Suara.com - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengajak semua pihak menerima putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa pemilihan presiden dan menghindarkan diri dari melakukan tindakan yang dapat menodai martabat dan kehormatan bangsa dan negara.
Dengan berakhirnya sidang perkara sengketa pilpres di MK, kata Ketua PBNU Robikin Emhas, harus diakhiri juga segala polemik dan perbedaan pendapat tentang pilpres.
"Kita kembali bersatu padu dan utuh sebagai bangsa yang berbudaya demi kejayaan Indonesia Raya," kata Ketua PBNU Robikin Emhas di Jakarta, Kamis malam (27/6/2019).
Menurut Robikin, pilpres hanya proses untuk memilih pemimpin negara lima tahun sekali, sedangkan bangsa ini harus terus bergerak maju untuk menyejahterakan rakyatnya.
"Mari kita dukung presiden dan wakil presiden terpilih melalui peran dan fungsi kita masing-masing. Dengan itu diharapkan upaya mewujudkan tujuan negara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 secara bertahap dan berkelanjutan bisa dicapai dengan baik," ujarnya.
Ketua PBNU bidang Hukum dan Perundang-undangan ini menegaskan, dalam negara hukum demokratis, legitimasi dan legalitas pemilu diukur dua hal, yakni dukungan rakyat berdasarkan perolehan suara terbanyak pemilu serta daulat hukum yang dicerminkan oleh dipenuhinya ketentuan dan hukum yang berlaku.
Dua hal tersebut tercermin dalam asas pemilu yang selama ini populer dengan akronim luber dan jurdil (langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur dan adil) atau populer juga dengan istilah demokratis dan fairness.
KPU setelah melakukan penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara serta menetapkan Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin sebagai peraih suara tertinggi melalui proses pemilu yang demokratis. Begitu juga, pemenuhan dari aspek daulat hukum bahwa pilpres berlangsung fairness telah diuji di MK.
"Oleh karena itu, tidak lagi terdapat ruang untuk memperdebatkan pilpres beserta hasilnya setelah MK menjatuhkan putusan sengketa pilpres," ucap Robikin.
Baca Juga: Setelah Kalah di MK, Tim Kuasa Hukum Sambangi Kediaman Prabowo
Untuk itu, lanjut Robikin, hasil pilpres dengan tingkat partisipasi pemilih tertinggi dalam pemilu demokratis yang dicapai bangsa dan negara ini harus diterima dengan legawa.
"Yang ditetapkan sebagai paslon terpilih mohon tetap rendah hati dan yang tidak terpilih berkenan lapang dada. Demikian juga dengan para pendukung dan simpatisan masing-masing beserta komponen bangsa lainnya," ujarnya.
Ia pun mengucapkan selamat kepada Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin dan mendoakan keduanya mampu menakhodai NKRI untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, damai dan sejahtera. [Antara]
Berita Terkait
-
Kejagung Hormati Putusan MK: Jaksa Bisa Ditangkap Tanpa Izin Jaksa Agung dalam Kasus Tertentu
-
Viral Adab Santri, Beda Tipis dengan Siswa Jepang Hormat Guru?
-
PBNU Soroti Tayangan 'Xpose Uncensored', TRANS7 Sampaikan Permohonan Maaf
-
Imbas Protes Acara Trans7, Roy Murtadho Skakmat Gus Yahya 'Tiarap' Bicara Isu Ini: Mana Suara Anda?
-
PBNU Seret Trans7 ke Jalur Hukum, Gus Yahya: Terang-terangan Melecehkan Pesantren!
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Seharga NMax yang Jarang Rewel
- Here We Go! Peter Bosz: Saya Mau Jadi Pelatih Timnas yang Pernah Dilatih Kluivert
- 5 Mobil Keluarga 7 Seater Mulai Rp30 Jutaan, Irit dan Mudah Perawatan
- Sosok Timothy Anugerah, Mahasiswa Unud yang Meninggal Dunia dan Kisahnya Jadi Korban Bullying
- Lupakan Louis van Gaal, Akira Nishino Calon Kuat Jadi Pelatih Timnas Indonesia
Pilihan
-
Hasil Drawing SEA Games 2025: Timnas Indonesia U-23 Ketiban Sial!
-
Menkeu Purbaya Curigai Permainan Bunga Usai Tahu Duit Pemerintah Ratusan Triliun Ada di Bank
-
Pemerintah Buka Program Magang Nasional, Siapkan 100 Ribu Lowongan di Perusahaan Swasta Hingga BUMN
-
6 Rekomendasi HP 2 Jutaan Memori Besar untuk Orang Tua, Simpel dan Aman
-
Alhamdulillah! Peserta Magang Nasional Digaji UMP Plus Jaminan Sosial dari Prabowo
Terkini
-
Eks Pejabat Pertamina Sebut jika Terminal OTM Setop Beroperasi, Distribusi Energi Terganggu
-
Eks Pejabat Pertamina Akui Tak Punya Bukti, Intervensi Riza Chalid Ternyata Cuma Asumsi
-
Studi Ungkap Kereta Cepat Jakarta-Bandung Sejak Awal Tak Layak: Pelajaran Mahal untuk Indonesia
-
Data Kelam Amnesty International: 5.538 Korban Kekerasan Aparat di Tahun Pertama Prabowo
-
Amnesty Catat Peningkatan Pelanggaran HAM di Era Prabowo-Gibran, Korban Terbanyak Jurnalis
-
Terungkap di Sidang: 'Utusan' Riza Chalid Datangi Rumah Direktur Pertamina
-
Anggaran Bansos 2025 Meningkat Drastis Jadi Rp110 Triliun, Sasar Jutaan Penerima Baru
-
Bukan Pidato Biasa, Bahlil 'Roasting' Tipis-tipis Petinggi Golkar Pakai Gaya Prabowo
-
Di Balik Layar Kementerian Haji dan Umrah, Presiden Prabowo Ungkap Alasan Sebenarnya
-
Ridwan Kamil Tutup Pintu Damai! Lisa Mariana Terancam Dipenjara?