Suara.com - Israel menghadapi krisis politik setelah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu gagal membentuk pemerintahan koalisi. Jika ia tidak bisa meraih cukup dukungan sampai Rabu malam, parlemen akan dibubarkan dan negara itu akan mengadakan pemilu baru pada 28 Agustus.
Dalam pidato Senin (27/5) malam, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berjanji akan melakukan semua yang ia bisa dalam dua hari ke depan guna mencegah diadakannya kembali pemilu yang mahal.
Netanyahu mengatakan, "Banyak yang bisa dilakukan dalam 48 jam. Harapan pemilih bisa diwujudkan. Pemerintahan sayap kanan yang kuat bisa dibentuk. Kita bisa menghadirkan stabilitas dan pemerintahan yang baik bagi Israel. Saya berharap rakyat sadar dan melakukan hal yang benar."
Senin pagi, Netanyahu gagal meraih kesepakatan dengan Avigdor Lieberman, ketua partai nasionalis sekuler, Yisrael Beiteinu. Keduanya berbeda pendapat tentang rancangan undang-undang yang mengatur pengecualian siswa haredi yeshiva dari wajib militer. Pengecualian itu selama bertahun-tahun menjadi masalah kontroversial di negara itu di mana dinas militer adalah wajib, demikian dikutip dari VOA, Rabu (29/5/2019).
Lieberman menuntut lebih banyak orang-orang Yahudi ultra-Ortodoks atau Haredi masuk angkatan bersenjata dan mengancam hukuman bagi institusi yang tidak mematuhi. Partai-partai Haredi menginginkan lebih banyak pengecualian. Netanyahu membutuhkan Lieberman dan partai-partai ultra-Ortodoks untuk koalisi mayoritas.
"Kami ingin membentuk pemerintahan di mana akan jelas bahwa tidak akan ada kompromi dalam rancangan undang-undang wajib militer bagi Haredi, tidak berupa koma atau titik di dalamnya. Itu bukan sesuatu yang kami sembunyikan," kata Lieberman.
Parlemen Israel hari Senin mengambil langkah pertama menuju pemilihan cepat. Itu artinya memberi persetujuan awal bagi undang-undang untuk membubarkan parlemen. Diperlukan tiga suara lagi untuk persetujuan akhir undang-undang itu, yang akan menghasilkan pemilihan umum baru.
Sementara itu, Presiden Amerika Donald Trump menyatakan dukungannya bagi Netanyahu dalam cuitannya di Twitter.
Baca Juga: Israel dan Hamas Disebut Sepakat Gencatan Senjata Untuk 6 Bulan
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Tak Mau Naikkan Tarif Listrik Meski Subsidi Berkurang
-
Ratu Tisha Lengser: Apa yang Sebenarnya Terjadi di Balik Layar PSSI?
-
Istana Tanggapi Gerakan 'Stop Tot Tot Wuk Wuk' di Media Sosial: Presiden Aja Ikut Macet-macetan!
-
Emil Audero Jadi Kunci! Cremonese Bidik Jungkalkan Parma di Kandang
-
DPR Usul Ada Tax Amnesty Lagi, Menkeu Purbaya Tolak Mentah-mentah: Insentif Orang Ngibul!
Terkini
-
Narasi Prabowo - Gibran Dua Periode Disorot: Orientasi Kekuasaan Jauh Lebih Dominan?
-
Imbas Pasutri di Cakung Ribut: Rumah Ludes Dibakar, Suami Dipenjara, Istri-Mertua Luka-luka!
-
Rocky Gerung Bongkar Borok Sistem Politik!
-
Wahyudin Moridu Ternyata Mabuk saat Ucap 'Mau Rampok Uang Negara', BK DPRD Gorontalo: Langgar Etik!
-
Indonesia di Ambang Amarah: Belajar dari Ledakan di Nepal, Rocky Gerung dan Bivitri Beri Peringatan!
-
Ganggu Masyarakat, Kakorlantas Bekukan Penggunaan Sirene "Tot-tot Wuk-wuk"
-
Angin Segar APBN 2026, Apkasi Lega TKD Bertambah Meski Belum Ideal
-
Digerebek Satpol PP Diduga Sarang Prostitusi, Indekos di Jakbar Bak Hotel: 3 Lantai Diisi 20 Kamar!
-
Usai Siswa Keracunan Massal, DPR Temukan Ribuan SPPG Fiktif: Program MBG Prabowo Memang Bermasalah?
-
RUU Perampasan Aset Mesti Dibahas Hati-hati, Pakar: Jangan untuk Menakut-nakuti Rakyat!