Suara.com - Mahkamah Konstitusi tetap memproses permohonan Partai Berkarya terkait dugaan kesalahan penghitungan suara sebanyak 2,7 juta yang diklaim masuk ke Partai Gerindra. Juru Bicara MK, Fajar Laksono menyebutkan permohonan perkara yang diajukan Partai Berkarya telah tergistrasi dan siap untuk disidangkan.
Menurut Fajar terkait persoalan surat kuasa palsu yang dipermasalahkan Partai Berkarya hal itu menjadi permasalahan internal partai yang bersangkutan. MK, kata Fajar, hanya memiliki kewajiban untuk memproses perkara yang telah teregistrasi tersebut.
"Jika kemudian dikatakan ada surat kuasa palsu atau apapun yang melibatkan pihak-pihak di internal partai, tentu itu soal lain, yang bukan ranah MK. Yang pasti, ketika sudah diregistrasi dan tidak ada pencabutan perkara, maka kewajiban MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut," kata Fajar saat dikonfirmasi, Rabu (3/7/2019).
Atas diterimanya gugatan Partai Berkarya, Fajar meminta semua pihak untuk mengikuti proses persidangan. Adapun, kata dia, terkait persoalan surat kuasa palsu nantinya biarlah menjadi wewenang majelis hakim untuk menilai.
"Silakan nanti diikuti saja proses persidangannya. Mari dengar keterangan-keterwngan di dalam sidang, mengetahui dalil-dalil permohonannya, alat bukti, mengetahui fakta-fakta yang terjadi, apa yang dimaksud surat kuasa palsu, dan lain-lain seluruhnya biar majelis makim yang akan memberikan penilaian hukum," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua DPP Partai Berkarya, Badaruddin Andi Picunang mengklaim tidak pernah mengajukan permohonan sengketa Pileg 2019 terkait berkurangnya suara yang mengakibatkan partainya tidak lolos parliementary treshold (PT) sebesar 4 persen ke MK.
Hal itu dikatakan Badaruddin menanggapi berkas permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pileg 2019 yang teregistrasi di MK atas nama Partai Berkarya yang dipimpin Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto dengan kuasa hukum Nirman Abdurrahman dkk.
Badaruddin memastikan jika permohonan yang mempermasalahkan berkurangnya suara Partai Berkarya sebanyak 2.790.000 suara yang diklaim masuk ke Partai Gerindra itu hoaks.
"Terkait klaim suara Partai Geindra 2,7 juta suara adalah hak Partai Berkarya, kami nyatakan itu hoaks dan tidak berdasar. Kami minta maaf kepada Partai Gerindra atas ketidaknyamanan tindakan gugatan tersebut dan pemberitaan yang beredar," kata Badaruddin kepada wartawan, Rabu (3/7/2019).
Baca Juga: Partai Berkarya Bantah Gugat ke MK Soal 2,7 Juta Suara Masuk ke Gerindra
Berita Terkait
-
Gerindra Sebut Sandiaga Akan Selalu Mendampingi Prabowo
-
Gerindra Pastikan Jokowi dan Prabowo Bertemu Bulan Juli 2019
-
Partai Berkarya Bantah Gugat ke MK Soal 2,7 Juta Suara Masuk ke Gerindra
-
Mardani: PKS Lebih Baik Temani Partai Gerindra Jadi Oposisi
-
Politisi Nasdem Sarankan Gerindra, PKS, dan PAN Tetap Jadi Oposisi
Terpopuler
- DPR akan Panggil Kajari Batam Buntut Tuntutan Mati ABK Pembawa 2 Ton Sabu, Ada Apa?
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- 6 Fakta Mencekam Pembacokan di UIN Suska Riau: Pelaku Sempat Sandera Korban di Ruang Seminar
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
- Habiburokhman Ngamuk di DPR, Perwakilan Pengembang Klaster Vasana Diusir Paksa Saat Rapat di Senayan
Pilihan
-
Update Kuota PINTAR BI Wilayah Jawa dan Luar Jawa untuk Penukaran Uang
-
Jenazah Alex Noerdin Disalatkan di Masjid Agung Palembang, Ini Suasana Lengkapnya
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
Terkini
-
Demo Mahasiswa Jadi Berkah Ramadan, Pedagang Starling Raup Cuan 3 Kali Lipat
-
Lalai Awasi Kasus Hogi Minaya, Mantan Kapolresta Sleman Dicopot dari Jabatan
-
Demo Mahasiswa di Bulan Ramadan, Polisi Turunkan Tim Sholawat untuk Pengamanan
-
Polemik Akses Musala di Cluster, Pengembang Buka Suara Usai Diusir Komisi III DPR
-
Negosiasi AS-Iran Gagal! Ancaman Perang Bisa Terjadi dalam 15 Hari ke Depan
-
AS Evakuasi Staf dan Warganya dari Israel, Isu Perang dengan Iran Memanas
-
Mengurai Krisis Dokter Spesialis di Indonesia: Di Mana Letak Masalahnya?
-
Sekolah Swasta Gratis di Semarang Bertambah Jadi 133, Jangkau Lebih Banyak Siswa
-
Anies Baswedan Soroti Dinasti Politik: Pemerintah Harusnya Bekerja untuk Rakyat, Bukan Keluarga!
-
Anies Baswedan Beri Restu: Ormas Gerakan Rakyat Resmi Jadi Partai, Apa Langkah Selanjutnya?