Suara.com - Menteri Dalam Negeri RI, Tjahjo Kumolo menanggapi soal keterangan Agus Maksum, saksi dari Tim Hukum Prabowo - Sandiaga yang menyebut ada sebanyak 1 juta KTP palsu yang digunakan untuk pelaksanaan Pilpres 2019.
Menanggapi hal itu, Tjahjo menilai, pemalsuan e-KTP sangat mustahil terjadi. Pasalnya, dia mengklaim Kemendagri terus berkoordinasi dengan KPU terkait data kependudukan.
"Tetapi secara prinsip bahwa data kependudukan yang diserahkan Kemendagri, Dukcapil kepada KPU itu Desember 2017 yang di-update terus itu datanya clean and clear, by name by address yang ada," ujar Tjahjo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (20/6/2019).
Tjahjo kemudian juga menampik tudingan Agus soal daftar pemilih tetap (DPT) invalid sebanyak 17,5 juta.
"DPT itu yang menyusun KPU. Tapi KPU koordinasi untuk mengerjakan datanya dengan Dukcapil nanti. Sehingga tidak ada satu orang sampai nyoblos dua kali di satu TPS apalagi merangkap di dua TPS kan enggak akan mungkin," jelas Tjahjo.
Sebelumnya, tim IT dari BPN Prabowo - Sandiaga, Agus Maksum dihadirkan sebagai saksi dalam sidang sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Rabu (19/6/2019). Dalam keterangannya ia menyebut jumlah DPT berubah-rubah.
Dalam kesaksiannya, Agus menyebut Daftar Pemilih Tetap (DPT) sekitar 190 juta pemilih. Namun tiba-tiba bertambah menjadi 197 juta ditambah DPT luar negeri.
"Jadi KPU bisa menambah sesuka-sukanya dan hanya dijelaskan melalui disclaimer," ucap Agus.
Ia juga menyebut ada jumlah KTP palsu yang jumlahnya mencapai 1 juta lebih. KTP palsu, kata dia diketahui dari kode nomor yang ada. Begitu juga ia menyebut ada KK palsu atau manipulatif, salah satunya di Bogor.
Baca Juga: Anggap Saksi Prabowo Tak Kuat, KPU Belum Tentu Hadirkan Saksi di Sidang MK
Berita Terkait
-
Anggap Saksi Prabowo Tak Kuat, KPU Belum Tentu Hadirkan Saksi di Sidang MK
-
Saksi Prabowo Tak Meyakinkan, TKN Jokowi: Tuduhan Kecurangan Hanya Asumsi
-
Ketika Saksi Prabowo Berulangkali Sebut Hakim MK 'Baginda'
-
Ditutup Saat Azan Subuh, Ini Fakta Menarik Sidang Sengketa Pilpres di MK
-
Berlangsung Hampir 20 Jam, Sidang MK Ditutup Saat Azan Subuh
Terpopuler
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
- 5 Lipstik Rekomendasi Fuji yang Tahan Lama, Tidak Kering dan Anti Pecah-Pecah
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Hanya Kirim PDF Tanpa Balasan, Polres Jakpus Jelaskan Soal Aksi BEM UI Tak Ajukan Izin Resmi
-
3 Fakta Dugaan Korupsi MBG: Kejagung Geledah Enam Lokasi, DPR Minta Program Dihentikan
-
Jangan Adu Rakyat vs Rakyat, TB Hasanuddin Tegaskan Komcad Tak Boleh Hadapi Demo Mahasiswa
-
Nasib 21 Ribu Motor Listrik Era Dadan, Jadi Besi Tua atau Dipaksa Jalan Demi MBG?
-
Divonis 13 Tahun Penjara, Sejumlah Pakar Duga Ada Kejanggalan di Putusan Hukum Arief Pramuhanto
-
Partai Gelora Desak Penghapusan Threshold, Klaim DPR Buka Ruang Diskusi
-
Anis Matta Akui Partai Gelora Terganjal Logistik, Urusan Pendanaan Jadi Persoalan Besar
-
ICW: Vonis Rendah Pejabat BPK Tak Beri Efek Jera, Korupsi Terus Berulang
-
Warga Jakarta Bisa Masuk Gratis ke Ancol dan Ragunan, Cek Jadwal dan Caranya
-
Evaluasi MBG dan Krisis Regenerasi Petani Jadi Sorotan, Dudung Akui Program Perlu Ditata Ulang