Suara.com - Tim Kampanye Nasional pasangan nomor urut 01, Joko Widodo - Ma'ruf Amin menilai usulan Partai Demokrat yang meminta koalisi partai polisi pendukung Prabowo - Sandiaga dibubarkan adalah hal yang tidak relevan.
Menurut mereka, tim sukses dan partai koalisi adalah hal yang berbeda.
Direktur Program TKN, Aria Bima mengatakan partai koalisi adalah suatu kelompok yang sejalan dan mendukung visi misi calon presiden dan wakil presiden selama masa pemerintahan berjalan, namun ketika Pemilu yang ada hanya tim sukses.
"Jadi saya melihat tidak relevan dibubarkan atau tidak, karena memang faktanya kita itu hanya sebagai timses. Setelah sukses kita tidak hanya memenangkan, tapi mengawal partai dan fraksinya masing-masing untuk pemerintahan ke depan," kata Aria Bima di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (10/6/2019).
"Saya melihat tidak akan pernah bubar. TKN bisa bubar tapi partai pengusung tidak akan pernah bubar. Karena yang diperdebatkan ide gagasan selama kampanye," tambahnya.
Dia menambahkan, penentuan sikap partai politik yang berkoalisi seharusnya dilakukan setelah pelantikan Presiden 22 Oktober 2019 mendatang.
"Koalisi atau rekonsiliasi perlu dibicarakan setelah pelantikan Presiden 22 Oktober. Paling pas momentum 22 Oktober setelah pelantikan, disitulah koalisi dan rekonsiliasi relevan dibicarakan," jelasnya.
Namun, ia tidak menutup kemungkinan jika ada parpol yang bisa saja bergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja di bawah pimpinan Joko Widodo dan Maruf Amin.
"Nantinya PAN ataupun Demokrat maupun Gerindra mau bergabung dengan pemerintahan Pak Jokowi saya kira semuanya mempunyai peluang yang sama," tutup Bima.
Baca Juga: Pengamat: Belum Waktunya Prabowo dan Jokowi Bubarkan Koalisi Pilpres 2019
Sebelumya, Rachland Nashidik mengusulkan Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto membubarkan partai pendukungnya yang tergabung dalam Koalisi Adil Makmur.
Alasan usulan itu disampaikan Rachland, sebab Pilpres 2019 sudah selesai setelah KPU menyatakan pasangan nomor urut 01, Joko Widodo - Maruf Amin sebagai pemenang Pilpres.
Rachland Nashidik mengatakan kalau pun Prabowo - Sandiaga gugat hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK), itu tidak lagi melibatkan partai koalisi. Menurutnya, hal itu sudah menjadi urusan calon presiden dan wakil presiden.
"Pak @prabowo, Pemilu sudah usai. Gugatan ke MK adalah gugatan pasangan Capres. Tak melibatkan peran Partai. Saya usul, Anda segera bubarkan Koalisi dalam pertemuan resmi yang terakhir. Andalah pemimpin koalisi, yang mengajak bergabung. Datang tampak muka, pulang tampak punggung," kata Rachland melalui akun Twitter pribadinya, @RachlanNashidik, Minggu (9/6/2019)
Tag
Berita Terkait
-
Sarankan Koalisi Bubar, Ini Alasan Demokrat Belum Menarik Diri dari 02
-
Istiqomah Dukung Prabowo, PKS Tolak Wacana Pembubaran Koalisi
-
PKS Istiqomah dengan Prabowo, Tolak Bubarkan Koalisi Pilpres 2019
-
Elite Demokrat: Prabowo Keok di TPS Sandiaga, Siapa yang Tidak Serius?
-
Mau Bubarkan Koalisi Pilpres, TKN Jokowi Nilai Pola Pikir Demokrat Salah
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
Mundur Berjamaah, Petinggi OJK dan BEI Kalah dengan Saham Gorengan?
-
Kisah Pilu Randu Alas Tuksongo, 'Raksasa yang Harus Tumbang' 250 Tahun Menjadi Saksi
-
Insentif Mobil Listrik Dipangkas, Penjualan Mobil BYD Turun Tajam
-
Pasar Modal RI Berpotensi Turun Kasta, Kini Jepang Pangkas Rekemondasi Saham BEI
-
Jeffrey Hendrik Belum Resmi jadi Pjs Direktur Utama BEI
Terkini
-
Dari MBG Sampai ASRI, Presiden Prabowo Menggugah 4 Ribu Lebih Peserta Rakornas Kemendagri 2026
-
Eksekusi Brutal di Bali: Dua WNA Australia Dituntut 18 Tahun Penjara Kasus Pembunuhan Berencana
-
Eks Pejabat Kemendikbud Akui Terima Rp701 Juta dari Pemenang Tender Chromebook
-
Skandal Suap Jalur Kereta Api, KPK Cecar Direktur Kemenhub Jumardi Soal Aliran Dana dan Tender
-
Pantura Genuk Minim Genangan di Musim Hujan, Infrastruktur Pengendali Banjir Dioptimalkan
-
Satgas PKH Sedang Verifikasi Temuan PPATK Soal Hasil Penambangan Emas Ilegal Senilai Rp992 Triliun
-
Pandji Pragiwaksono Dicecar 48 Pertanyaan Usai Diperiksa Bareskrim: Saya Ikuti Prosesnya Saja
-
Lebih Ganas dari COVID-19, Menakar Kesiapan Indonesia Hadapi Virus Nipah yang Mematikan
-
Dirut Garuda dan Perwakilan Embraer Sambangi Istana, Bahas Rencana Pembelian Pesawat?
-
Jakarta Makin Gampang Tenggelam, Sudah Waktunya Benahi Tata Ruang?