Suara.com - Juru Bicara Tim Kampanye Nasional pasangan Jokowi-Ma'ruf, Arya Sinulingga menilai dalam politik semua kemungkinan bisa terjadi. Bahkan kata dia, isu Partai Gerindra yang diajak bergabung oleh Presiden Joko Widodo adalah cara kepala negara untuk menyatukan bangsa.
"Jadi kalau misalnya ada isu bahwa Gerindra diajak oleh pak Jokowi untuk bergabung, itu adalah bagian dari untuk menyatukan bangsa dan itu memungkinkan saja. Dalam politik enggak ada yang enggak mungkin. Jadi itu memungkinkan saja," ujar Arya saat dihubungi Suara.com, Senin (24/4/2019).
Arya menyampaikan pendapatanny guna merespons video yang diunggah Wakil Sekretaris Jenderal PAN Faldo Maldini lewat channel Youtube pribadinya pada Minggu (23/6/2019) dengan Judul Prabowo (Mungkin) Gabung Jokowi.
Ary menuturkan pada prinsipnya, Presiden Jokowi memiliki cara untuk menyatukan bangsa Indonesia dan bagaimana semua potensi bangsa bisa disatukan di kepemimpinan Jokowi periode kedua ini.
"Jadi kalau kami lihatnya bahwa pak Jokowi itu prinsipnya bagaimana merangkul semua potensi bangsa untuk bersatu pada periode kedua ini bisa membangun bangsa lah. Itu prinsip pak Jokowi seperti itu," ucap dia.
Ketika ditanya soal isu kubu Prabowo yang sudah mengirim utusan ke kubu Jokowi untuk membicarakan soal komposisi parlemen, Arya mengatakan secara resmi belum ada pembahasan. Namun, kata Arya memang ada pembicaraan-pembicaraan informal. Sebab kata dia, dalam politik lebih banyak pembicaraan informal.
"Kalau resmi sih enggak ada sih ya, tapi yang pasti pembicaraan-pembicaraan informal dilakukanlah oleh mereka. Dan politik itu kan lebih banyak informal kan," tandasnya.
Sebelumnya, Lewat channel YouTube pribadinya, Minggu (23/6/2019), Faldo Maldini mengunggah video berdurasi 18 menit 44 detik dengan judul Prabowo (Mungkin) Gabung Jokowi. Apa maksud video tersebut?
Awal video tersebut, Faldo menjelaskan rekaman itu merupakan respons atas video yang diunggahnya dengan judul 'Prabowo tidak akan Menang Pemilu di MK
Baca Juga: MK Berharap Jokowi dan Prabowo Pelukan di Sidang Putusan Gugatan Pilpres
Faldo lantas mengulas beberapa kemungkinan yang bisa saja terjadi setelah putusan sidang PHPU Pilpres 2019.
Pertama, terkait kemungkinan Partai Gerindra yang mengantongi perolehan suara sebesar 12,97 persen dalam Pileg 2019 bergabung bersama pemerintah Jokowi.
"So, mungkin enggak yang 12 persen gabung sama Jokowi? Gue enggak bilang sih, kalau Gerindra gabung ke Jokowi itu buruk. Itu realistis. Itu pilihan bagi parpol, berada dalam lingkaran kekuasaan tentu lebih baik," ucapnya.
Selanjutnya, Faldo menilai hal sebaliknya mungkin saja bisa terjadi. Faldo mengatakan kalau pada akhirnya Prabowo dinyatakan menang dalam Pilpres 2019, Jokowi bisa saja bergabung dalam pemerintahan Prabowo.
Bagi Faldo, kemungkinan-kemungkinan tersebut bukan hal aneh dalam kancah perpolitikan. Faldo menilai apa pun yang mungkin terjadi yang terpenting yakni para tokoh tersebut tetap dapat mempertahankan nilai-nilai yang dianut dan diperjuangkan selama ini.
Juru Bicara BPN Prabowo – Sandiaga Uno itu mencontohkan, terkait sikap Prabowo yang selalu menyinggung soal kebocoran anggaran negara.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
Terkini
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Sejarah Terukir di Samarkand: Bahasa Indonesia Disahkan sebagai Bahasa Resmi UNESCO
-
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil Ungkap 9 Dosa Pelanggaran HAM Berat Orde Baru
-
Judi Online Lebih Ganas dari Korupsi? Menteri Yusril Beberkan Fakta Mengejutkan
-
Bangunan Hijau Jadi Masa Depan Real Estate Indonesia: Apa Saja Keuntungannya?
-
KPK Tangkap Gubernur Riau, PKB 'Gantung' Status Abdul Wahid: Dipecat atau Dibela?
-
Sandiaga Uno Ajak Masyarakat Atasi Food Waste dengan Cara Sehat dan Bermakna
-
Mensos Gus Ipul Tegaskan: Bansos Tunai Harus Utuh, Tak Ada Potongan atau Biaya Admin!
-
Tenaga Ahli Gubernur Riau Serahkan Diri, KPK Periksa 10 Orang Terkait OTT
-
Stop Impor Pakaian Bekas, Prabowo Perintahkan Menteri UMKM Cari Solusi bagi Pedagang Thrifting