Suara.com - Mahkamah Konstitusi tetap memproses permohonan Partai Berkarya terkait dugaan kesalahan penghitungan suara sebanyak 2,7 juta yang diklaim masuk ke Partai Gerindra. Juru Bicara MK, Fajar Laksono menyebutkan permohonan perkara yang diajukan Partai Berkarya telah tergistrasi dan siap untuk disidangkan.
Menurut Fajar terkait persoalan surat kuasa palsu yang dipermasalahkan Partai Berkarya hal itu menjadi permasalahan internal partai yang bersangkutan. MK, kata Fajar, hanya memiliki kewajiban untuk memproses perkara yang telah teregistrasi tersebut.
"Jika kemudian dikatakan ada surat kuasa palsu atau apapun yang melibatkan pihak-pihak di internal partai, tentu itu soal lain, yang bukan ranah MK. Yang pasti, ketika sudah diregistrasi dan tidak ada pencabutan perkara, maka kewajiban MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut," kata Fajar saat dikonfirmasi, Rabu (3/7/2019).
Atas diterimanya gugatan Partai Berkarya, Fajar meminta semua pihak untuk mengikuti proses persidangan. Adapun, kata dia, terkait persoalan surat kuasa palsu nantinya biarlah menjadi wewenang majelis hakim untuk menilai.
"Silakan nanti diikuti saja proses persidangannya. Mari dengar keterangan-keterwngan di dalam sidang, mengetahui dalil-dalil permohonannya, alat bukti, mengetahui fakta-fakta yang terjadi, apa yang dimaksud surat kuasa palsu, dan lain-lain seluruhnya biar majelis makim yang akan memberikan penilaian hukum," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua DPP Partai Berkarya, Badaruddin Andi Picunang mengklaim tidak pernah mengajukan permohonan sengketa Pileg 2019 terkait berkurangnya suara yang mengakibatkan partainya tidak lolos parliementary treshold (PT) sebesar 4 persen ke MK.
Hal itu dikatakan Badaruddin menanggapi berkas permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pileg 2019 yang teregistrasi di MK atas nama Partai Berkarya yang dipimpin Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto dengan kuasa hukum Nirman Abdurrahman dkk.
Badaruddin memastikan jika permohonan yang mempermasalahkan berkurangnya suara Partai Berkarya sebanyak 2.790.000 suara yang diklaim masuk ke Partai Gerindra itu hoaks.
"Terkait klaim suara Partai Geindra 2,7 juta suara adalah hak Partai Berkarya, kami nyatakan itu hoaks dan tidak berdasar. Kami minta maaf kepada Partai Gerindra atas ketidaknyamanan tindakan gugatan tersebut dan pemberitaan yang beredar," kata Badaruddin kepada wartawan, Rabu (3/7/2019).
Baca Juga: Partai Berkarya Bantah Gugat ke MK Soal 2,7 Juta Suara Masuk ke Gerindra
Berita Terkait
-
Gerindra Sebut Sandiaga Akan Selalu Mendampingi Prabowo
-
Gerindra Pastikan Jokowi dan Prabowo Bertemu Bulan Juli 2019
-
Partai Berkarya Bantah Gugat ke MK Soal 2,7 Juta Suara Masuk ke Gerindra
-
Mardani: PKS Lebih Baik Temani Partai Gerindra Jadi Oposisi
-
Politisi Nasdem Sarankan Gerindra, PKS, dan PAN Tetap Jadi Oposisi
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Motor Matic untuk Keluarga yang Irit BBM dan Murah Perawatan
- 58 Kode Redeem FF Terbaru Aktif November 2025: Ada Item Digimon, Diamond, dan Skin
- 5 Rekomendasi Mobil Kecil Matic Mirip Honda Brio untuk Wanita
- Liverpool Pecat Arne Slot, Giovanni van Bronckhorst Latih Timnas Indonesia?
- 5 Sunscreen Wardah Untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Bantu Atasi Tanda Penuaan
Pilihan
-
4 HP Baterai Jumbo Paling Murah Tahan Seharian Tanpa Cas, Cocok untuk Gamer dan Movie Marathon
-
5 HP Memori 128 GB Paling Murah untuk Penggunaan Jangka Panjang, Terbaik November 2025
-
Hari Ini Bookbuilding, Ini Jeroan Keuangan Superbank yang Mau IPO
-
Profil Superbank (SUPA): IPO Saham, Harga, Prospek, Laporan Keuangan, dan Jadwal
-
Jelang Nataru, BPH Migas Pastikan Ketersediaan Pertalite Aman!
Terkini
-
Viral! Warga Malah Nonton Saat Gunung Semeru Luncurkan Debu Vulkanik Raksasa di Jembatan Ini
-
Viral Stiker Keluarga Miskin Ditempel di Rumah Punya Mobil,Bansos Salah Sasaran Lagi?
-
Plot Twist! Kurir Narkoba Kecelakaan di Tol Lampung, Nyabu Dulu Sebelum Bawa 194 Ribu Ekstasi
-
Mahfud MD Soal Geger di Internal PBNU: Konflik Tambang di Balik Desakan Gus Yahya Mundur
-
'Terima Kasih Pak Prabowo': Eks Dirut ASDP Lolos dari Vonis Korupsi, Pengacara Sindir KPK Keliru
-
Yusril: Pemberian Rehabilitasi Kepada Direksi Non Aktif PT ASDP Telah Sesuai Prosedur
-
Pengusaha Adukan Penyidik KPK ke Bareskrim: Klaim Aset Rp700 Miliar Disita Tanpa Prosedur
-
Tumbuh di Wilayah Rob, Peran Stimulasi di Tengah Krisis Iklim yang Mengancam Masa Depan Anak Pesisir
-
Sambangi Istana Usai Pulang dari Afrika Selatan, Apa Saja yang Dilaporkan Gibran ke Prabowo?
-
Nasib Tragis Ayah Tiri Bocah Alvaro, Alex Iskandar Dimakamkan di TPU Kedaung Tangerang