Suara.com - Kementerian Dalam Negeri menilai pemindahan ibu kota negara bisa mendorong penyebaran penduduk yang selama ini mayoritas terpusat di Pulau Jawa. Selain itu pembangunan pun lebih merata.
Pelaksana Tugas Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik mengatakan selama ini 57 persen penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa sementara sisanya tersebar di Sumatera, Sulawesi, Kalimantan hingga Papua.
"Pemindahan ibu kota mendorong penyebaran penduduk sebagai agen perekonomian. Sehingga pembangunan akan lebih merata," ujar Akmal di Jakarta, Kamis (9/5/2019).
Dia menilai Jakarta sudah tidak layak menjadi ibu kota jika melihat tingginya pertumbuhan penduduk dan urbanisasi di Jakarta. Dia mengatakan pada 2015, terdapat sedikitnya 3.647.329 jiwa pendatang di Jakarta, dan kini menjadi peduduk tetap.
Selain itu, Jakarta menurut dia, juga memikul beban sebagai pusat pemerintahan sekaligus pusat bisnis.
"Oleh karenanya rencana pemindahan ibu kota ini menarik untuk dikaji dan disikapi serius," jelas dia.
Kemendagri menyatakan terdapat sejumlah aspek yang perlu diperhatikan dalam upaya pemindahan ibu kota, antara lain aspek regulasi dengan merevisi UU yang menyebutkan DKI Jakarta sebagai ibu kota.
Kemudian, aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah yang harus tetap berjalan efektif, serta aspek pemindahan aparatur sipil negara ke ibu kota baru.
Baca Juga: Pindah Ibu Kota Bisa Dilakukan Tanpa Uang Sepeser Pun Seperti Malaysia
Berita Terkait
-
Pindah Ibu Kota Bisa Dilakukan Tanpa Uang Sepeser Pun Seperti Malaysia
-
Pemerintah Minimalisir Kegagalan Pemindahan Ibu Kota
-
Pemindahan Ibu Kota Sudah Masuk Dalam RPJMN 2024
-
Jokowi Cari Ibu Kota Baru, Status Daerah Khusus Harus Tetap Milik Jakarta
-
Soal Rencana Ibu Kota Pindah, Aaron Connelly Kaitkan dengan Debat Pilpres
Terpopuler
- Terpopuler: Geger Data Australia Soal Pendidikan Gibran hingga Lowongan Kerja Freeport
- Sama-sama dari Australia, Apa Perbedaan Ijazah Gibran dengan Anak Dosen IPB?
- 5 Fakta SUV Baru Mitsubishi: Xforce Versi Futuristik, Tenaga di Atas Pajero Sport
- Bawa Bukti, Roy Suryo Sambangi Kemendikdasmen: Ijazah Gibran Tak Sah, Jabatan Wapres Bisa Gugur
- Mahasiswi IPB Jadi Korban Pengeroyokan Brutal Sekuriti PT TPL, Jaket Almamater Hangus Dibakar
Pilihan
-
Danantara Buka Kartu, Calon Direktur Keuangan Garuda dari Singapore Airlines?
-
Jor-joran Bangun Jalan Tol, Buat Operator Buntung: Pendapatan Seret, Pemeliharaan Terancam
-
Kerugian Garuda Indonesia Terbang Tinggi, Bengkak Rp2,42 Triliun
-
Petaka Arsenal! Noni Madueke Absen Dua Bulan Akibat Cedera Lutut
-
Ngamuk dan Aniaya Pemotor, Ini Rekam Jejak Bek PSM Makassar Victor Luiz
Terkini
-
DPR Tunggu Hasil Komisi Reformasi, Substansi RUU Polri Belum Final
-
SPI: Tanpa Reforma Agraria, Program Prabowo Bisa Jadi 'Beban Negara'
-
Game Changer! DPR 'Ketok Palu' Bentuk Pansus Khusus Selesaikan Konflik Agraria
-
Usut Korupsi Chromebook, Kejagung Periksa Menpan RB Azwar Anas
-
DPR Bahas Revisi UU BUMN, Dasco Ungkap Wacana Kementerian BUMN Jadi Badan
-
Tak Terima Hendak Ditinggal, Suami di Kebon Jeruk Jerat Leher Istri Pakai Tali Tas Hingga Tewas
-
Perhatikan Pemilihan Bahan Sampai Makanan Siap Disantap, Ini Tips Cegah Kasus di Program MBG
-
Perkuat Akses Keuangan Daerah yang Inklusif, Kemendagri dan OJK Bersinergi
-
Sidang Patok Tambang Memanas: Tanggal BAP 'Ajaib', Saksi Kebingungan Dikejar OC Kaligis!
-
Buntut Anggaran Tangsel Dikuliti Leony, Harga Jam Tangan Wali Kota Benyamin Davnie jadi Sorotan