Suara.com - Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional atau BPN Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, Andre Rosiade menyebut rezim Presiden Joko Widodo atau Jokowi ialah rezim yang paranoid.
Hal itu dikatakannya menanggapi penutupan jalan di depan gedung Mahkamah Konstitusi (MK) sehingga menyebabkan tim kuasa hukum Prabowo - Sandiaga kesulitan ketika akan mendatangi MK untuk mendaftarkan gugatan sengketa Pemilu 2019 pada Jumat (24/5/2019).
Andre menjelaskan, mengapa akhirnya tim kuasa hukum Prabowo - Sandiaga baru mendaftarkan permohonan gugatan sengketa Pilpres 2019 ke MK pada Jumat pukul 22.00 WIB. Yang pertama ialah soal teknis sehingga tim kuasa hukum tidak bisa mendatangi MK dengan jadwal yang sudah direncanakan sebelumnya yakni pada pukul 20.30 WIB.
Setelah itu ada kendala lainnya yakni tim kuasa hukum kesulitan untuk tiba di kantor MK lantaran akses jalan menuju gedung MK telah ditutup oleh pihak kepolisian dengan alasan keamanan.
"Teman-teman lawyer emang agak keliling-keliling sedikit untuk nyampai ke Mahkamah Konstitusi karena rezim ini rezim parno. Rezim paranoid, jalan pun ditutup di mana-mana," ujar Andre dalam diskusi bertajuk "MK Adalah Koentji" di D'Consulate Lounge, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (25/5/2019).
Rezim paranoid disebutkan Andre juga menyinggung soal pembatasan penggunaan media sosial yang dilakukan Menkominfo sejak 21 Mei 2019. Menkoimfo Rudiantara sempat menjelaskan pembatasan penggunaan media sosial itu dilakukan untuk menjaga kondusifitas negara.
Menurutnya, pembatasan penggunaan media sosial tersebut justru malah merugikan banyak masyarakat. Terutama masyarakat yang bekerja sebagai pengusaha dan mengandalkan media sosial sebagai ajang menjual produk-produknya.
"Bayangkan sekarang, pengusaha-pengusaha UMKM menjerit, nggak bisa jualan. Bisnis onlinenya ambruk," katanya.
"Mungkin pemerintah ini karena keseringan kerjasama dengan pemerintah Tiongkok akhirnya terinspirasi sama pemerintah Tiongkok membatasi media sosial," tandasnya.
Baca Juga: Jokowi Ingin Bertemu Prabowo, BPN: Jangan Basa Basi, Silahkan Telpon
Berita Terkait
-
Jokowi Ingin Bertemu Prabowo, BPN: Jangan Basa Basi, Silahkan Telpon
-
Uni Eropa Ucapkan Selamat Kepada Presiden Jokowi
-
Tangis Pemilik Warung Korban Penjarahan Rusuh Jakarta Usai Bertemu Jokowi
-
Setelah Bertemu JK, DPR Berharap Prabowo Bertemu Presiden Jokowi
-
Prabowo Gugat Pilpres, BW Harap MK Tak Dijuluki Mahkamah Kalkulator
Terpopuler
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- 4 Shio yang Menarik Keberuntungan Hari Ini 5 Agustus 2026: Segalanya Berjalan Lancar
- 4 Shio Beruntung Hari Ini 4 Agustus 2026: Macan hingga Babi Berpeluang Dapat Kabar Baik
- Link Resmi Pandang.istanapresiden.go.id buat Daftar Upacara Bendera HUT RI di Istana Negara
Pilihan
-
Bocoran Reshuffle Kabinet Agustus: Norman Joesoef Bakal Dilantik Jadi Wamenhan RI
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
Terkini
-
Bank Sumsel Babel Raih Apresiasi Hari Anak Nasional, Tegaskan Komitmen Bangun Generasi Emas
-
Bank Sumsel Babel Perkuat Peran Dukung 100.000 Sultan Muda, Perluas Inklusi Keuangan Sumsel
-
El Nino 2026 Lampaui Level Kuat, Abdul Azis Desak Pemerintah Serius Atasi Kekeringan
-
Bank Sumsel Babel Perkuat Kemitraan Strategis dengan Pemkab Lahat, Dukung Akselerasi Ekonomi Daerah
-
6 Fakta Pemecatan dan Sanksi Pungli 4 ASN di Pemprov Banten
-
Usut Mutilasi Depok, Polisi Temukan HP Pelaku Tergabung dalam Grup Komunitas Gay
-
Macet Jalur Bojonegara Bikin Sopir Angkot Merugi, Pemprov Banten Janjikan Keputusan Baru 4 Hari Lagi
-
Tumbangkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya Juara Piala Presiden 2026
-
KPK Bedah Dugaan Permainan Jalur Hijau dan Jalur Merah di Kasus Suap Bea Cukai
-
74 Kontraktor SPPG Minta Kepastian Pembayaran dan Penyelesaian Administrasi Proyek