Suara.com - Ketua Badan Pengawas dan Disiplin (BPD) Partai Gerindra Haji Bambang Kristiono menyatakan tak akan ada gerakan people power di Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk menyikapi pengumuman hasil Pemilu pada 22 Mei 2019. Politikus yang akrab disapa HBK itu menegaskan hingga saat ini tidak ada intruksi dari DPP Gerindra untuk melakukan people power.
"People power mungkin itu di pusat, kalau di NTB aman-aman saja, baik-baik saja, landai-landai saja. Tidak ada gerakan people power," ujar Bambang seperti diberitakan Antara, Kamis (16/5/2019).
Menurut Bambang, akan sangat sulit terjadi people power di NTB, karena pihaknya menilai penyelenggara pemilu, termasuk TNI/Polri sudah berusaha maksimal dan melaksanakan tugasnya dengan baik mengawal proses pemilu di provinsi itu.
"Saya harap semuanya baik, karena kita ingin pemilu ini berjalan damai, kondusif dan konstitusional jauh dari praktek-praktek kecurangan," tegasnya.
Ia menerangkan, pengurus DPD Gerindra NTB masih berkonsentrasi mengawal rekapitulasi suara dari daerah pemilihan (Dapil) NTB yang menjadi tanggungjawabnya.
"Lain dari pada itu sampai saat ini kami masih menunggu arahan dari DPP dan pimpinan di Jakarta," ucap calon legislatif peraih suara terbanyak untuk DPR RI Dapil NTB itu.
Ketua DPD Gerindra NTB H. Ridwan Hidayat menambahkan, tidak ada perintah dari DPP Gerindra untuk menggerakkan people power di daerah termasuk NTB. Namun, kalau pun ada gerakan seperti itu di NTB, murni kesadaran masyarakat bukan karena ada dorongan maupun dikoordinir oleh Partai yang diketuai Prabowo Subianto.
"Jadi selama ini masyarakat itu bergerak sendiri, karena ada kesadaran dan kepedulian mereka karena sesuatu yang dirasakan tidak sesuai dengan harapan dan konstitusi yang ada," katanya.
Baca Juga: Menangkan Laporan Prabowo, Bawaslu Minta KPU Perbaiki Cara Hitung Suara
Berita Terkait
-
Hendropriyono: People Power Tak Akan Berhasil Tanpa Dukungan TNI dan Polisi
-
Bareskrim Usut Video Viral Diduga Eks Danjen Kopassus Soal Aksi 22 Mei
-
Yenny Wahid: Retorika People Power Tidak Perlu Dikemukakan
-
MUI Jabar: People Power Kalau Inkonstitusional Hukumnya Haram
-
Kuasa Hukum Eggi Sudjana Minta Jangan Persulit, BPN Prabowo: Kita Bantu Kok
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Motor Listrik Harga di Bawah Rp10 Juta, Hemat dan Ramah Lingkungan
- 10 Rekomendasi Tablet Harga 1 Jutaan Dilengkapi SIM Card dan RAM Besar
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 4 Oktober 2025, Klaim Ballon d'Or dan 16.000 Gems
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
Pilihan
-
Maarten Paes: Pertama (Kalahkan) Arab Saudi Lalu Irak, Lalu Kita Berpesta!
-
Formasi Bocor! Begini Susunan Pemain Arab Saudi Lawan Timnas Indonesia
-
Getol Jualan Genteng Plastik, Pria Ini Masuk 10 Besar Orang Terkaya RI
-
BREAKING NEWS! Maverick Vinales Mundur dari MotoGP Indonesia, Ini Penyebabnya
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
Terkini
-
Berhasil Identifikasi, 17 Jasad Santri Tragedi Ponpes Al Khoziny Diserahkan ke Keluarga
-
Lewat Modul P5, Literasi Jaminan Sosial Dinilai Bisa Ditanamkan Sejak Dini
-
TPG Triwulan III 2025 Cair! Guru Jam Mengajar di Bawah 12 JP Dapat Tunjangan?
-
Ketua GIPI Kritik RUU Kepariwisataan: Pemerintah Tak Pernah Anggap Penting Pariwisata
-
Pemerintah Sebut UU Pers Beri Jaminan Perlindungan Hukum Wartawan, Iwakum Sebut Ini
-
Menpar Widiyanti Targetkan Industri MICE Indonesia Susul Vietnam di Peringkat Global
-
Puji Kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi, BGN Puji Jateng Paling Siap Jalankan Program Gizi Nasional
-
Jokowi 'Dikepung' Politik? Rocky Gerung Bongkar Alasan di Balik Manuver Prabowo-Gibran 2029
-
'Mereka Ada Sebelum Negara Ini Ada,' Pembelaan Antropolg untuk 11 Warga Maba Sangaji di Persidangan
-
Terungkap! 'Orang Baik' yang Selamatkan PPP dari Perpecahan: Ini Peran Pentingnya