Suara.com - Menteri Dalam Negeri RI, Tjahjo Kumolo menanggapi soal keterangan Agus Maksum, saksi dari Tim Hukum Prabowo - Sandiaga yang menyebut ada sebanyak 1 juta KTP palsu yang digunakan untuk pelaksanaan Pilpres 2019.
Menanggapi hal itu, Tjahjo menilai, pemalsuan e-KTP sangat mustahil terjadi. Pasalnya, dia mengklaim Kemendagri terus berkoordinasi dengan KPU terkait data kependudukan.
"Tetapi secara prinsip bahwa data kependudukan yang diserahkan Kemendagri, Dukcapil kepada KPU itu Desember 2017 yang di-update terus itu datanya clean and clear, by name by address yang ada," ujar Tjahjo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (20/6/2019).
Tjahjo kemudian juga menampik tudingan Agus soal daftar pemilih tetap (DPT) invalid sebanyak 17,5 juta.
"DPT itu yang menyusun KPU. Tapi KPU koordinasi untuk mengerjakan datanya dengan Dukcapil nanti. Sehingga tidak ada satu orang sampai nyoblos dua kali di satu TPS apalagi merangkap di dua TPS kan enggak akan mungkin," jelas Tjahjo.
Sebelumnya, tim IT dari BPN Prabowo - Sandiaga, Agus Maksum dihadirkan sebagai saksi dalam sidang sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Rabu (19/6/2019). Dalam keterangannya ia menyebut jumlah DPT berubah-rubah.
Dalam kesaksiannya, Agus menyebut Daftar Pemilih Tetap (DPT) sekitar 190 juta pemilih. Namun tiba-tiba bertambah menjadi 197 juta ditambah DPT luar negeri.
"Jadi KPU bisa menambah sesuka-sukanya dan hanya dijelaskan melalui disclaimer," ucap Agus.
Ia juga menyebut ada jumlah KTP palsu yang jumlahnya mencapai 1 juta lebih. KTP palsu, kata dia diketahui dari kode nomor yang ada. Begitu juga ia menyebut ada KK palsu atau manipulatif, salah satunya di Bogor.
Baca Juga: Anggap Saksi Prabowo Tak Kuat, KPU Belum Tentu Hadirkan Saksi di Sidang MK
Berita Terkait
-
Anggap Saksi Prabowo Tak Kuat, KPU Belum Tentu Hadirkan Saksi di Sidang MK
-
Saksi Prabowo Tak Meyakinkan, TKN Jokowi: Tuduhan Kecurangan Hanya Asumsi
-
Ketika Saksi Prabowo Berulangkali Sebut Hakim MK 'Baginda'
-
Ditutup Saat Azan Subuh, Ini Fakta Menarik Sidang Sengketa Pilpres di MK
-
Berlangsung Hampir 20 Jam, Sidang MK Ditutup Saat Azan Subuh
Terpopuler
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 7 HP Murah Spesifikasi Terbaik di Bawah Rp2 Juta, Kamera 108 MP hingga NFC
- Bukan Sekadar Urusan Nasi Uduk di Matraman, 'Waspada Skenario Kerusuhan Agustus 2026'
- 4 Serum Wardah untuk Mengecilkan Pori, Kulit Halus dan Mulus Bertahap
- Nasib Berubah, Ini 4 Shio yang Panen Keberuntungan dan Rezeki pada 29 Juli 2026
Pilihan
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
-
Cuma Sisa Rp200 Juta! Perampok Rp1,2 Miliar di Kalideres Diciduk Usai Habiskan 1 M Dalam 8 Hari
-
Survei SMRC Juli 2026: Elektabilitas Prabowo Anjlok Drastis, Disalip Dedi Mulyadi
-
Malaysia Dikit Lagi Resmi Berstatus Negara Maju, Pendapatan Warga Rp 250 Juta per Tahun
Terkini
-
BI Luncurkan Layanan Baru Penukaran Uang Rusak, Warga Sumsel Kini Punya Lebih Banyak Pilihan
-
Dicap Menteri Problematik, Menhut Raja Juli Dikecam Usai Prioritaskan Hutan untuk TNI
-
Tol Akses Patimban Capai 68 Persen, Pemerintah Kebut Konektivitas ke Pelabuhan Strategis Nasional
-
Metodologi Audit BPKP Dinilai Tak Konsisten, Pakar Desak Evaluasi Total
-
Ada Jejaring Kolektif, Pakar Ungkap Kekayaan Negara Bocor Puluhan Tahun ke Kantong Pribadi
-
Truk Hantam Motor Scoopy di Cileungsi, Penjaga Warung Madura Tutup Usia di Tempat?
-
Perempuan Kini Tak Hanya Menabung, Tapi Juga Mulai Memilih Investasi yang Berdampak
-
Stop Jadi Beban Jalanan, Jasa Raharja-Korlantas Polri Perangi Budaya Melawan Arus
-
Industri Hiburan Indonesia Naik Kelas, Teknologi Jadi Senjata Baru di Balik Pengalaman Spektakuler
-
Bale by BTN Permudah Masyarakat Miliki Rumah Lewat Kolaborasi dengan Rumah123