Suara.com - Menteri Pembangunan dan Perencanaan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menargetkan persiapan pembangunan infrastruktur dasar Ibu Kota baru bisa dimulai pada 2020. Sehingga kajiannya harus dirampungkan pada tahun ini.
Bambang menjabarkan kajian teknis akan rampung di akhir 2019, dilanjutkan dengan konsultasi ke DPR untuk membahas produk hukum pemindahan ibu kota hingga awal 2020.
"Kajian ini akan kita finalkan tahun ini sehingga keputusan lokasi juga kita harapkan bisa dilakukan tahun ini sehingga 2020 bisa dilakukan paling tidak persiapan untuk pembangunannya maupun pembangunan infrastruktur dasar itu sendiri," kata Bambang Brodjonegoro saat diskusi di Kantor Staf Presiden, Jakarta Pusat, Senin (13/5/2019).
Dia menambahkan jika kajian tersebut telah selesai diharapkan pemerintah bisa melakukan persiapan dari sisi perundangan-undangan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengubah peraturan atau menerbitkan aturan baru terkait pemindahan ibu kota.
"Begitu sudah ada keputusan maka proses berikutnya kita langsung konsultasi ke DPR untuk sama-sama sepakati produk hukum apa yang dibutuhkan, kalau UU kita langsung siapkan UU dalam naskah akademik tentunya," jelas Bambang.
Selanjutnya, 2020 hingga 2022 adalah penyiapan lahan, termasuk memastikan status tanah yang akan dijadikan lokasi infrastruktur dasar, dan lama pembangunan ini diprediksi akan memakan waktu sekita tiga tahun hingga 2024.
Untuk diketahui, Berdasarkan kunjungan Presiden Joko Widodo ke Pulau Kalimantan selama tiga hari dari 7 - 9 Mei 2019, Jokowi sudah melihat tiga lokasi antara lain Bukit Soeharto di Kawasan Taman Hutan Raya, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur; Bukit Nyuling di Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah; dan Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
Berita Terkait
-
Dibumbui Isu Pindah Ibu Kota, Orang Makin Nafsu Beli Properti di Kalimantan
-
DPR RI Akan Bentuk Pansus Pemindahan Ibu Kota Negara
-
Lutfi Mutaali: Sudah Saatnya Indonesia Pindah Ibu Kota
-
1 Juta PNS Diperkirakan Ikut Dipindah ke Ibu Kota Baru
-
Pindah Ibu Kota Bisa Dilakukan Tanpa Uang Sepeser Pun Seperti Malaysia
Terpopuler
- Kecewa Kena PHP Ivan Gunawan, Ibu Peminjam Duit: Kirain Orang Baik, Ternyata Munafik
- Uang Jemaah Disita KPK, Khalid Basalamah Terseret Pusaran Korupsi Haji: Masih Ada di Ustaz Khalid
- 15 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 24 September 2025: Kesempatan Dapat Packs, Coin, dan Player OVR 111
- Kapan Awal Puasa Ramadan dan Idul Fitri 2026? Simak Jadwalnya
- Tanah Rakyat Dijual? GNP Yogyakarta Geruduk DPRD DIY, Ungkap Bahaya Prolegnas UUPA
Pilihan
-
Sidang Cerai Tasya Farasya: Dari Penampilan Jomplang Hingga Tuntutan Nafkah Rp 100!
-
Sultan Tanjung Priok Cosplay Jadi Gembel: Kisah Kocak Ahmad Sahroni Saat Rumah Dijarah Massa
-
Pajak E-commerce Ditunda, Menkeu Purbaya: Kita Gak Ganggu Daya Beli Dulu!
-
Dukungan Dua Periode Prabowo-Gibran Jadi Sorotan, Ini Respon Jokowi
-
Menkeu Purbaya Putuskan Cukai Rokok 2026 Tidak Naik: Tadinya Saya Mau Turunin!
Terkini
-
Purbaya Tantang Balik Rocky Gerung: Kalau Ekonomi Tumbuh 5-6 Persen, Harus Minta Maaf ke Saya
-
Proyek Jalan Tol Japeksel Capai 90 Persen, Jakarta-Bandung Bisa Jadi 45 Menit
-
Setelah Jadi Buron Hampir 1 Tahun, Bos Investree Adrian Gunadi yang Gelapkan Rp 2,7 T Ditangkap
-
Hotman Paris Ngeluh Bunga Deposito Turun, Menkeu Purbaya: Sabar, Rugi Sedikit!
-
Kopi Toejoean: UMKM Lokal Makin Kuat Bersama Rumah BUMN BRI
-
Harga Saham EMAS Tembus Rp 3.300, Analis Beberkan Prospek ke Depannya
-
Jadi Beban BUMN-BUMN, Ekonom Sarankan Transaksi Energi Primer Gunakan Rupiah
-
Pajak E-commerce Ditunda, Menkeu Purbaya: Kita Gak Ganggu Daya Beli Dulu!
-
Menkeu Purbaya Bikin Kejutan! Kebijakan Baru Ini Bikin Saham Rokok Berjaya, IHSG Ikut Menghijau
-
Tokocrypto Listing Token SOON, Buka Pintu Investor RI Jajal Teknologi Blockchain