tak Sah, Jabatan Wapres Bisa Gugur
- Lihat Permainan Rizky Ridho, Bintang Arsenal Jurrien Timber: Dia Bagus!
- Ousmane Dembele Raih Ballon dOr 2025, Siapa Sosok Istri yang Selalu Mendampinginya?
- Jadwal Big 4 Tim ASEAN di Oktober, Timnas Indonesia Beda Sendiri
Pilihan
Terkini
-
Gubernur Bobby Nasution Pastikan Perbaikan Jalan Rusak Labura-Toba Mulai Dikerjakan Tahun Ini
-
KPK Bongkar Korupsi Kuota Haji: Biro Travel Bermasalah Tersebar di Seluruh Indonesia
-
Bye-Bye Pungli! Makassar Siapkan Skema Parkir Bayar Sekali Gratis Setahun
-
Sebut Kewenangan Menag dalam Pembagian Kuota Haji Tak Melawan Hukum, Pakar Beri Penjelasan
-
Pemukulan Karyawan Zaskia Adya Mecca, Pelaku Ternyata Anggota TNI: Kini Diproses Denpom
-
Kementerian BUMN Dihapus, Diganti Lembaga Baru Setingkat Menteri?
-
Belum Periksa RK usai 200 Hari Rumah Digeledah, KPK Pilih Fokus Korek Ucapan Lisa Mariana, Mengapa?
-
KPK Ancam TPPU Korupsi Haji: Aset Haram Jadi Incaran!
-
2 Rumah Digeledah KPK Terkait Kasus Korupsi, Nasib Gubernur Kalbar Ria Norsan di Ujung Tanduk?
-
Menpar Widiyanti Tegaskan Isu Mandi Air Galon Hoaks: Itu Hanya Karangan