Suara.com - Anggota Dewan Pakar Partai Nasdem, Taufiqulhadi, menyarankan pada partai pengusung Prabowo Subianto - Sandiaga Uno di Pilpres 2019 tetap berada di luar pemrintahan. Tiga partai yang diminta untuk menjadi oposisi yakni Partai Gerindra, PKS, dan PAN.
Taufiqulhadi menuturkan, jika tiga partai tersebut tidak gabung ke koalisi Jokowi - Maruf Amin akan berdampak baik bagi iklim demokrasi Indonesia.
"Saya menyarankan agar Gerindra, PKS, dan PAN berada di luar pemerintahan, itu baik untuk Indonesia dan demokrasi. Jadi tidak perlu meminta atau diajak berada dalam koalisi Jokowi-Ma'ruf," kata Taufiqulhadi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (1/7/2019).
Menurutnya, pernyataan yang ia sampaikan bukan permasalahan setuju atau tidak ketiga partai itu bergabung dalam pemerintahan. Menurutnya hal itu bagus untuk kepentingan bangsa dan negara.
Ia menuturkan, dalam iklim demokrasi Indonesia harus ada pandangan yang berbeda sehingga. Ia khawatir kalau semua parpol bergabung dalam pemerintahan, maka nanti dianggap Indonesia balik ke era orde baru.
"Pemerintah tanpa oposisi itu bagi koalisi yang memerintah adalah ideal namun tidak ideal untuk rakyat Indonesia," ujarnya.
Meski demikian, Taufiqulhadi tidak mempersoalkan jika nantinya ketiga parpol itu mau bergabung ke kalisi Jokowi - Maruf Amin.
Taufiqulhadi menjelaskan, ketika PPP dan Partai Golkar gabung dalam koalisi Jokowi-JK pasca-Pemilu 2014, mereka total mendukung pemerintahan.
"Namun ketika PAN gabung, menurut saya setengah-tengah karena menghitung sebagai teman tidak bisa, sebagai lawan pun tidak bisa. Harus perjelas sikapnya seperti PPP dan Golkar," katanya. (Antara)
Baca Juga: Pertemuan Prabowo - Jokowi untuk Rekonsiliasi, Bukan Bagi Kursi Menteri
Berita Terkait
-
Pengamat: Jika Gerindra Gabung ke Koalisi Jokowi Lebih Banyak Mudaratnya
-
Pertemuan Prabowo - Jokowi untuk Rekonsiliasi, Bukan Bagi Kursi Menteri
-
Balas Andi Arief, Ferdinand: Demokrat Kemungkinan Jadi Partai Minoritas
-
Politisi Demokrat: Sandiaga Sedang Atur Pertemuan Jokowi dengan Prabowo
-
PAN dan PKS Belum Bersikap, Gerindra Jadi Partai Oposisi Sendirian?
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
Terkini
-
Stop Tahan Ijazah! Ombudsman Paksa Sekolah di Sumbar Serahkan 3.327 Ijazah Siswa
-
10 Gedung di Jakarta Kena SP1 Buntut Kebakaran Maut Terra Drone, Lokasinya Dirahasiakan
-
Misteri OTT KPK Kalsel: Sejumlah Orang Masih 'Dikunci' di Polres, Isu Jaksa Terseret Menguat
-
Ruang Kerja Bupati Disegel, Ini 5 Fakta Terkini OTT KPK di Bekasi yang Gegerkan Publik
-
KPK Benarkan OTT di Kalimantan Selatan, Enam Orang Langsung Diangkut
-
Mendagri Tito Dampingi Presiden Tinjau Sejumlah Titik Wilayah Terdampak Bencana di Sumbar
-
Pramono Anung: 10 Gedung di Jakarta Tidak Memenuhi Syarat Keamanan
-
Ditantang Megawati Sumbang Rp2 Miliar untuk Korban Banjir Sumatra, Pramono Anung: Samina wa Athona
-
OTT Bekasi, KPK Amankan 10 Orang dan Segel Ruang Bupati
-
OTT KPK: Ruang Kerja Bupati Bekasi Disegel, Penyelidikan Masih Berlangsung