Suara.com - Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon angkat bicara saat ditanya alasannya tidak langsung menarik diri dan malah meminta koalisi dibubarkan.
Pertanyaan tersebut terkait cuitan Wasekjen Partai Demokrat Rachland Nashidik yang mengusulkan agar Prabowo Subianto membubarkan koalisi sebab pemilu usai.
"Pak @prabowo, Pemilu sudah usai. Gugatan ke MK adalah gugatan pasangan Capres. Tak melibatkan peran Partai. Saya usul, Anda segera bubarkan Koalisi dalam pertemuan resmi yang terakhir. Andalah pemimpin koalisi, yang mengajak bergabung. Datang tampak muka, pulang tampak punggung," kata Rachland dalam akun twitternya, @RachlanNashidik, Minggu (9/6/2019).
Cuitan tersebut diungkit kembali oleh Aiman Wicaksono dalam acara Kompas Petang di Kompas TV dan ditanyakan ke Jansen Sitindaon.
"Kenapa menarik diri ini tidak dimulai dari Partai Demokrat? Kenapa musti menyampaikan bubarkan koalisi?" tanya Aiman.
Menurut Jansen Sitindaon, hal ini semata karena preseden. Dalam sejarah koalisi di pemilu, menurut Jansen Sitindaon, belum ada 'aturan main' pembubaran koalisi.
"Waktu 2014, Gerindra sebagai pimpinan (koalisi) tiba-tiba ditinggal sendiri. Ketika itu calon presidennya adalah Prabowo Subianto," tutur Jansen Sitindaon.
Ketika ditegaskan pertanyaan yang sama oleh Aiman, Jansen Sitindaon pun tampak kebingungan.
"Menarik diri bagaimana maksudnya? Mendeklarasi begitu keluar?" tanya Jansen Sitindaon kebingungan.
Baca Juga: Elite Demokrat: Prabowo Keok di TPS Sandiaga, Siapa yang Tidak Serius?
Menurut Jansen, kini Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua Umum Partai Demokrat sementara tengah menarik diri membahas persoalan politik menyusul wafatnya sang istri, Ani Yudhoyono.
Tidak secara gamblang menjawab pertanyaan, Jansen Sitindaon pun malah meminta publik untuk tidak menuduh Partai Demokrat 'menjilat' kekuasaan.
"Kalau terkait Demokrat, jangan kami dituduh mau masuk ke Pak Jokowi. Demokrat itu siap di luar (koalisi) dan siap di dalam (pemerintahan)," ujar Jansen Sitindaon.
Sebelumnya, Rachland Nashidik mengusulkan Prabowo Subianto membubarkan koalisi Pilpres 2019, yaitu Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto - Sandiaga Uno. Sebab pemilu sudah selesai dengan KPU memenangkan Joko Widodo - Maruf Amin.
Rachland Nashidik mengatakan kalau pun Prabowo - Sandiaga gugat hasil pemilu ke MK, itu tidak lagi melibatkan partai koalisi. Sebab itu sudah menjadi urusan calon presiden dan wakil presiden.
"Pak @prabowo, Pemilu sudah usai. Gugatan ke MK adalah gugatan pasangan Capres. Tak melibatkan peran Partai. Saya usul, Anda segera bubarkan Koalisi dalam pertemuan resmi yang terakhir. Andalah pemimpin koalisi, yang mengajak bergabung. Datang tampak muka, pulang tampak punggung," kata Rachland dalam akun twitternya, @RachlanNashidik, Minggu (9/6/2019).
Berita Terkait
-
Elite Demokrat: Prabowo Keok di TPS Sandiaga, Siapa yang Tidak Serius?
-
Usul Bubarkan Koalisi, Demokrat Dianggap Kebelet Jatah Menteri Jokowi
-
Demokrat Minta Bubarkan Koalisi Pilpres 2019, Mardani: Usulan Kurang Bijak
-
Demokrat Nilai Bubarkan Koalisi Pilpres Bisa Turunkan Panas Tensi Politik
-
Gelar Tahlilan ke-7, SBY Persilakan Masyarakat Datang Ke Rumahnya
Terpopuler
- 5 Pilihan Produk Viva untuk Menghilangkan Flek Hitam, Harga Rp20 Ribuan
- 7 Mobil Bekas di Bawah Rp50 Juta untuk Anak Muda, Desain Timeless Anti Mati Gaya
- 7 Rekomendasi Mobil Matic Bekas di Bawah 50 Juta, Irit dan Bandel untuk Harian
- 5 Mobil Mungil 70 Jutaan untuk Libur Akhir Tahun: Cocok untuk Milenial, Gen-Z dan Keluarga Kecil
- 7 Sunscreen Mengandung Niacinamide untuk Mengurangi Flek Hitam, Semua di Bawah Rp60 Ribu
Pilihan
-
Nasib Sial Mees Hilgers: Dihukum Tak Main, Kini Cedera Parah dan Absen Panjang
-
5 HP dengan Kamera Beresolusi Tinggi Paling Murah, Foto Jernih Minimal 50 MP
-
Terungkap! Ini Lokasi Pemakaman Raja Keraton Solo PB XIII Hangabehi
-
BREAKING NEWS! Raja Keraton Solo PB XIII Hangabehi Wafat
-
Harga Emas Turun Hari ini: Emas Galeri di Pegadaian Rp 2,3 Jutaan, Antam 'Kosong'
Terkini
-
Amstrong sembiring: Jelang Akhir Tahun 2025 Negeri Ini Jadi Lautan Persoalan Hukum
-
Wacana Tarif Transjakarta Naik, DPRD Sebut Warga Jakarta Sudah Mampu Bayar Lebih dari Rp 3.500
-
Ritual Persembahan Berujung Petaka, 9 Umat Tewas Terinjak-injak di Kuil India
-
Gelar Pangeran Andrew Dicabut Gegara Pelecehan Seksual, Keluarga Giuffre Beri Respon Sinis
-
Pengamat: Jaksa Hanya Melaksanakan Penetapan Hakim di Kasus Nenny Karawang
-
Gagal Dimakzulkan, Bupati Pati Sudewo Ajak Lawan Politik Bersatu: Tidak Boleh Euforia
-
Kolaborasi Riset Sawit dan UMKM, Perkuat Inovasi Perkebunan Indonesia
-
Kahiyang Ayu Ajak Anak PAUD Amalkan Ikrar Anak Indonesia Hebat 2025
-
Sri Susuhunan Pakubuwono XIII: Profil, Silsilah, dan Karier Politik
-
Drama Mundur Keponakan Prabowo: MKD Tolak, Pengamat Sebut Tak Relevan