Suara.com - PDIP: Pemerintah Tidak Perlu Powersharing Dengan Oposisi
PDIP menilai Capres Cawapres nomor urut 1 Jokowi – Maruf Amin tidak perlu membagi-bagikan kekuasan kepada kelompok oposan, ketika nanti menjalankan pemerintahan.
Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menilai, kelompok oposan diperlukan berada di luar pemerintahan sehingga bisa bertugas sebagai penyeimbang.
Andrea menceritakan, PDIP sempat merasakan menjadi kaum oposan selama 10 tahun kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Menurutnya, keseimbangan antara partai-partai pendukung pemerintah dan oposisi mampu menciptakan pendidikan politik mumpuni bagi masyarakat.
"Kami merasakan betul manfaat menjadi partai penyeimbang di luar pemerintahan itu penting," kata Andreas di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Kamis (20/6/2019).
Andres menjelaskan, kalau kaum oposan saat Pilpres 2019 nantinya diberikan jatah kekuasaan dalam lembaga eksekutif, justru tak memberikan pendidikan politik bagi warga.
"Apa artinya selama kampanye kita berbeda pendapat dan berdialog berdiskusi beda pendapat dalam melihat persoalan?" ujarnya.
Lagi pula, kata Andreas, pembagian kekuasaan bukan solusi mewujudkan rekonsiliasi antarkubu yang terjadi selama pilpres, apalagi membangun pemerintahan efektif.
Baca Juga: Politisi PDIP Sebut Anies Tahan Pembahasan Raperda Reklamasi
"Kami butuh kelompok di luar pemerintah, dan itu juga baik untuk mereka, kaum oposan.”
Berita Terkait
-
Pilih Jadi Penyeimbang, Demokrat Minta Tak Digoda Masuk Koalisi Pemerintah
-
Kunker ke Jawa Timur, Jokowi akan Bagikan 3.000 Sertifikat Tanah
-
Di KTT ke-34 ASEAN, Jokowi Bakal Kampanye Tiga Hal Ini
-
Kehadiran Jokowi di Rakernas IV PDI Perjuangan untuk Beri Arahan
-
Di KTT G20 Jepang, Jokowi Akan Bahas Infrastruktur Hingga Ekonomi Digital
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
STY Sudah Peringati Kluivert, Timnas Indonesia Bisa 'Dihukum' Arab Saudi karena Ini
Terkini
-
Kasus Korupsi Sritex Resmi Masuk Meja Hijau, Iwan Lukminto Segera Diadili
-
Pesan Mendalam Jelang Putusan Gugatan UU TNI: Apakah MK Bersedia Berdiri Bersama Rakyat?
-
Pemerintah Finalisasi Program Magang Nasional Gaji Setara UMP Ditanggung Negara
-
Korupsi Bansos Beras: Kubu Rudy Tanoesoedibjo Klaim Sebagai Transporter, KPK Beberkan Bukti Baru
-
Polisi Ringkus 53 Tersangka Rusuh Demo Sulsel, Termasuk 11 Anak di Bawah Umur
-
DPR Acungi Jempol, Sebut KPU Bijak Usai Batalkan Aturan Kontroversial
-
Manuver Comeback dari Daerah: PPP Solok 'Sodorkan' Epyardi Asda untuk Kursi Ketua Umum
-
Mengapa Penculik Kacab Bank BUMN Tak Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana? Ini Logika Hukum Polisi
-
PT Gag Nikel di Raja Ampat Kembali Beroperasi, Komisi XII DPR: Tutup Sebelum Cemari Geopark Dunia!
-
KPK Dinilai 'Main Satu Arah', Tim Hukum Rudy Tanoe Tuntut Pembatalan Status Tersangka