Suara.com - Laksamana TNI purnawirawan Tedjo Edhy Purdijatno menyebut gerakan nasional kedaulatan rakyat (GNKR) yang diserukan oleh politikus senior PAN Amien Rais bukan lah sebuah upaya menggulingkan pemerintahan yang sah atau makar. GNKR kini tengah dipopulerkan pendukung Prabowo - Sandiaga untuk menggantikan istilah people power.
Gerakan kedaulatan rakyat, kata Tedjo, merupakan pergerakan rakyat yang timbul untuk melawan kecurangan dalam Pemilu 2019.
"Gerakan rakyat ini bukan makar, ini gerakan kedaulatan rakyat. Ingin menuntut keadilan, kebenaran, dan kejujuran dari penyelenggara Pemilu," kata Tedjo di acara Deklarasi GNKR di Rumah Perjuangan Rakyat, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Jumat (17/5/2019).
Mantan Menko Polhukan era kabinet Jokowi itu juga menyoroti adanya penahanan yang dilakukan oleh sejumlah pendukung Prabowo - Sandiaga. Diantaranya kasus Eggi Sudjana yang ditetapkan sebagai tersangka makar oleh Polda Metro Jaya.
"Dan juga Pak Eggi cuma karena mengatakan people power, itu sekarang pindah tidur di Polda Metro. Kita belum tahu ya, definisi makar itu seperti apa sebetulnya. Kalau kita berupaya untuk menggulingkan pemerintah yang sah, itu memang makar," ujarnya.
Sebelumnya, politikus Amien Rais mengungkapkan alasannya mengganti istilah gerakan people power menjadi gerakan nasional kedaulatan rakyat (GNKR) dalam melawan kecurangan Pemilu 2019.
Salah satu alasannya, kata Amien, ialah karena ternyata pemerintah yang juga kandidat petahana takut dengan istilah people power yang disanding-sandingkan dengab makar.
"Saya katakan people power saat itu rupanya petahana dan rezimnya itu ngeri people power, kok bahasa asing. Kita ganti dengan gerakan nasional kedaulatan rakyat," kata Amien saat menghadiri acara Deklarasi GNKR di Rumah Perjuangan Rakyat, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat.
Baca Juga: Demo di KPU Bawa Keranda, HMI Desak Pemerintah Bentuk TPF KPPS Gugur
Berita Terkait
-
Permadi Akui Senang Kivlan Zein Serukan People Power
-
Kumpulkan Tokoh di Teuku Umar, Megawati Bahas Potensi People Power 22 Mei
-
Diganti Gerakan Kedaulatan Rakyat, Amien Rais: Petahana Takut People Power
-
Amien Rais: Bedil, Tank, dan Panser Tak akan Pengaruhi Kekuatan Kita
-
Fadli Zon: Makar Itu Bukan People Power, Beda Sekali!
Terpopuler
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- 19 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 5 Oktober: Ada 20.000 Gems dan Pemain 110-113
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Kedua 6-12 Oktober 2025
- Jadwal dan Lokasi Penukaran Uang Baru di Kota Makassar Bulan Oktober 2025
Pilihan
-
Pihak Israel Klaim Kantongi Janji Pejabat Kemenpora untuk Datang ke Jakarta
-
Siapa Artem Dolgopyat? Pemimpin Atlet Israel yang Bakal Geruduk Jakarta
-
Seruan Menggetarkan Patrick Kluivert Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
-
Perbandingan Spesifikasi vivo V60 Lite 4G vs vivo V60 Lite 5G, Kenali Apa Bedanya!
-
Dana Transfer Dipangkas, Gubernur Sumbar Minta Pusat Ambil Alih Gaji ASN Daerah Rp373 T!
Terkini
-
Anggaran Dipangkas Rp 15 Triliun, Gubernur DKI Siapkan Obligasi Daerah, Menkeu Beri Lampu Hijau
-
Dicecar KPK Soal Kuota Haji, Eks Petinggi Amphuri 'Lempar Bola' Panas ke Mantan Menag Yaqut
-
Hotman 'Skakmat' Kejagung: Ahli Hukum Ungkap Cacat Fatal Prosedur Penetapan Tersangka
-
4 Fakta Korupsi Haji: Kuota 'Haram' Petugas Hingga Jual Beli 'Tiket Eksekutif'
-
Teror Bom Dua Sekolah Internasional di Tangesel Hoaks, Polisi: Tak Ada Libur, Belajar Normal!
-
Hotman Paris Singgung Saksi Ahli Kubu Nadiem: 'Pantas Anda Pakai BMW Sekarang, ya'
-
LMS 2025: Kolaborasi Global BBC Ungkap Kisah Pilu Adopsi Ilegal Indonesia-Belanda
-
Local Media Summit 2025: Inovasi Digital Mama dan Magdalene Perjuangkan Isu Perempuan
-
KPK Bongkar Modus 'Jalur Cepat' Korupsi Haji: Bayar Fee, Berangkat Tanpa Antre
-
Saksi Ahli Pidana Kubu Nadiem Beberkan Empat Syarat Penetapan Tersangka