Suara.com - Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, Andre Rosiade menanggapi tudingan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo - Maruf Amin, Moeldoko yang menyebut kubu 02 telah menyiasati narasi kekalahan karena dicurangi sebelum dan saat Pemilihan Presiden 2019 berlangsung.
Terkait tudingan itu, dia menyarankan agar Moeldoko untuk hadir sebagai saksi fakta dalam persidangan untuk membantah apa yang telah diungkapkan saksi dari kubu Prabowo - Sandiaga, Hairul Anas dalam sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi.
"Kalau pak Moeldoko tidak puas debgan pernyataan Anas datang ke sidang jadi saksi kan (sekarang) TKN ini, kesempatan pak Moeldoko datang," kata Andre saat dihubungi Suara.com, Jumat (21/6/2019).
Diketahui, nama Moeldoko muncul dalam keterangan saksi fakta, Hairul Anas yang dihadirkan kubu Prabowo - Sandiaga. Anas mengungkap terkait materi pelatihan TKN untuk pemenangan Jokowi - Maruf Amin. Moeldoko sempat membantah semua keterangan yang disampaikan Anas.
Menurutnya, keterangan dari Anas sudah cukup membuktikan bahwa adanya kecurangan yang dilakukan kubu Jokowi - Maruf Amin untuk memenangkan Pilpres 2019. Andre juga mengungkit soal Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo yang mengatakan aparat tidak perlu netral.
"Yang jelas fakta yang terbuka bahwa selain pak Moeldoko, ada Ganjar yang menyatakan bahwa pernyataan seorang gubernur Jawa Tengah kenapa aparat harus netral. Pernyataan saudara Ganjar itu terindikasi berarti aparat di Jawa Tengah tidak netral sekarang," tandasnya.
Sebelumnya, Moeldoko menyebut keterangan saksi-saksi yang dihadirkan tim hukum Prabowo-Sandiaga saat sidang tidak menunjukkan ada kecurangan terstruktur, sistematis dan masif atau TSM sebagaimana yang dituduhkan kepada pasangan Jokowi-Ma'ruf.
Bahkan, kata Moeldoko, tim hukum Prabowo-Sandiaga belum bisa menunjukkan fakta-fakta adanya kecurangan TSM saat persidangan. Kepala Staf Kepresidenan itu meyakini bahwa narasi kecurangan yang dituduhkan kepada pihak Jokowi-Ma'ruf sudah disiapkan sebelum Pemilu 2019.
Moeldoko pun menyebut sebuah upaya sistematis yang menggiring kepada publik atas pembentukan opini. Pembentukan opini TSM, dilakukan oleh kubu Prabowo-Sandiaga sebelum Pemilu 2019.
Baca Juga: Tim Jokowi Optimis Bungkam Argumen Kubu Prabowo Hari Ini
"Itu pembentukan opini kepada publik bahwa 01 curang itu sebelum pemilu sudah dilakukan dengan berbagai indikasi. Saya berani mengatakan, sesungguhnya menurut saya itu dari pihak sebelah juga memproduksi kebohongan yang TSM. Kan begitu. Kebohongan yang terstruktur , yang masif, akhirnya masyarakat masuk ke post truth, karena semburan yang berulang ulang itu akhirnya meyakini benar seolah olah terjadi kecurangan," kata Moeldoko.
"Jadi seperti kalimat saya apa yang saya katakan itu dibalik balik akhirnya menjadi digoreng kanan kiri, dia nggak sadar kalau saya seneng gorengan," imbuh dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Kencang, Murah 80 Jutaan dan Anti Limbung, Cocok untuk Satset di Tol
- 7 Rekomendasi Lipstik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Cocok Jadi Hadiah Hari Ibu
- PSSI Tunjuk John Herdman Jadi Pelatih, Kapten Timnas Indonesia Berikan Komentar Tegas
- Media Swiss Sebut PSSI Salah Pilih John Herdman, Dianggap Setipe dengan Patrick Kluivert
Pilihan
-
Akbar Faizal Soal Sengketa Lahan Tanjung Bunga Makassar: JK Tak Akan Mundur
-
Luar Biasa! Jay Idzes Tembus 50 Laga Serie A, 4.478 Menit Bermain dan Minim Cedera
-
4 Rekomendasi HP OPPO Murah Terbaru untuk Pengguna Budget Terbatas
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
Terkini
-
Detik-detik Kasi Datun Kejari HSU Kabur dan Nyaris Celakai Petugas KPK
-
KPK Ungkap Capaian 2025: 11 OTT, 118 Tersangka, Aset Negara Pulih Rp 1,53 Triliun
-
Soal Pilkada Dipilih DPRD, Said Abdullah Wanti-wanti: Jangan Berdasar Selera Politik Sesaat!
-
Bandingkan Kasus Brigadir J, Roy Suryo Cs Minta Uji Labfor Independen Ijazah Jokowi di UI atau BRIN!
-
Diskusi Buku Dibubarkan, Guru Besar UII Sebut Aparat Anti Sains dan Mengancam Demokrasi
-
Catatan Bencana Alam di Indonesia 2025: Dari Erupsi Gunung Hingga Banjir Sumatra
-
Perbankan Nasional Didesak Hentikan Pembiayaan ke Sektor Perusak Lingkungan di Sumatera
-
Bareskrim Ringkus 17 Pengedar Narkoba Jelang DWP 2025 di Bali, Ada 6 Sindikat!
-
Catatan Akhir Tahun: Industri Rokok Kian Terang-Terangan Melobi Pemerintah
-
Respons Putusan MK, Setyo Budiyanto Tegaskan KPK Masih Perlukan Penyidik dari Polri