Suara.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengakui sudah memikirkan pembuatan lembaga pemasyarakatan yang jauh dari keramaian.
Ia mengatakan, pembuatan lapas di wilayah terpencil itu diperuntukan untuk para terpidana koruptor, terorisme, hingga narkotika.
Menurut Wiranto, lokasi yang cocok untuk lapas para pelaku kejahatan tersebut ialah di pulau-pulau terpencil di Indonesia. Tujuannya adalah membuat terpidana benar-benar terisolasi dari kehidupan bermasyarakat.
Pembuatan lapas di pulau terpencil juga menyusul ulah Setya Novanto yang diketahui pelesiran saat diizinkan keluar lapas untuk menjalani pemeriksaan kesehatan di rumah sakit.
"Kalau di pulau kan enggak bisa cuti, enggak bisa ngelayap, masak mau berenang, kan tak bisa," kata Wiranto di Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Senin (17/6/2019).
Namun, mengenai kapan waktu direalisasikannya pembanguan lapas di pulau terpencil, Wiranto mengakui masih menunggu proses lainnya sebelum sampai pada tahap pembangunan.
"Oleh karena itu pemikiran ke sana ada. Cuma tentunya masih perlu suatu rencana, dukungan lain yang bisa mengarah ke sana," kata Wiranto.
Semenyata terkait ulah Setya Novanto yang pelesiran, Wiranto meminta hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu.
"Siapa pun ya, yang melanggar hukum ya kena sanksi hukum. Tapi tetap sesuai hukum yang diakui, sesuai undang-undang, peraturan yang berlaku," pintanya.
Baca Juga: Dipindah ke Gunung Sindur, Kemenkumham Jamin Setnov Tak Bisa Lagi Pelesiran
Berita Terkait
-
YLBHI Minta Tim Asistensi Hukum Dibubarkan, Wiranto: Niat Baik Susah
-
Dipindah ke Gunung Sindur, Kemenkumham Jamin Setnov Tak Bisa Lagi Pelesiran
-
Soal Pelesiran Novanto, Ketua DPR Ogah Campuri Nasib Menkumham Yasonna
-
Pelesiran Setnov, Arsul Sebut Bukan Salah Menkumham Era Jokowi
-
Pelesiran Setnov, Komisi III Nilai Koruptor Bisa Tekan Sipir Sukamiskin
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT