Suara.com - Komisi Hak Asasi Manusia Nasional Myanmar (MNHRC) menyerahkan temuan investigasi atas kematian tujuh warga desa Kyauktan, Kota Rathedaung, Rakhine saat berada dalam tahanan militer Myanmar pada 2 Mei, lansir The Irrawady pada Selasa (11/6/2019).
Hasil investigasi ini disampaikan langsung Komnas HAM Myanmar kepada Presiden Myanmar U Win Myint.
Selama tiga hari, Komnas HAM Myanmar bertemu dengan lebih dari 30 orang, termasuk delapan warga desa yang saat ini didakwa militer serta keluarga dan kerabat mereka.
Komnas HAM Myanmar juga bertemu dengan tujuh tentara dan dokter yang melakukan autopsi tubuh korban.
"Kami mengajukan rekomendasi kepada Presiden apa yang bisa dilakukan kelompok bersenjata untuk menghindari jatuhnya korban tewas dan terluka di masa mendatang," kata U Phone Kywe, anggota komisi seperti dilansir Kantor Berita Anadolu, Rabu (12/6/2019).
Komnas HAM Myanmar menolak untuk memberikan rincian rekomendasinya kepada presiden.
Anggota komisi U Yu Lwin Aung menyampaikan informasi ini bersifat rahasia karena menyangkut kepentingan nasional.
“Kami harus mengadakan pertemuan karena ini informasi berskala nasional,” kata U Yu Lwin Aung.
Anggota parlemen Rakhine U Tin Maung menyampaikan pemerintah telah menghindari tanggung jawab atas tewasnya tujuh warga Rakhine.
Baca Juga: Tentara Myanmar Tembak Mati 6 Orang di Rakhine
Sementara Daw Khin Saw Wai, anggota parlemen Rakhine lainnya, menyatakan insiden di Kyauktan telah membuat penduduk panik.
Menurut Daw Khin, pikiran pertama penduduk desa penduduk ketika mereka melihat pasukan pemerintah harus melarikan diri.
“Kami menuntut agar insiden serupa tidak terjadi di masa depan. Kami menuntut agar investigasi dilakukan dan ada tindakan terhadap militer,” kata dia.
Kronologi kejadian
Pasukan Tatmadaw tiba di desa pada 30 April. Mereka memanggil semua penduduk laki-laki di atas usia 15 tahun kemudian menginterogasi 275 orang di sebuah sekolah setempat karena diduga memiliki hubungan dengan kelompok pemberontak Budha Arakan Army.
Pada tanggal 2 Mei, enam dari mereka ditembak mati. Militer mengatakan penembakan terjadi usai para tahanan berusaha merebut senjata dari para tentara.
Berita Terkait
-
Umat Islam di Myanmar Dilarang Tarawih, Umat Buddha Gelar Aksi Solidaritas
-
Wirathu, Biksu Radikal Anti-Muslim Myanmar Terancam Penjara Seumur Hidup
-
Ungkap Bukti Baru, Amnesti Internasional: Militer Myanmar Langgar HAM
-
7 Tentara Myanmar Pembunuh Muslim Rohingya Diam-diam Dibebaskan
-
Setahun Lebih Dipenjara Myanmar, 2 Jurnalis Reuters Akhirnya Dibebaskan
Terpopuler
- 7 HP Xiaomi RAM 8 GB Termurah di Februari 2026, Fitur Komplet Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Pilihan HP RAM 16 GB Paling Murah, Penyimpanan Besar dan Performa Kencang
- 7 HP Murah Terbaru 2026 Buat Gaming: Skor AnTuTu Tinggi, Mulai Rp1 Jutaan!
- Baru! Viva Moisturizer Gel Hadir dengan Tekstur Ringan dan Harga Rp30 Ribuan
- 6 Tablet Murah dengan Kamera Jernih, Ideal untuk Rapat dan Kelas Online
Pilihan
-
Geger Taqy Malik Dituding Mark-up Harga Wakaf Alquran, Keuntungan Capai Miliaran
-
Kabar Duka: Mantan Pemain Timnas Indonesia Elly Idris Meninggal Dunia
-
Cibinong Mencekam! Angin Kencang Hantam Stadion Pakansari Hingga Atap Rusak Parah
-
Detik-Detik Mengerikan! Pengunjung Nekat Bakar Toko Emas di Makassar
-
Lika-liku Reaktivasi PBI JK di Jogja, Antre dari Pagi hingga Tutup Lapak Jualan demi Obat Stroke
Terkini
-
Aktifitas Sentul City Disetop Pascabanjir, Pemkab Bogor Selidiki Izin dan Drainase
-
Anggota MRP Tolak PSN di Merauke: Dinilai Ancam Ruang Hidup dan Hak Masyarakat Adat
-
Kemensos dan BPS Lakukan Groundcheck 11 Juta PBI-JKN yang Dinonaktifkan, Target Tuntas Dua Bulan
-
Bupati Buol Akui Terima Rp 160 Juta dan Tiket Konser BLACKPINK, KPK Siap Usut Tuntas!
-
KPK Dalami Hubungan Jabatan Mulyono di 12 Perusahaan dengan Kasus Restitusi Pajak
-
Saksi Ahli Berbalik Arah! Mohamad Sobary Dukung Roy Suryo Cs dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi
-
Gus Yaqut Praperadilan: Ini Tiga Alasan di Balik Gugatan Status Tersangka Korupsi Kuota Haji
-
Kampung Nelayan Merah Putih Diubah Jadi 'Mesin Ekonomi' Baru, Ini Rencananya
-
Jadi Saksi Ahli Dokter Tifa Kasus Dugaan Ijazah Palsu Jokowi, Din Syamsuddin Diperiksa Selama 4 Jam
-
Israel Resmi Gabung BoP, Pakar UGM Sebut Indonesia Terjebak Diplomasi 'Coba-Coba' Berisiko Tinggi