Suara.com - Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan pernyataan sikap berjudul Tausyiah Kebangsaan Untuk Perdamaian, menjelang pengumuman hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilu dan Pilpres 2019 oleh KPU, 22 Mei Rabu pekan depan.
MUI dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (18/5/2019), mengkhawatirkan kerawanan berupa benturan antarwarga serta perpecahan karena situasi politik.
Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Sa'adi mengatakan, organisasinya memunyai tanggung jawab menjaga dan melindungi masyarakat dari berbagai gerakan yang mengancam keutuhan negara.
”Karenanya, sikap pertama MUI adalah mengajak masyarakat menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata dia.
Sikap kedua MUI adalah, meminta publik tak terprovokasi ajakan mengikuti gerakan people power.
"Karena hal tersebut akan membawa kerusakan yang sangat besar dan mengancam kedaulatan dan keutuhan NKRI," ucap Zainut.
Sikap ketiga, MUI juga meminta kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelesaikan tahapan pemilu sesuai aturan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keadilan, transparansi serta profesionalitas.
Keempat, MUI kata Zainut meminta kepada para peserta pemilu untuk menempuh jalur hukum apabila ada kecurangan.
Kelima, MUI meminta dua pasangan capres cawapres peserta Pilpres 2019 berkomitmen menerima apa pun keputusan KPU.
Baca Juga: MUI Pandeglang dan Lebak Banten Tolak Mentah-mentah Ajakan People Power
"Kepada masing-masing pasangan calon untuk menaati komitmen bersama, yaitu menerima hasil pemilu dengan semangat siap kalah dan siap menang. Yang menang jangan berekspresi berlebihan. Bagi pasangan yang kalah diminta untuk menerima secara sabar dan lapang dada," tutur Zainut.
Sikap keenam MUI, yakni meminta elite politik, tokoh agama, adat, dan media massa memerankan diri sebagai perekat dan pemersatu bangsa.
Ketujuh, MUI berharap kepada aparat kepolisian bertindak tegas, adil, transparan dan profesional, dalam menjaga pemilu.
Berita Terkait
-
Ulama dan Pendeta di Tulungagung Tolak Seruan People Power 22 Mei
-
AM Hendropriyono Mau Pinjamkan 150 Anjing untuk Halau Aksi 22 Mei
-
Ditangkap, Juru Parkir yang Mau Ledakkan Bom di KPU Tanggal 22 Mei
-
Ditangkap, Teroris Bogor Siapkan 7 Bom buat Thogut depan Gedung KPU 22 Mei
-
Ruhut Sitompul: Amien Rais Bapaknya People Power Saja Sudah Tobat
Terpopuler
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- Panglima TNI Kunjungi PPAD, Pererat Silaturahmi dan Apresiasi Peran Purnawirawan
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
Pilihan
-
Investor Mundur dan Tambahan Anggaran Ditolak, Proyek Mercusuar Era Jokowi Terancam Mangkrak?
-
Desy Yanthi Utami: Anggota DPRD Bolos 6 Bulan, Gaji dan Tunjangan Puluhan Juta
-
Kabar Gembira! Pemerintah Bebaskan Pajak Gaji di Bawah Rp10 Juta
-
Pengumuman Seleksi PMO Koperasi Merah Putih Diundur, Cek Jadwal Wawancara Terbaru
-
4 Rekomendasi HP Tecno Rp 2 Jutaan, Baterai Awet Pilihan Terbaik September 2025
Terkini
-
Kapolri Listyo Sigit Mau Dicopot Prabowo Lewat Komisi Reformasi Polri? Begini Fakta versi Istana!
-
Raja Ampat Kembali Dikeruk PT Gag Nikel, Susi Pudjiastuti ke Prabowo: Kerusakan Mustahil Termaafkan!
-
Di Balik Ledekan Menkeu Purbaya ke Rocky Gerung, Malah Diduga Sarkas pada Jokowi
-
Bikin Gempar Warga Cipayung, Polisi Buru Orang Tua Pembuang Bayi di Waduk Cilangkap
-
Soal Kemungkinan Periksa Ketua Umum PBNU Gus Yahya dalam Kasus Haji, Begini Jawaban KPK!
-
YLBHI Desak Tim Independen Komnas HAM Dkk Usut Dugaan Pelanggaran HAM Berat pada Kerusuhan Agustus
-
KPK Dalami Dugaan Jual Beli Kuota Haji Melalui Pemeriksaan Ustaz Khalid Basalamah
-
YLBHI Soroti Ada Apa di Balik Keengganan Pemerintah Bentuk TGPF Ungkap Kerusuhan Agustus 2025?
-
75 Persen Bansos Triwulan III Sudah Tersalur, Mensos Akui Masih Ada Bantuan Nyangkut!
-
YLBHI Ingatkan Prabowo: Calon Kapolri Baru Harus Jaga Independensi, Bukan Alat Politik atau Bisnis!