Suara.com - Kementerian Dalam Negeri menilai pemindahan ibu kota negara bisa mendorong penyebaran penduduk yang selama ini mayoritas terpusat di Pulau Jawa. Selain itu pembangunan pun lebih merata.
Pelaksana Tugas Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik mengatakan selama ini 57 persen penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa sementara sisanya tersebar di Sumatera, Sulawesi, Kalimantan hingga Papua.
"Pemindahan ibu kota mendorong penyebaran penduduk sebagai agen perekonomian. Sehingga pembangunan akan lebih merata," ujar Akmal di Jakarta, Kamis (9/5/2019).
Dia menilai Jakarta sudah tidak layak menjadi ibu kota jika melihat tingginya pertumbuhan penduduk dan urbanisasi di Jakarta. Dia mengatakan pada 2015, terdapat sedikitnya 3.647.329 jiwa pendatang di Jakarta, dan kini menjadi peduduk tetap.
Selain itu, Jakarta menurut dia, juga memikul beban sebagai pusat pemerintahan sekaligus pusat bisnis.
"Oleh karenanya rencana pemindahan ibu kota ini menarik untuk dikaji dan disikapi serius," jelas dia.
Kemendagri menyatakan terdapat sejumlah aspek yang perlu diperhatikan dalam upaya pemindahan ibu kota, antara lain aspek regulasi dengan merevisi UU yang menyebutkan DKI Jakarta sebagai ibu kota.
Kemudian, aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah yang harus tetap berjalan efektif, serta aspek pemindahan aparatur sipil negara ke ibu kota baru.
Baca Juga: Pindah Ibu Kota Bisa Dilakukan Tanpa Uang Sepeser Pun Seperti Malaysia
Berita Terkait
-
Pindah Ibu Kota Bisa Dilakukan Tanpa Uang Sepeser Pun Seperti Malaysia
-
Pemerintah Minimalisir Kegagalan Pemindahan Ibu Kota
-
Pemindahan Ibu Kota Sudah Masuk Dalam RPJMN 2024
-
Jokowi Cari Ibu Kota Baru, Status Daerah Khusus Harus Tetap Milik Jakarta
-
Soal Rencana Ibu Kota Pindah, Aaron Connelly Kaitkan dengan Debat Pilpres
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT