Suara.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartato menganggap koalisi partai pengusung Jokowi - Maruf Amin di pemerintahan sudah cukup. Tetapi, Airlangga tidak mempersoalkan jika ada parpol pendukung Prabowo - Sandiaga ingin gabung ke koalisi Jokowi - Maruf.
"Kalau sekarang pemerintah tentu cukup dengan (koalisi) yang ada, tapi menambah kekuatan tidak ada salahnya," ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/6/2019).
Meski demikian, Airlangga menyebut partai pengusung Jokowi - Ma'ruf belum ada rencana untuk merangkul partai lain bergabung di koalisi pemerintahan.
Ia menuturkan, koalisinya masih menunggu sidang putusan sengketa Pilpres 2019 yang bakal dibacakan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis 27 Juni 2019 mendatang. Setelah putusan tersebut, parpol koalisi akan bicara dengan Jokowi terkait kemungkinan penambahan parpol di koalisi.
"Ya tentu pertama koalisi ini kan kita yang mendukung bapak presiden, kita menunggu hasil MK. Sesudah hasil MK tentu ada pembahasan lanjutan dan beberapa hal tentu komunikasi dengan bapak presiden ya kita tunggu komunikasi lanjutan," ucap dia.
Saat ditanya apakah ada wacana untuk mengajak partai lainnya masuk koalisi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, seperti Partai Gerindra dan Demokrat, Airlangga menjawab diplomatis.
"Ya nanti kita lihat, itu masih dinamis," tuturnya.
Berita Terkait
-
MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 27 Juni, TKN Senang Lebih Cepat
-
Minta Pendukung Tak Aksi Jelang Putusan MK, BPN: Berdoa di Tempat Ibadah
-
KPU Minta Semua Pihak Terima Apapun Hasil Putusan MK
-
BPN Prabowo: Putusan MK Akan Dipertanggungjawabkan di Hadapan Allah
-
Sidang Putusan Sengketa Pilpres Dipercepat, KPU: Kami Percaya MK Akan Adil
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu