Suara.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut ada kelompok yang tidak menginginkan adanya rekonsiliasi antara Presiden yang juga Capres petahana Jokowi dan Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto.
Moeldoko mengatakan kelompok-kelompok yang tidak bisa menerima rencana pertemuan Jokowi dan Prabowo tersebut kemudian memilih untuk melakukan unjuk rasa di depan gedung MK.
"Kami mensinyalir ya, ada bahwa proses menuju rekonsiliasi berjalan dengan baik. Tapi ada kelompok-kelompok yang tidak bisa menerima itu. Masih memaksakan diri untuk turun ke jalan," ujar Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/6/2019).
Ia kemudian menduga kelompok-kelompok tersebut memiliki agenda lain.
Selain itu, Moeldoko mengaku sudah memetakan kelompok-kelompok yang tidak menginginkan rekonsiliasi antara Jokowi dan Prabowo. Namun Moeldoko tidak membeberkan identitas kelompok tersebut.
"Mungkin punya agenda lain. Kita sudah tahu itu, siapa-siapa sudah tahu, kelompok mana saja sudah kami petakan. Mapping semuanya," kata dia.
Terkait itu, mantan panglima TNI itu mengatakan pemerintah sudah melakukan sejumlah antisipasi jika ada hal-hal yang tidak dinginkan pada saat pembacaan putusan sengketa Pilpres pada Kamis 27Juni 2019 besok.
"Kami juga sudah waspadai, apabila terjadi sesuatu pada tanggal-tanggal 27, atau mungkin setelah itu, mudah-mudahan enggak. Yang kita kenali 26-27, 26 (Juni 2019) sedikit sih," ucap Moeldoko.
Menurutnya, gugatan Pilpres 2019 yang diajukan Tim Hukum Prabowo - Sandiaga ke Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan langkah terbaik. Karena itu, ia mengimbau semua pihak untuk menerima apapun hasil putusan sengketa Pilpres 2019.
Baca Juga: Aksi di MK Bubar, Abdullah Hehamahua Ajak Massa Datang Lagi Besok
"Saya pikir kita semuanya sudah sepakat ya, bahwa langkah atau pendekatan menuju ke MK adalah pendekatan terbaik ya. Untuk itu, menurut saya apapun hasilnya kita harus bisa menerima dengan baik," tandasnya.
Berita Terkait
-
Moeldoko: Jelang Sidang Putusan MK, 30 Terduga Teroris Masuk Jakarta
-
Marwan Ingatkan Prabowo dan Minta Jangan Temui Jokowi Pasca Putusan MK
-
Ditanya Soal Rekonsiliasi Jokowi dan Prabowo, Moeldoko: Nanti Dilihat
-
Besok Jokowi - Maruf Amin Tak Datang ke Sidang Putusan Sengketa Pilpres MK
-
Jokowi Unggul di Pilpres 2019, Presiden Argentina Ucapkan Selamat
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
Setiap Hari Taruhkan Nyawa, Pelajar di Lampung Timur Menyeberang Sungai Pakai Getek
-
Mundur Berjamaah, Petinggi OJK dan BEI Kalah dengan Saham Gorengan?
-
Kisah Pilu Randu Alas Tuksongo, 'Raksasa yang Harus Tumbang' 250 Tahun Menjadi Saksi
-
Insentif Mobil Listrik Dipangkas, Penjualan Mobil BYD Turun Tajam
-
Pasar Modal RI Berpotensi Turun Kasta, Kini Jepang Pangkas Rekemondasi Saham BEI
Terkini
-
Dari MBG Sampai ASRI, Presiden Prabowo Menggugah 4 Ribu Lebih Peserta Rakornas Kemendagri 2026
-
Eksekusi Brutal di Bali: Dua WNA Australia Dituntut 18 Tahun Penjara Kasus Pembunuhan Berencana
-
Eks Pejabat Kemendikbud Akui Terima Rp701 Juta dari Pemenang Tender Chromebook
-
Skandal Suap Jalur Kereta Api, KPK Cecar Direktur Kemenhub Jumardi Soal Aliran Dana dan Tender
-
Pantura Genuk Minim Genangan di Musim Hujan, Infrastruktur Pengendali Banjir Dioptimalkan
-
Satgas PKH Sedang Verifikasi Temuan PPATK Soal Hasil Penambangan Emas Ilegal Senilai Rp992 Triliun
-
Pandji Pragiwaksono Dicecar 48 Pertanyaan Usai Diperiksa Bareskrim: Saya Ikuti Prosesnya Saja
-
Lebih Ganas dari COVID-19, Menakar Kesiapan Indonesia Hadapi Virus Nipah yang Mematikan
-
Dirut Garuda dan Perwakilan Embraer Sambangi Istana, Bahas Rencana Pembelian Pesawat?
-
Jakarta Makin Gampang Tenggelam, Sudah Waktunya Benahi Tata Ruang?