Suara.com - Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi - Maruf menyebut ajakan untuk tidak membayar pajak yang disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono tidak masuk akal.
Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Arya Sinulingga mengatakan jika para anggota Partai Gerindra tidak membayar pajak, maka seharusnya anggota DPR RI Fraksi Gerindra tidak digaji. Menurutnya ini adalah konsekuensi dari tidak membayar pajak karena gaji anggota DPR berasal dari pajak.
"Kalau gitu, kita minta DPR RI jangan kasih gaji kepada anggota DPR dari Gerindra dan juga jangan dikasih THR karena dia hidup dari pajak. Baik ketuanya sampai bawah-bawahnya jangan dikasih gaji dan seluruh staf pendukungnya jangan dikasih gaji," ujar Arya di Posko Cemara Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (16/5/2019).
Menurut Arya, selain gaji anggota DPR, banyak konsekuensi lain yang harus diterima jika tidak membayar pajak. Diantaranya penggunaan jalan, transportasi umum dan fasilitas publik lainnya. Menurutnya jika tidak membayar pajak tidak berhak menggunakan fasilitas publik tersebut.
"Jangan nikmati lampu jalan, jangan naik busway apalagi MRT, jangan. Naik apa? Enggak boleh nginjak aja nggak bisa karena lu nginjak kaki aja di jalan raya lu bayar pajak," jelas Arya
Sebelumnya, Arief Poyuono mengajak masyarakat Indonesia yang telah mendukung Capres dan Cawapres nomor urut 02 Prabowo - Sandiaga Uno untuk tidak mengakui hasil Pilpres 2019. Pemenang Pilpres 2019 akan disampaikan KPU pada 22 Mei mendatang.
Arief juga mengajak pendukung Prabowo-Sandiaga tidak perlu mengakui keberadaan pemerintahan hasil Pilpres 2019.
"Masyarakat yang telah memberikan pilihan pada Prabowo-Sandiaga tidak perlu lagi mengakui hasil Pilpres 2019. Dengan kata lain jika terus dipaksakan, hasil Pilpres 2019 untuk membentuk pemerintahan baru maka masyarakat tidak perlu lagi mengakui pemerintahan yang dihasilkan Pilpres 2019," kata Arief dalam keterangan tertulisnya, Rabu (15/5/2019).
Baca Juga: Arief Poyuono Ajak Tak Bayar Pajak, Kemenkeu Punya Jawaban Makjleb!
Berita Terkait
-
Arief Poyuono Ajak Tak Bayar Pajak, Kemenkeu Punya Jawaban Makjleb!
-
Ajak Masyarakat Tak Akui Pemenang Pilpres, Gerindra: Tolak Bayar Pajak!
-
Arief Poyuono Usir Demokrat, Hinca: Kami Solid
-
Tanggapi Pernyataan Arif Poyuono, Sekjen PAN: Perlu Kita Klarifikasi Lagi
-
Waketum Gerindra: Jokowi Belum Klir Jamin Keluarga SBY yang Diduga Korupsi
Terpopuler
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
Pilihan
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
Terkini
-
Menyoal PHK 178 Buruh Garmen di Cimahi, Dedi Mulyadi Minta Pekerja Fleksibel Ikuti Peta Industri
-
Kronologi Misteri Jasad Mutilasi dalam Karung di Pancoran Mas Depok
-
Final Piala Presiden 2026 Antara Persib vs Persebaya Digelar Tanpa Penonton, Ini Alasannya
-
Potongan Kaki Masih Dicari, Polisi Buru Motif Pelaku Mutilasi Pria Tanpa Identitas di Depok
-
Lawan Kejagung dan Polri, Sidang Perdana Praperadilan Febrie Digelar Usai HUT RI
-
Waktu Istirahat Minim Jelang Final, Pelatih Persib: Mari Kita Lihat Siapa yang Bisa Bertahan
-
Gubernur Andra Soni Sebut Gedung Baru DPD RI Rp4,1 M Kebutuhan Daerah, Bukan Senator
-
Pelaku Mutilasi Depok Semula Korban? Polisi Diminta Uji Klaim Percobaan Pelecehan
-
Soroti Kasus 46 Juta Obat Ilegal di Tangsel, DPR: Bongkar Mata Rantai Distribusi Sampai ke Akar!
-
BRI Perkuat Sinergi dengan Ditjenpas DIY Melalui Optimalisasi Layanan Pemasyarakatan