Para pejabat yang menjadi target pembunuhan adalah Menteri Koordinantor Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Koordinantor Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Kepala BIN Budi Gunawan, Staf Kepresidenan Gories Mere.
Tak hanya itu, ia juga diklaim para pelaku eksekutor memerintahkan membunuh Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya.
Hal tersebut terungkap dari pengakuan sejumlah tersangka terkait ancaman pembunuhan pejabat yang telah diamankan oleh polisi.
Melalui rekaman video yang diputar di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta pada Selasa (11/6/2019), para tersangka mengakui mendapatkan perintah langsung dari Kivlan Zen untuk menghabisi nyawa sejumlah pejabat.
Sosok Kivlan Zen sendiri sudah sudah tidak asing lagi di dunia militer. Pria kelahiran Langsa, Aceh pada 24 Desember 1946 ini menghabiskan masa mudanya sejak duduk di Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi di Medan.
Selama menjadi mahasiswa jurusan Kedokteran di Universitas Islam Sumatera Utara, Kivlan Zein dikenal sebagai mahasiswa yang aktif berorganisasi.
Kivlan Zein tercatat menjadi sekretaris Himpunan Mahasiswa Islam cabang Medan dan Ketua Departemen Penerangan Kami Medan pada 1965. Selain itu, ia juga aktif dalam Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI).
Namun, kuliahnya terpaksa berhenti lantaran ia harus sekolah militer di Akmil Magelang dan lulus pada 1971.
Saat usia Kivlan Zein menginjak 27 tahun, ia memulai karier di kesatuan Infanteri, Kostrad, Angkatan Darat.
Baca Juga: Kontroversi Sofyan Jacob: Mau Ditangkap Gus Dur, Sempat Gugat Megawati
Karier Kivlan Zein terus beranjak naik saat berhasil meringkus Organisasi Papua Merdeka (OPM) pada 1974 dan bertugas di Timor-Timur (sekarang Negara Timor Leste).
Keberhasilannya menumpas OPM diganjar dengan kenaikan pangkat. Tak lama kemudian, Kivlan Zein naik pangkat menjadi Mayor Jenderal dan menjabat sebagai Kepala Staf Kostrad pada 1998 dengan Panglima Kostrad Letjen Prabowo Subianto.
Namun, karier Kivlan Zein terhenti saat terjadi peralihan kepemimpinan dari rezim Orde Baru menuju ke Reformasi.
Prabowo Subianto dicopot dari jabatannya, sementara Kivlan Zen dimutasi ke Mabes TNI AD.
Tak lama setelah dimutasi, Kivlan Zein pensiun dari militer. Pada 2016, Kivlan Zein diminta menjadi negosiator menyelamatkan sejumlah Warga Negara Indonesia yang disandera oleh kelompok Abu Sayyaf. Negosiasi tersebut berhasil.
Pada Pilpres 2019, Kivlan Zein menjatuhkan pilihan politik mendukung Capres Cawapres nomor urut 02 Prabowo - Sandiaga Uno.
Berita Terkait
-
Kivlan Zen Sempat Sindir Senpi Iwan: Itu Bukan Buat Bunuh Babi Tapi Tikus
-
Terungkap! Pemasok Uang ke Kivlan Zen buat Beli Senpi adalah Politikus PPP
-
Kivlan Zen Suruh Orang Tembak Wiranto, Dulu Keduanya Sempat Adu Mulut
-
Pengacara: Iwan Justru Bilang, Kivlan Zen Mau Dibunuh 4 Orang Itu
-
Kivlan Zen Disebut Rancang Bunuh Wiranto Cs di Parkiran Masjid Pondok Indah
Terpopuler
- Media Swiss Sebut PSSI Salah Pilih John Herdman, Dianggap Setipe dengan Patrick Kluivert
- 8 Promo Makanan Spesial Hari Ibu 2025, dari Hidangan Jepang hingga Kue
- PSSI Tunjuk John Herdman Jadi Pelatih, Kapten Timnas Indonesia Berikan Komentar Tegas
- 7 Sepatu Murah Lokal Buat Jogging Mulai Rp100 Ribuan, Ada Pilihan Dokter Tirta
Pilihan
-
Kredit Nganggur Tembus Rp2,509 Triliun, Ini Penyebabnya
-
Uang Beredar Tembus Rp9891,6 Triliun per November 2025, Ini Faktornya
-
Pertamina Patra Niaga Siapkan Operasional Jelang Merger dengan PIS dan KPI
-
Mengenang Sosok Ustaz Jazir ASP: Inspirasi di Balik Kejayaan Masjid Jogokariyan
-
Gagal di Sea Games 2025, Legenda Timnas Agung Setyabudi Sebut Era Indra Sjafri Telah Berakhir
Terkini
-
Wamenkum: Penyadapan Belum Bisa Dilakukan Meski Diatur dalam KUHAP Nasional
-
Hindari Overkapasitas Lapas, KUHP Nasional Tak Lagi Berorientasi pada Pidana Penjara
-
Kayu Hanyutan Banjir Disulap Jadi Rumah, UGM Tawarkan Huntara yang Lebih Manusiawi
-
Video Viral Badan Pesawat di Jalan Soetta, Polisi Ungkap Fakta Sebenarnya
-
Libur Natal dan Tahun Baru, Ganjil Genap di Jakarta Ditiadakan Tiga Hari!
-
KemenHAM: Pelanggaran HAM oleh Perusahaan Paling Banyak Terjadi di Sektor Lahan
-
Pemerintah Terbitkan PP, Wahyuni Sabran: Perpol 10/2025 Kini Punya Benteng Hukum
-
Komisi III DPR Soroti OTT Jaksa, Dorong Penguatan Pengawasan
-
Perpres Baru Bisnis dan HAM Masih Menunggu Teken Menko Airlangga
-
Rawan Roboh Selama Cuaca Ekstrem, Satpol PP DKI Jakarta Tertibkan 16 Reklame Berbahaya