Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar sidang Kabinet Paripurna bersama jajaran menteri Kabinet Kerja jilid I di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (8/7/2019).
Dalam rapat tersebut, Jokowi menyinggung beberapa permasalahan yang harus diselesaikan di tahun 2019. Menurutnya, dari angka yang dirilis Badan Pusat Statistik, angka ekspor dan impor secara tahun ke tahun menurun.
"Kita perlu melihat betul angka-angka yang telah didapat oleh BPS. Perlu melihat betul dengan hati-hati angka-angka yang ditampilkan BPS coba angka-angkanya ditampilkan. Ekspor Januari sampai mei 2019 year on year turun 8,6, impor Januari-Mei juga turun 9,2," ujar Jokowi dalam sidang kabinet.
Ia pun meminta jajaran menterinya untuk berhati-hati terkait menurunnya angka ekspor dan impor.
Bahkan kata Jokowi, neraca perdagangan antara Januari sampai Mei 2019 masih defisit USD 2,14 miliar.
"Hati-hati terhadap ini, artinya neraca perdagangan kita Januari-Mei ada defisit 2,14 miliar US dolar. Coba dicermati angka-angka ini dari mana kenapa impor jadi sangat tinggi," kata dia.
Jokowi pun menegur Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno.
Ia mengingatkan perihal impor migas yang masih tinggi.
"Kalau didetailkan lagi migasnya ini naiknya gede sekali. Hati-hati di migas pak Menteri ESDM yang berkaitan dengan ini, bu Menteri BUMN yang berkaitan dengan ini, karena ratenya yang paling banyak ada di situ," kata dia.
Baca Juga: Diusul Jadi Menteri Jokowi, Ini Kejanggalan Kisah Viral Profesi Audrey Yu
Tak hanya itu, mantan Gubernur DKI Jakarta menyebut terkait ekspor, Indonesia memiliki peluang besar karena terjadi perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dengan China
"Kesempatan ekspor kita untuk masuk ke Amerika besar sekali dengan pengenaan tarif barang-barang produk dari Tiongkok, dari China. Ini kesempatan kita menaikkan kapasitas dari pabrik-pabrik dari industri-industri yang ada," tutur Jokowi.
Jokowi menuturkan pemerintah seharusnya memberikan insentif terhadap eksportir baik yang kecil, sedang, maupun besar dan juga insentif berupa bunga.
Sebab jika tidak ada insentif, para eksportir akan sulit menembus pasar AS maupun membuka pasar baru.
"Kalau hanya rutinitas dan tidak memberikan insentif untuk eksportir-eksportir baik yang kecil, besar maupun sedang ataupun insentif-insentif yang berupa bunga misalnya ya sulit untuk mereka bisa menembus baik ke pasar yang tadi saya sampaikan maupun pasar-pasar yang baru, sekali lagi ini peluang, tekstil itu peluang," kata Jokowi.
"Gede-gede sekali furniture itu peluang. Inilah yang selalu kita kalah memanfaatkan peluang, ada oppurtunity tidak bisa kita ambil karena insentif-insentif itu tidak kita berikan," imbuhnya.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
-
Prabowo Tunjuk Juda Agung jadi Wamenkeu, Adies Kadir Resmi Jabat Hakim MK
-
Lakukan Operasi Senyap di Bea Cukai, KPK Amankan 17 Orang
-
Juda Agung Tiba di Istana Kepresidenan, Mau Dilantik Jadi Wamenkeu?
-
Viral Dugaan Penganiayaan Mahasiswa, UNISA Tegaskan Sanksi Tanpa Toleransi
Terkini
-
Bantah Tukar Guling dengan Thomas, Purbaya Jelaskan Tugas Wamenkeu Juda Agung
-
Kisah Pilu Anak NTT yang Bunuh Diri, Mi'ing Bagito Blak-blakan Sentil Koruptor
-
Jika BPJS Mati Rumah Sakit Dilarang Tolak Pasien Darurat, Ini Penjelasan Mensos!
-
OTT Pejabat Pajak, KPK Sebut Kemenkeu Perlu Perbaiki Sistem Perpajakan
-
KPK Ungkap Kepala KP Pajak Banjarmasin Mulyono Rangkap Jabatan Jadi Komisaris Sejumlah Perusahaan
-
Roy Suryo Cs Desak Polda Metro Bongkar Bukti Ijazah Palsu Jokowi, Kombes Budi: Dibuka di Persidangan
-
JPO Sarinah Segera Dibuka Akhir Februari 2026, Akses ke Halte Jadi Lebih Mudah!
-
Pasien Kronis Terancam Buntut Masalah PBI BPJS, DPR: Hak Kesehatan Tak Boleh Kalah Oleh Prosedur
-
Penampakan Uang Rp1,5 M Terbungkus Kardus yang Disita KPK dari OTT KPP Madya Banjarmasin
-
Kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono Pakai Uang Apresiasi Rp800 Juta untuk Bayar DP Rumah