Suara.com - Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik akan memanggil pengelola Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair Kemayoran Jakarta Pusat terkait evaluasi biaya masuk RPJ yang di nilai mahal.
Menurut Taufik pengelola Jakarta Fair harus menerapkan tiket masuk yang terjangkau karena bagian dari rangkaian acara HUT DKI Jakarta.
"Setuju ya, PRJ itu harus dievaluasi, saya kira koordinasi dengan Pemda DKI, fungsinya seperti apa. Termasuk, menurut saya soal tarif masuk dikoordinasikan supaya rata-rata terjangkau. Supaya masyarakatnya juga, itu kan bagian hiburan masyarakat Jakarta," ujar Taufik saat dihubungi, Selasa (25/6/2019).
Maka dari itu, Taufik akan memanggil pihak PRJ untuk membenahi persoalan tarif sehingga di sisa waktu hingga (30/6/2019) dapat dimanfaatkan masyarakat.
"Iya itu yang saya kira nggak boleh. Saya mendorong supaya komisi B dan C panggil itu orang PRJ. Disitukan ada juga DKI terlibat sebagai pemilik saham. Karena itu dia nggak bisa semau-mau menaikan sesuatu yang memungut sesuatu dari masyarakat," tandasnya.
Sebelumnya, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia menilai, acara Jakarta Fair atau biasa dikenal sebagai Pekan Raya Jakarta yang merupakan satuan paket HUT ke-492 DKI Jakarta tidak adil bagi rakyat kecil. Panitia Jakarta Fair diduga menaikkan tiket secara terselubung.
Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi mengatakan, acara Jakarta Fair yang digelar pada 22 Mei - 30 Juni 2019 itu tidak adil bagi konsumen yang datang.
Tulus menyoroti harga tiket parkir yang mahal yakni Rp 30 ribu, dan tiket masuk arena Jakarta Fair senilai Rp 40 ribu. Jadi, setiap pengunjung, langsung mengeluarkan uang Rp 70 ribu saat pertama kali masuk ke arena perayaan.
Baca Juga: Tarif PRJ Mahal, Gerindra DKI: PRJ Harus Dievaluasi, Tak Bisa Seenaknya
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu