Para pejabat yang menjadi target pembunuhan adalah Menteri Koordinantor Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Koordinantor Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Kepala BIN Budi Gunawan, Staf Kepresidenan Gories Mere.
Tak hanya itu, ia juga diklaim para pelaku eksekutor memerintahkan membunuh Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya.
Hal tersebut terungkap dari pengakuan sejumlah tersangka terkait ancaman pembunuhan pejabat yang telah diamankan oleh polisi.
Melalui rekaman video yang diputar di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta pada Selasa (11/6/2019), para tersangka mengakui mendapatkan perintah langsung dari Kivlan Zen untuk menghabisi nyawa sejumlah pejabat.
Sosok Kivlan Zen sendiri sudah sudah tidak asing lagi di dunia militer. Pria kelahiran Langsa, Aceh pada 24 Desember 1946 ini menghabiskan masa mudanya sejak duduk di Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi di Medan.
Selama menjadi mahasiswa jurusan Kedokteran di Universitas Islam Sumatera Utara, Kivlan Zein dikenal sebagai mahasiswa yang aktif berorganisasi.
Kivlan Zein tercatat menjadi sekretaris Himpunan Mahasiswa Islam cabang Medan dan Ketua Departemen Penerangan Kami Medan pada 1965. Selain itu, ia juga aktif dalam Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI).
Namun, kuliahnya terpaksa berhenti lantaran ia harus sekolah militer di Akmil Magelang dan lulus pada 1971.
Saat usia Kivlan Zein menginjak 27 tahun, ia memulai karier di kesatuan Infanteri, Kostrad, Angkatan Darat.
Baca Juga: Kontroversi Sofyan Jacob: Mau Ditangkap Gus Dur, Sempat Gugat Megawati
Karier Kivlan Zein terus beranjak naik saat berhasil meringkus Organisasi Papua Merdeka (OPM) pada 1974 dan bertugas di Timor-Timur (sekarang Negara Timor Leste).
Keberhasilannya menumpas OPM diganjar dengan kenaikan pangkat. Tak lama kemudian, Kivlan Zein naik pangkat menjadi Mayor Jenderal dan menjabat sebagai Kepala Staf Kostrad pada 1998 dengan Panglima Kostrad Letjen Prabowo Subianto.
Namun, karier Kivlan Zein terhenti saat terjadi peralihan kepemimpinan dari rezim Orde Baru menuju ke Reformasi.
Prabowo Subianto dicopot dari jabatannya, sementara Kivlan Zen dimutasi ke Mabes TNI AD.
Tak lama setelah dimutasi, Kivlan Zein pensiun dari militer. Pada 2016, Kivlan Zein diminta menjadi negosiator menyelamatkan sejumlah Warga Negara Indonesia yang disandera oleh kelompok Abu Sayyaf. Negosiasi tersebut berhasil.
Pada Pilpres 2019, Kivlan Zein menjatuhkan pilihan politik mendukung Capres Cawapres nomor urut 02 Prabowo - Sandiaga Uno.
Kivlan Zein juga sempat terlibat adu argumen dengan politisi Partai Demokrat Andi Arief mengenai setan gundul hingga menyebut Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono tak memiliki kelamin jelas dalam menentukan arah dukungan di Pilpres 2019.
Berita Terkait
-
Kivlan Zen Sempat Sindir Senpi Iwan: Itu Bukan Buat Bunuh Babi Tapi Tikus
-
Terungkap! Pemasok Uang ke Kivlan Zen buat Beli Senpi adalah Politikus PPP
-
Kivlan Zen Suruh Orang Tembak Wiranto, Dulu Keduanya Sempat Adu Mulut
-
Pengacara: Iwan Justru Bilang, Kivlan Zen Mau Dibunuh 4 Orang Itu
-
Kivlan Zen Disebut Rancang Bunuh Wiranto Cs di Parkiran Masjid Pondok Indah
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Jakarta Luncurkan Website HUT ke-500, Warga Bisa Daftar Jadi Mitra Perayaan
-
Dugaan Aliran Uang ke BEM UBK Bentuk Represi Halus terhadap Mahasiswa
-
Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak
-
Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus
-
Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan
-
Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar