Suara.com - Ketua Badan Pengawas dan Disiplin (BPD) Partai Gerindra Haji Bambang Kristiono menyatakan tak akan ada gerakan people power di Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk menyikapi pengumuman hasil Pemilu pada 22 Mei 2019. Politikus yang akrab disapa HBK itu menegaskan hingga saat ini tidak ada intruksi dari DPP Gerindra untuk melakukan people power.
"People power mungkin itu di pusat, kalau di NTB aman-aman saja, baik-baik saja, landai-landai saja. Tidak ada gerakan people power," ujar Bambang seperti diberitakan Antara, Kamis (16/5/2019).
Menurut Bambang, akan sangat sulit terjadi people power di NTB, karena pihaknya menilai penyelenggara pemilu, termasuk TNI/Polri sudah berusaha maksimal dan melaksanakan tugasnya dengan baik mengawal proses pemilu di provinsi itu.
"Saya harap semuanya baik, karena kita ingin pemilu ini berjalan damai, kondusif dan konstitusional jauh dari praktek-praktek kecurangan," tegasnya.
Ia menerangkan, pengurus DPD Gerindra NTB masih berkonsentrasi mengawal rekapitulasi suara dari daerah pemilihan (Dapil) NTB yang menjadi tanggungjawabnya.
"Lain dari pada itu sampai saat ini kami masih menunggu arahan dari DPP dan pimpinan di Jakarta," ucap calon legislatif peraih suara terbanyak untuk DPR RI Dapil NTB itu.
Ketua DPD Gerindra NTB H. Ridwan Hidayat menambahkan, tidak ada perintah dari DPP Gerindra untuk menggerakkan people power di daerah termasuk NTB. Namun, kalau pun ada gerakan seperti itu di NTB, murni kesadaran masyarakat bukan karena ada dorongan maupun dikoordinir oleh Partai yang diketuai Prabowo Subianto.
"Jadi selama ini masyarakat itu bergerak sendiri, karena ada kesadaran dan kepedulian mereka karena sesuatu yang dirasakan tidak sesuai dengan harapan dan konstitusi yang ada," katanya.
Baca Juga: Menangkan Laporan Prabowo, Bawaslu Minta KPU Perbaiki Cara Hitung Suara
Berita Terkait
-
Hendropriyono: People Power Tak Akan Berhasil Tanpa Dukungan TNI dan Polisi
-
Bareskrim Usut Video Viral Diduga Eks Danjen Kopassus Soal Aksi 22 Mei
-
Yenny Wahid: Retorika People Power Tidak Perlu Dikemukakan
-
MUI Jabar: People Power Kalau Inkonstitusional Hukumnya Haram
-
Kuasa Hukum Eggi Sudjana Minta Jangan Persulit, BPN Prabowo: Kita Bantu Kok
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional