Suara.com - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) kembali memperoleh penilaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam penerimaan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan 2018 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly menyambut baik opini WTP yang kembali diraih Kemenkumham selama era kepemimpinannya. Tercatat Kemenkuham sudah empat kali meraih opini WTP.
"Hari ini mengadakan acara untuk mengerahkan laporan keuangan dan Kemenkumham kembali empat kalinya selama kepemimpinan saya memperoleh WTP," kata Yasonna di Graha Pengayoman, Kemenkumham, Jakarta Selatan, Selasa (18/6/2019).
Yasonna menerangkan, raihan WTP yang diraih kementerian yang ia pimpin juga merupakan pencapaian atas kinerja seluruh jajaran di Kemenkumham. Bimbingan dari BPK kepada pihaknya untuk terus melakukan perbaikan juga menjadi peran penting capaian yang diraih.
"Ada beberapa advice yang BPK sampaikan dan sudah kita lakukan sampai sekarang. Baik peningkatan kapasitas, anggota, dan juga perubahan perubahan kita," kata Yasonna.
Berita Terkait
Terpopuler
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- 4 Pilihan HP OPPO 5G Terbaik 2026 dengan RAM Besar dan Kamera Berkualitas
- Bojan Hodak Beberkan Posisi Pemain Baru Persib Bandung
- 57 Kode Redeem FF Terbaru 25 Januari 2026: Ada Skin Tinju Jujutsu & Scar Shadow
- Apa itu Whip Pink? Tabung Whipped Cream yang Disebut 'Laughing Gas' Jika Disalahgunakan
Pilihan
-
Sah! Komisi XI DPR Pilih Keponakan Prabowo Jadi Deputi Gubernur BI
-
Hasil Akhir ASEAN Para Games 2025: Raih 135 Emas, Indonesia Kunci Posisi Runner-up
-
5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
-
Promo Suuegeerr Alfamart Jelang Ramadan: Tebus Minuman Segar Cuma Rp2.500
-
Menilik Survei Harvard-Gallup: Bahagia di Atas Kertas atau Sekadar Daya Tahan?
Terkini
-
Diperiksa KPK, Bos Maktour Tegaskan Pembagian Kuota Haji Wewenang Kemenag
-
KPK Endus Peran Kesthuri Jadi Pengepul Uang Travel Haji untuk Pejabat Kemenag
-
Hikmahanto Soroti Risiko Gabung Dewan Perdamaian: Iuran Rp16,9 T hingga Dominasi Trump
-
Pemulihan Listrik Pascabencana di Tiga Provinsi Sumatera Capai 99 Persen
-
Bantah Pertemuan Rahasia dengan Google, Nadiem: Saya Lebih Sering Ketemu Microsoft
-
Untung Rugi RI Masuk Dewan Perdamaian Trump: Bisa 'Jegal' Keputusan Kontroversial?
-
Viral! Trotoar di Koja Dibongkar Paksa, Ternyata Ini yang Diburu Pencuri di Bawah Tanah
-
Kajari Magetan Dicopot, Diperiksa Intensif Kejagung Gegara Dugaan Pelanggaran Integritas!
-
Macet Parah di RE Martadinata, Sebagian Rute Transjakarta 10H Dialihkan via JIS
-
Komisi II DPR Tetapkan 9 Anggota Ombudsman RI 2026-2031, Hery Susanto Jadi Ketua