Suara.com - Usai Joko Widodo atau Jokowi - Maruf Amin ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), muncul daftar menteri kabinet Jokowi - Maruf di aplikasi pesan instan WhatsApp.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Panglima TNI Jenderal TNI (Purnawirawan) Moeldoko meminta isu tersebut tidak perlu ditanggapi secara serius.
Respon Moeldoko itu disampaikan usai beredarnya daftar nama sejumlah pejabat yang didapuk menjadi menteri dalam Kabinet Kerja pemerintahan Jokowi periode 2019-2024. Dalam daftar menteri kabinet Jokowi yang tersebar itu, ada nama Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh yang ditulis menjadi Menteri Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan hingga Sandiaga Uno menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
"Ya namanya isu, kan setiap berganti itu. Enggak usah terlalu ditanggapi, enggak usah terlalu berganti, hampir tiap minggu berubah," kata Moeldoko di Kantor KSP, Jalan Veteran III, Jakarta Pusat, Selasa (2/7/2019).
Moeldoko menerangkan bahwa hingga saat ini belum ada pembahasan terkait dengan daftar Kabinet Kerja Jokowi - Maruf Amin. Dirinya juga menegaskan tidak ada tim khusus yang dibentuk untuk merancang daftar kabinet Jokowi - Maruf Amin.
"Eggak ada tim, itu haknya presiden. Itu hak preogratif presiden," tandasnya.
Sebelumnya sempat beredar daftar Menteri dan Pejabat Non Menteri di WhatsApp. Berikut daftarnya:
Perubahan Nomenklatur dan Kandidat Menteri Kabinet Kerja 2019-2024
MENTERI KOORDINATOR
1. Menteri Koordinator Bidang Polhukam : Jend. TNI. (Purn) Luhut Binsar Panjaitan
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Dr. Sri Mulyani
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan : Dr. A. Muhaimin Iskandar
4. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumberdaya Alam:
Jend. TNI. (Purn). Moeldoko
MENTERI
1. Menteri Sekretaris Negara : Prof. Dr. Widodo Eka Cahya.
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Negara/Kepala Bappenas: Prof. Dr. Hendrawan Supratiknyo.
3. Menteri Dalam Negeri: Dr. Pramono Anung Wibowo
4. Menteri Luar Negeri : Dr. Retno Lestari Priansari Marsudi
5. Menteri Pertahanan : Jend. TNI (Purn) T. B. Hasanudin
6. Menteri Hukum dan HAM : Prof. Dr. Mahfud MD, SU.
7. Menteri Komunikasi dan Informatika: Dr. Rudiantara
8. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Prof. Dr. Pratikno
9. Menteri Keuangan: Prof. Dr. Mardiasmo
10. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) : Ignatius Jonan
11. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah: H. Nusron Wahid, SE, ME
12. Menteri Perindustrian: Dr. Eric Tohir
13. Menteri Perdagangan: Haryadi Sukamdani
14. Menteri Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan: Surya Paloh
15. Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi: H. Syaifullah Yusuf.
16. Menteri PU dan Perumahan Rakyat : Basuki Hadi Muljono
17. Menteri Lingkungan Hidup : Susi Pujiastuti
18. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN : Airlangga Hartanto
19. Menteri Agama: Prof. Dr. Mahasin. MA
20. Menteri Kesehatan : Ilham Oetama Marsis
21. Menteri Sosial: Mayor (Purn) Agus Harimurti Yudhoyono
22. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak : Grace Natalie
23. Menteri Pendidikan Nasional: Prof. Dr. KH. Haedar Nashir, M.Si
24. Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi: Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi
25. Menteri Pemuda dan Olahraga: Agus Gumiwang Kartasasmita
26. Menteri Kebudayaan Nusantara: Dr. Hilmar Farid
27. Menteri Perhubungan : Dr. Bambang S. Brojonegoro
28. Menteri Kelautan dan Perikanan : Dr. Budi Karya Sumadi
29. Menteri Pariwisata : Triawan Munaf
30. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral : Dr. Arif Budimanta
PEJABAT SETINGKAT MENTERI
1. Jaksa Agung : Tumpak Panggabean
2. Panglima Tentara Nasional Indonesia : Andika Perkasa
3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia: Tito Karnavian
4. Sekretaris Kabinet : Johan Budi SP
Baca Juga: Presiden Jokowi Bakal Reshuffle Kabinet Oktober, Dua Menteri Ini Dicopot?
KEPALA LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN
1. Kepala Badan Intelijen Negara : Budi Gunawan
2. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal: Sandiaga Uno
3. Kepala Badan Ekonomi Kreatif : Irfan Asy'ari Sudirman
Keterangan:
1. Menko Kemaritiman berubah menjadi Menko Kemaritiman & SDA.
2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dipisah menjadi: Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Kebudayaan Nusantara.
3. Kementerian Desa PDTT digabung ke Kementerian Dalam Negeri & Kementerian Tenaga Kerja.
Berita Terkait
-
Dikabarkan Bakal Jadi Menteri Kabinet Jokowi, Sandiaga Uno Buka Suara
-
Hak Prerogatif Presiden, Wiranto Tak Masalah Aktivis 98 Jadi Menteri Jokowi
-
PAN: Banyak Menteri Pentingkan Citra daripada Kerja
-
Politikus PDIP Ini Sebut Menteri Kabinet Jokowi-JK Tak Kompak
-
Nasdem Usul Jokowi Kembali Reshuffle Kabinet
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
Letjen TNI Agus Widodo Dikabarkan Resmi Jabat Wakil Kepala BIN, Gantikan Komjen Imam Sugianto
-
Nyawa di Ujung Shift: Mengungkap Jam Kerja Tak Manusiawi Dokter Internship dan Regulasi Kemenkes
-
Sama dengan TNI, Prabowo Batasi Jabatan Anggota Polri di Luar Institusi
-
Komitmen ESG Meningkat, Mengapa Data Logistik Masih Jadi Tantangan di Lapangan?
-
KPK Ingatkan Tunjangan Hakim Ad Hoc Harus Beriringan dengan Perbaikan Sistem Peradilan
-
AI Diklaim Bisa Jadi Solusi Mitigasi Banjir Rob dan Krisis Air Bersih, Gimana Caranya?
-
Indonesian Proposal Jadi Fokus Pertemuan Indonesia dan United Kingdom Intellectual Property Office
-
Idul Adha 2026 Tanggal Berapa? Penetapan Versi Muhammadiyah dan Pemerintah Diprediksi Sama
-
33 Tahun Kasus Marsinah Stagnan, Aktivis: Keadilan Tidak Bisa Digantikan Seremoni Gelar Pahlawan!
-
Daftar Harga Kambing Kurban 2026 Terbaru Mulai Rp1 Jutaan, Cek Rekomendasinya di Sini!