Suara.com - Ketua Badan Pengawas dan Disiplin (BPD) Partai Gerindra Haji Bambang Kristiono menyatakan tak akan ada gerakan people power di Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk menyikapi pengumuman hasil Pemilu pada 22 Mei 2019. Politikus yang akrab disapa HBK itu menegaskan hingga saat ini tidak ada intruksi dari DPP Gerindra untuk melakukan people power.
"People power mungkin itu di pusat, kalau di NTB aman-aman saja, baik-baik saja, landai-landai saja. Tidak ada gerakan people power," ujar Bambang seperti diberitakan Antara, Kamis (16/5/2019).
Menurut Bambang, akan sangat sulit terjadi people power di NTB, karena pihaknya menilai penyelenggara pemilu, termasuk TNI/Polri sudah berusaha maksimal dan melaksanakan tugasnya dengan baik mengawal proses pemilu di provinsi itu.
"Saya harap semuanya baik, karena kita ingin pemilu ini berjalan damai, kondusif dan konstitusional jauh dari praktek-praktek kecurangan," tegasnya.
Ia menerangkan, pengurus DPD Gerindra NTB masih berkonsentrasi mengawal rekapitulasi suara dari daerah pemilihan (Dapil) NTB yang menjadi tanggungjawabnya.
"Lain dari pada itu sampai saat ini kami masih menunggu arahan dari DPP dan pimpinan di Jakarta," ucap calon legislatif peraih suara terbanyak untuk DPR RI Dapil NTB itu.
Ketua DPD Gerindra NTB H. Ridwan Hidayat menambahkan, tidak ada perintah dari DPP Gerindra untuk menggerakkan people power di daerah termasuk NTB. Namun, kalau pun ada gerakan seperti itu di NTB, murni kesadaran masyarakat bukan karena ada dorongan maupun dikoordinir oleh Partai yang diketuai Prabowo Subianto.
"Jadi selama ini masyarakat itu bergerak sendiri, karena ada kesadaran dan kepedulian mereka karena sesuatu yang dirasakan tidak sesuai dengan harapan dan konstitusi yang ada," katanya.
Baca Juga: Menangkan Laporan Prabowo, Bawaslu Minta KPU Perbaiki Cara Hitung Suara
Berita Terkait
-
Hendropriyono: People Power Tak Akan Berhasil Tanpa Dukungan TNI dan Polisi
-
Bareskrim Usut Video Viral Diduga Eks Danjen Kopassus Soal Aksi 22 Mei
-
Yenny Wahid: Retorika People Power Tidak Perlu Dikemukakan
-
MUI Jabar: People Power Kalau Inkonstitusional Hukumnya Haram
-
Kuasa Hukum Eggi Sudjana Minta Jangan Persulit, BPN Prabowo: Kita Bantu Kok
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Otak Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ternyata Mantan Karyawan, Dendam Pribadi Jadi Pemicu
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
-
Menhaj Rombak Skema Kuota Haji: yang Daftar Duluan, Berangkat Lebih Dulu
-
Isu Yahya Cholil Staquf 'Dimakzulkan' Syuriyah PBNU, Masalah Zionisme Jadi Sebab?
-
Siap-siap! KPK akan Panggil Ridwan Kamil Usai Periksa Pihak Internal BJB
-
Bukan Tax Amnesty, Kejagung Cekal Eks Dirjen dan Bos Djarum Terkait Skandal Pengurangan Pajak
-
Menhaj Irfan Siapkan Kanwil Se-Indonesia: Tak Ada Ruang Main-main Jelang Haji 2026
-
Tembus Rp204 Triliun, Pramono Klaim Jakarta Masih Jadi Primadona Investasi Nasional
-
Nestapa Ratusan Eks Pekerja PT Primissima, Hak yang Tertahan dan Jerih Tak Terbalas
-
Ahli Bedah & Intervensi Jantung RS dr. Soebandi Jember Sukses Selamatkan Pasien Luka Tembus Aorta