Suara.com - Juru Bicara Hukum Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo atau Jokowi - Maruf Amin, Razman Arif Nasution menganggap partai koalisi pendukung Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, yakni Koalisi Indonesia Adil dan Makmur tinggal dihuni oleh Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Razman menganggap dua partai pendukung lainnya yaitu Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat sudah menyeberang ke kubunya. Razman mengungkapkan berpindah haluannya PAN dan Partai Demokrat sudah diketahui oleh khalayak.
Razman mencontohkan dengan kehadiran Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang bersilahturahmi dengan Jokowi di Istana Negara. Selain AHY, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan juga dianggap Razman berperilaku sama dengan Partai Demokrat.
"Maka, kalau kami menganggap sekarang, kubu 02 itu sebetulnya tinggal dua, yaitu PKS dengan Gerindra, dan itu sah-sah saja," ungkap Razman dalam diskusi bertajuk "Sidang MK dan Kita" di D'Consulate Resto, Jalan KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (22/6/2019).
Akan tetapi, Razman menyarankan kepada PAN dan Demokrat untuk tetap berada di Koalisi Indonesia Adil dan Makmur sampai putusan sidang gugatan hasil Pilpres 2019 dilaksanakan. Ia menyoroti soal etika politik yang tetap harus dijaga oleh kedua parpol tersebut, walaupun ia meyakini jika hati dari PAN dan Demokrat sudah hilang di kubu Prabowo - Sandiaga.
"Walaupun kita tahu nanti, pada akhirnya ini akan kembali seperti kemarin, tinggal dua, (yaitu) PKS dengan Gerindra," ujarnya.
Sementara itu, Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo - Sandiaga, Hendarsam Marantuko memastikan Koalisi Indonesia Adil dan Makmur masih solid. Meski begitu, ia tidak menangkis apabila ada isu parpol yang mulai melangkah ke kubu sebelah.
"Pada prinsipnya kita masih satu koalisi. Kalau ada yang mulai genit-genit, ya, itu monggo. Tapi secara formal kami masih satu koalisi," kata Hendarsam.
Baca Juga: Jokowi Ultah, Partai Demokrat Pajang Foto SBY - Jokowi Berpelukan
Tag
Berita Terkait
-
Syarief Hasan: Demokrat Masih di Koalisi Prabowo - Sandiaga
-
Usul Bubarkan Koalisi, TKN Anggap Sikap Demokrat Tak Relevan
-
PKS Istiqomah dengan Prabowo, Tolak Bubarkan Koalisi Pilpres 2019
-
Usul Bubarkan Koalisi, Demokrat Dianggap Kebelet Jatah Menteri Jokowi
-
TKN: Pertemuan AHY - Jokowi Menandakan Prabowo Ditinggal Partai Koalisi
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
Pilihan
-
Jaminan Laga Seru! Ini Link Live Streaming Bayern Munchen vs Chelsea
-
Kendal Tornado FC vs Persela Lamongan, Manajemen Jual 3.000 Tiket
-
6 Rekomendasi HP Murah Rp 3 Jutaan dengan Kamera Terbaik September 2025
-
Wakil Erick Thohir Disebut jadi Kandidat Kuat Menteri BUMN
-
Kursi Menteri BUMN Kosong, Siapa Pengganti Erick Thohir?
Terkini
-
Hitung Mundur Dimulai? Analis Sebut Kapolri Diganti Usai Hari TNI, Ini Sinyalnya
-
DPRD 'Geruduk' Parkir Ilegal di Jaktim, Dua Lokasi Disegel Paksa, Potensi Pajak Miliaran Bocor
-
'Keterangan Anda Berubah!' Detik-detik Saksi PT Poison Ditegur Hakim di Sidang Sengketa Tambang
-
Saatnya 'Perbarui' Aturan Main, DPR Genjot Revisi Tiga UU Kunci Politik
-
Noel Dikabarkan Mau Jadi Justice Collaborator, KPK: Belum Kami Terima
-
Jejak Korupsi Noel Melebar, KPK Bidik Jaringan Perusahaan PJK3 yang Terlibat Kasus K3
-
Anggotanya Disebut Brutal Hingga Pakai Gas Air Mata Kedaluarsa Saat Tangani Demo, Apa Kata Kapolri?
-
Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
-
Dikabarkan Hilang Usai Demo Ricuh, Bima Permana Ditemukan di Malang, Polisi: Dia Jualan Barongsai
-
Berawal dari Rumah Gus Yaqut, KPK Temukan Jejak Aliran Dana 'Janggal' ke Wasekjen Ansor