Suara.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan porsi partai pendukung Jokowi - Maruf Amin sudah aman di parlemen. Setidaknya jumlah kursi di DPR RI yang berasal dari partai pengusung Jokowi - Maruf Amin mencapai 60 persen.
JK kemudian membandingkan dengan Pilpres 2014, saat itu dirinya dengan Jokowi masih harus mencari partai politik tambahan agar menguasai parlemen sebesar 50 persen. Berbeda dengan kini, JK menilai kursi parpol di parlemen sudah aman.
"Kalau kita bandingkan 2014. Waktu 2014, mula-mula awalnya saya dengan pak Jokowi koalisinya hanya 41 persen," kata JK ditemui di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (2/7/2019).
"Jadi supaya di atas 50 persen (tahun 2014) jadi kita masuk PAN, Golkar, PPP menjadi 60 persen. Sekarang koalisi yang mendukung pak Jokowi sudah 60 persen. Artinya bahwa sudah cukup aman, pemerintah ini di DPR sebenarnya," ujarnya.
Pada Pilpres 2019, Jokowi - Maruf Amin didukung sembilan partai, yakni PDI Perjuangan, PKB, Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Hanura, Partai NasDem, PKPI, Perindo, dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Lima diantaranya yaitu PDI Perjuangan, Golkar, NasDem, PKB dan PPP lolos ambang batas parlemen berdasarkan penetapan perolehan suara Komisi Pemilihan Umum (KPU).
JK menerangkan, 60 persen parlemen saat ini diisi oleh pemerintahan, bukan berarti membangun pemerintah otoriter.
Menurut JK, kritik tidak hanya dilontarkan partai oposisi. Terkadang kata dia, partai dari pemerintah juga melemparkan kritiknya.
"60 persen juga itu kan kadang-kadang tetap memberikan kritik ke pemerintah juga, tetap. Tidak berarti semuanya langsung ditunggu otoriter tidak. Karena dibutuhkan, pemerintah juga butuh kritik," tandasnya.
Baca Juga: Luhut Bocorkan Akan Ada Investor Besar Asal Jepang Temui Jokowi
Tag
Berita Terkait
-
Sandiaga Siap Kolaborasi dengan Pemerintah Jika Mau Adopsi Program Ok Oce
-
Ma'ruf Amin: Rekonsiliasi Tak Harus Bagi-bagi Kursi Menteri
-
Sebelum Dilantik Sebagai Wapres, Ma'ruf Amin Akan Temui JK
-
Kasus Serius, Maruf Amin Pimpin Rapim MUI Perempuan Bawa Anjing ke Masjid
-
Sandiaga Sebut Prabowo Akan Atur Pertemuannya dengan Jokowi
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu