Suara.com - Partai Demokrat mempertanyakan siapa yang mengirim massa berdemonstrasi di sekitar gedung Mahkamah Konstitusi, ketika majelis hakim menggelar sidang putusan sengketa hasil Pilpres 2019, Kamis (27/6/2019).
Kadiv Advokasi Dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean, melalui akun Twitter miliknya, mengomentari tautan berita yang menyebutkan Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto meminta kepada massa pendukungnya untuk tidak melakukan aksi di sekitar MK saat sidang putusan.
Meski Prabowo Subianto telah memberikan instruksi, sejumlah kelompok tetap nekat melakukan aksi di sekitar MK. Ferdinand Hutahaean mempertanyakan latar belakang massa melakukan aksi tersebut.
"Yang datang berarti bukan pendukung? Atau pendukung sudah tak mau dengar Prabowo?" kata Ferdinand Hutahaean seperti dikutip Suara.com, Kamis (27/6/2019).
Tak hanya itu, Ferdinand Hutahaean juga menduga massa aksi tersebut merupakan sempalan kelompok yang hanya menumpang di kubu Prabowo Subianto. Tujuan mereka hanya ingin menghancurkan keutuhan bangsa Inonesia.
"Atau ada sempalan kelompok ang menumpang demokrasi di 02 untuk aduk-aduk bangsa?" ungkap Ferdinand Hutahaean.
Untuk diketahui, massa aksi telah berkumpul di patung kuda Jalan Medan Merdeka Selatan sejak pagi. Pihak kepolisian melakukan penjagaan ketat di sekitar gedung Mahkamah Konstitusi, tempat berlangsungnya sidang putusan gugatan Pilpres 2019.
Pengamat hukum pidana dari Universitas Indonesia, Indriyanto Seno Adji menjelaskan demo di dekat Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (27/6/2019) diprediksi rusuh. Massa pendemo kemungkinan bergesekan dengan polisi.
Baca Juga: Pendemo Diminta Viralkan Video Demonstrasi Dekat Gedung MK
Berita Terkait
Terpopuler
- 31 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 18 Desember: Ada Gems dan Paket Penutup 112-115
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
- 5 Skincare untuk Usia 60 Tahun ke Atas, Lembut dan Efektif Rawat Kulit Matang
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- Kuasa Hukum Eks Bupati Sleman: Dana Hibah Pariwisata Terserap, Bukan Uang Negara Hilang
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Aktivitas Tambang Emas Ilegal di Gunung Guruh Bogor Kian Masif, Isu Dugaan Beking Aparat Mencuat
-
Sidang Ditunda! Nadiem Makarim Sakit Usai Operasi, Kuasa Hukum Bantah Tegas Dakwaan Cuan Rp809 M
-
Hujan Deras, Luapan Kali Krukut Rendam Jalan di Cilandak Barat
-
Pensiunan Guru di Sumbar Tewas Bersimbah Darah Usai Salat Subuh
-
Mendagri: 106 Ribu Pakaian Baru Akan Disalurkan ke Warga Terdampak Bencana di Sumatra
-
Angin Kencang Tumbangkan Pohon di Ragunan hingga Tutupi Jalan
-
Pohon Tumbang Timpa 4 Rumah Warga di Manggarai
-
Menteri Mukhtarudin Lepas 12 Pekerja Migran Terampil, Transfer Teknologi untuk Indonesia Emas 2045
-
Lagi Fokus Bantu Warga Terdampak Bencana, Ijeck Mendadak Dicopot dari Golkar Sumut, Ada Apa?
-
KPK Segel Rumah Kajari Bekasi Meski Tak Ditetapkan sebagai Tersangka