Suara.com - Anggota Dewan Pakar Partai Nasdem, Taufiqulhadi, menyarankan pada partai pengusung Prabowo Subianto - Sandiaga Uno di Pilpres 2019 tetap berada di luar pemrintahan. Tiga partai yang diminta untuk menjadi oposisi yakni Partai Gerindra, PKS, dan PAN.
Taufiqulhadi menuturkan, jika tiga partai tersebut tidak gabung ke koalisi Jokowi - Maruf Amin akan berdampak baik bagi iklim demokrasi Indonesia.
"Saya menyarankan agar Gerindra, PKS, dan PAN berada di luar pemerintahan, itu baik untuk Indonesia dan demokrasi. Jadi tidak perlu meminta atau diajak berada dalam koalisi Jokowi-Ma'ruf," kata Taufiqulhadi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (1/7/2019).
Menurutnya, pernyataan yang ia sampaikan bukan permasalahan setuju atau tidak ketiga partai itu bergabung dalam pemerintahan. Menurutnya hal itu bagus untuk kepentingan bangsa dan negara.
Ia menuturkan, dalam iklim demokrasi Indonesia harus ada pandangan yang berbeda sehingga. Ia khawatir kalau semua parpol bergabung dalam pemerintahan, maka nanti dianggap Indonesia balik ke era orde baru.
"Pemerintah tanpa oposisi itu bagi koalisi yang memerintah adalah ideal namun tidak ideal untuk rakyat Indonesia," ujarnya.
Meski demikian, Taufiqulhadi tidak mempersoalkan jika nantinya ketiga parpol itu mau bergabung ke kalisi Jokowi - Maruf Amin.
Taufiqulhadi menjelaskan, ketika PPP dan Partai Golkar gabung dalam koalisi Jokowi-JK pasca-Pemilu 2014, mereka total mendukung pemerintahan.
"Namun ketika PAN gabung, menurut saya setengah-tengah karena menghitung sebagai teman tidak bisa, sebagai lawan pun tidak bisa. Harus perjelas sikapnya seperti PPP dan Golkar," katanya. (Antara)
Baca Juga: Pertemuan Prabowo - Jokowi untuk Rekonsiliasi, Bukan Bagi Kursi Menteri
Berita Terkait
-
Pengamat: Jika Gerindra Gabung ke Koalisi Jokowi Lebih Banyak Mudaratnya
-
Pertemuan Prabowo - Jokowi untuk Rekonsiliasi, Bukan Bagi Kursi Menteri
-
Balas Andi Arief, Ferdinand: Demokrat Kemungkinan Jadi Partai Minoritas
-
Politisi Demokrat: Sandiaga Sedang Atur Pertemuan Jokowi dengan Prabowo
-
PAN dan PKS Belum Bersikap, Gerindra Jadi Partai Oposisi Sendirian?
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Ustaz Khalid Basalamah Terseret Korupsi Kuota Haji: Uang yang Dikembalikan Sitaan atau Sukarela?
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
Terkini
-
Bakal Patroli, Menkeu Purbaya Siap Tarik Anggaran Kementerian yang Lambat Serap Dana
-
Syaifullah Tamliha Ungkap Dua Kelemahan PPP: Tak Punya Figur Berduit dan Alergi Outsider
-
Kepala Sekolah di Prabumulih Sempat Dicopot Gegara Tegur Anak Pejabat Bawa Mobil ke Sekolah
-
Punya Modal Besar: Pakar Politik Dorong Projo jadi Oposisi Prabowo-Gibran, Pasca-Budi Arie Didepak!
-
Sebut Ada Intervensi Sejak Dualisme Kepemimpinan P3, Syaifullah Tamliha : PPP Dibinasakan oleh Jokow
-
KPK Beberkan Peran Rudy Tanoesoedibjo di Dugaan Korupsi Bansos, Kuasa Hukum Justru Bersikap Begini!
-
Kasus Korupsi Sritex Resmi Masuk Meja Hijau, Iwan Lukminto Segera Diadili
-
Pesan Mendalam Jelang Putusan Gugatan UU TNI: Apakah MK Bersedia Berdiri Bersama Rakyat?
-
Pemerintah Finalisasi Program Magang Nasional Gaji Setara UMP Ditanggung Negara
-
Korupsi Bansos Beras: Kubu Rudy Tanoesoedibjo Klaim Sebagai Transporter, KPK Beberkan Bukti Baru