Suara.com - Ketegangan politik yang terjadi beberapa hari terakhir membuat Wapres Jusuf Kalla (JK) meminta kepada masyarakat untuk tetap tenang menyikapinya.
JK juga berharap masyarakat dapat membedakan antara pengunjuk rasa dan pelaku ricuh dalam aksi massa setelah pengumuman hasil rekapitulasi Pilpres 2019.
"Dalam kejadian di Ibu Kota ini, tentu kita harapkan masyarakat lebih tenang dan sesuai dengan aturan kepolisian bahwa kita pisahkan antara pengunjuk rasa yang damai dengan pelaku ricuh," kata JK usai mengundang sejumlah tokoh untuk melakukan pertemuan secara tertutup di Kediaman Dinas Wapres di Jakarta seperti dilansir Antara, Kamis (24/5/2019) malam.
Politisi senior Partai Golkar ini juga mengemukakan aksi unjuk rasa untuk menuntut keadilan terhadap dugaan pelanggaran pemilu memang tidak dilarang, namun ia meminta masyarakat yang turut serta dalam aksi itu melakukannya secara tertib dan damai.
Selain itu, ia menegaskan bagi warga yang sengaja menciptakan kericuhan di tengah aksi unjuk rasa sudah layaknya untuk ditindak aparat. Lantaran itu, JK juga menegaskan kepada aparat kepolisian dan TNI untuk tidak segan bertindak.
"Untuk unjuk rasa yang damai, itulah sesuai dengan aturan; tapi untuk perusuh, juga ada aturan dari polisi yang dibantu oleh TNI untuk bertindak tegas; karena pengalaman kita perusuh itu punya efek negatif," katanya.
Masyarakat dan para pendukung pasangan calon Prabowo-Sandiaga juga diminta untuk bersabar menunggu proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang akan diajukan paslon tersebut.
"Kita harapkan juga menunggu hasil MK yang baik. Semua, kita sudah mendengarkan aspirasi itu, dan kita mengharapkan yang baik. Itulah harapan kita semua," ujarnya.
JK melakukan pertemuan tertutup dengan para tokoh masyarakat, tokoh agama dan ahli hukum tata negara di Kediaman Dinas Wapres di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis malam. Pertemuan tersebut berlangsung tertutup selama kurang lebih tiga jam, mulai dari pukul 20.30 WIB hingga 23.30 WIB.
Baca Juga: Usai Kerusuhan 22 Mei, JK Kumpulkan Try Sutrisno, Mahfud MD sampai Anies
Hadir dalam pertemuan itu mantan wapres Try Sutrisno, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mukti, Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie, mantan ketua MK Mahfud MD, Hamdan Zoelva, Din Syamsuddin, Agus Widjojo, Amirsyah Tambunan, dan Jenderal Pol (Purn) Bambang Hendarso Danuri.
Hadir pula Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (Antara)
Berita Terkait
-
Jakarta Kondusif, Seluruh Stasiun MRT Dibuka Kembali Hari Ini
-
Polisi Ringkus Pelaku Pembakaran Pos Polisi Sabang
-
Kerusuhan 22 Mei, Hermawan Sulistyo: Prabowo Harus Tanggung Jawab
-
Ketua DPRD DKI Minta Aksi Tolak Hasil Pemilu Tak Buat Kerusuhan Lagi
-
Kabar Aksi Damai Lanjutan, BPN: Tidak Ada Instruksi Dari Prabowo - Sandiaga
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Sidang Kasus Andrie Yunus, Eks Kepala BAIS: Kalau Dipaksa ke Peradilan Umum Bisa Berujung Impunitas
-
3 Bos KoinWorks Dijebloskan ke Bui, Skandal Korupsi Kredit Rp 600 Miliar
-
Soal Ketimpangan Personel Polri, Kapolri: Ada yang Harus Dirampingkan dan Diperkuat
-
Jangan Cuma Salahkan Sopir! DPR Soroti Kondisi Jalan Nasional di Balik Kecelakaan Maut Bus ALS
-
Resmi! Muktamar ke-35 NU Digelar 1-5 Agustus 2026, Siap Pilih Ketum PBNU dan Rais Aam
-
Listyo Sigit Buka Suara soal Rekomendasi Calon Kapolri Harus Punya Sisa Masa Dinas 2-3 Tahun
-
Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Utama Muncul di Dakwaan Korupsi, Menkeu: Tak Dinonaktifkan
-
Gus Ipul Bantah Tahan SK Jelang Muktamar PBNU: Itu Kabar Menyesatkan
-
Motif 'Sakit Hati' Gugur di Persidangan! TAUD: Serangan ke Andrie Yunus Itu Operasi, Bukan Dendam
-
Hakim Nur Sari Semprot Dirjen Binwasnaker Fahrurozi: Saudara Lahir di Kemnaker, Masa Tidak Tahu?