Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengklaim, telah mengantisipasi segala potensi kericuhan dan perusakan terhadap objek-objek vital di ibu kota sebelum dan sesudah hari pemungutan suara Pemilu 2019.
Anies mengatakan, juga telah mengindentifikasi titik-titik berkumpulnya massa. Hal itu dikatakan Anies sekaligus menepis tudingan dirinya terkesan membiarkan kerusuhan aksi massa 22 Mei hingga mengakibatkan perusakan terhadap beberapa bangunan di Jakarta.
Ia menuturkan, telah meminta bantuan aparat yang berwenang untuk menjaga objek-objek vital dan mengawasi segala pergerakan massa.
"Intervensi itu kami lakukan sebelum 17 April. Jadi identifikasinya bukan menjelang 22 Mei, tapi sudah dilakukan sejak persiapan pelaksanaan pemilu. Jadi misalnya seperti pasar, kami kasih pengamanan ekstra di tempat itu," kata Anies di Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (23/5/2019).
Anies mengatakan, pemprov kekinian masih menghitung berapa potensi kerugian akibat kerusakan beberapa bangunan dan fasilitas akibat kerusuhan 22 Mei.
Anies memastikan pemprov akan mengganti segala kerusakan aset daerah. "Yang jelas kami akan mengganti aset DKI," ujarnya.
Sementara Anies menjelaskan, dirinya bukan membiarkan terjadi aksi massa 22 Mei. Tapi, ia menilai setiap orang memiliki hak untuk berserikat dan berkumpul sebagaimana diatur undang-undang.
”Alhamdulillah, seluruh Jakarta di luar wilayah tempat kegiatan (kerusuhan aksi 22 Mei) berjalan baik dan tenang. Jadi kebebasan berserikat berkumpul dilindungi undang-undang, dan kami tidak bisa memangkas hal paling mendasar di demokrasi kita, kebebasan berkumpul dan berserikat," ungkapnya.
Sebelumnya, politikus PSI Guntur Romli menilai Anies sebagai sosok yang licik dan psikopat. Hal itu diungkapkan Guntur seusai melihat sikap Anies sebagai kepala daerah saat kerusuhan 22 Mei 2019.
Baca Juga: Anies Baswedan Jemput Jenazah Ustaz Arifin Ilham di Bandara Halim
Mulanya, Guntur menilai Anies tidak bereaksi ketika sejumlah fasilitas umum di sekitar kawasan Gedung Bawaslu RI dirusak perusuh.
Menurutnya, hal tersebut wajar dilakukan lantaran Anies dianggap menjadi 'bagian' dari kelompok pendemo.
"Wajar sih karena @aniesbaswedan bisa dibaca bagian dari kelompok pendemo itu, makanya sejak awal dia tidak ada upaya pencegahan massa ke Jakarta," kata Guntur melalui akun Twitternya @GunRomli.
Berita Terkait
-
Bandingkan dengan Kerusuhan 98, Anies: Perekonomian Stabil Pasca 22 Mei
-
Disangka Kabel Bom, Ini Benda di Tubuh Wanita Bercadar saat Rusuh 22 Mei
-
Pelaku Kerusuhan 22 Mei Terafiliasi Kelompok Pendukung ISIS
-
Anies Baswedan Jemput Jenazah Ustaz Arifin Ilham di Bandara Halim
-
Kerusuhan 22 Mei Bikin Gedung Bawaslu Rusak!
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Semua Agama Dapat Porsi, Menag Nazaruddin Umar: Libur Nasional 2026 Sudah Adil
-
Presiden Prabowo 'Ketok Palu!' IKN Resmi Jadi Ibu Kota Politik 2028 Lewat Perpres Baru
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
Rekam Jejak Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo, Narkoba hingga Video Rampok Uang Negara
-
Bongkar Gurita Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Jaringan Lintas Lembaga
-
Guntur Romli Murka, Politikus PDIP 'Rampok Uang Negara' Terancam Sanksi Berat: Sudah Masuk Evaluasi!
-
Dasco: UU Anti-Flexing Bukan Sekadar Aturan, tapi Soal Kesadaran Moral Pejabat
-
Harta Kekayaan Minus Wahyudin Moridu di LHKPN, Anggota DPRD Ngaku Mau Rampok Uang Negara
-
Dapat Kesempatan Berpidato di Sidang Umum PBB, Presiden Prabowo Bakal Terbang ke New York?
-
SPBU Swasta Wajib Beli BBM ke Pertamina, DPR Sebut Logikanya 'Nasi Goreng'