Suara.com - Sambil Menangis, Baiq Nuril: Mudah-Mudahan Amnesti Diberikan saat Anak Saya Kibarkan Bendera Merah Putih
Korban kekerasan seksual Baiq Nuril tak kuasa menahan air mata, tatkala mendapatkan kepastian dari Jaksa Agung RI M Prasetyo, yang menyatakan tidak akan buru-buru mengeksekusi dirinya. Mahkamah Agung sebelumnya menolak PK Baiq Nuril dan meneguhkan vonis 6 bulan penjara kepada dirinya.
Air mata Baiq Nuril jatuh lantaran dengan kepastian itu, dirinya berharap bisa menyaksikan aksi putrinya yang lolos sebagai Paskibraka pada hari Kemerdekaan 17 Agustus 2019 di Nusa Tenggara Barat.
Hal itu dikatakan Baiq Nuril seusai menyerahkan 132 surat permohonan penangguhan penahanan kepada Jaksa Agung RI M Prasetyo di Kantor Kejaksaan Agung RI, Jakarta Selatan, Jumat (12/7/2019).
Baiq Nuril berharap kepastian yang diberikan Jaksa Agung untuk tidak segera mengeksekusi dirinya itu menjadi berkah.
Sebab, sejak lama ia berkeinginan bisa menyaksikan putri sulung kesayangannya mengibarkan Sang Saka Merah Putih pada peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2019 di NTB.
"Ya karena tadi ada kepastian dari Jaksa Agung untuk tidak ada eksekusi, jadi saya bisa menonton anak saya untuk mengibarkan bendera Merah Putih," tutur Baiq Nuril, menangis.
Baiq Nuril juga berharap Presiden Joko Widodo akan segera memberikan amnesti kepada dirinya. Amnesti yang diberikan kepada dirinya, menurut Baiq Nuril akan menjadi kemenangan untuk Indonesia.
"Mudah-mudahan amnesti diberikan (presiden) saat putri saya mengibarkan bendera Merah-Putih dan kemenangan itu, kemenangan untuk Indonesia," tuturnya.
Baca Juga: Politikus PDIP Pastikan Tak Intervensi Jokowi soal Amnesti Baiq Nuril
Sebelumnya, Jaksa Agung RI M Prasetyo meminta Baiq Nuril tak perlu khawatir akan segera dieksekusi kurungan 6 tahun penjara.
Prasetyo memastikan pihaknya tidak akan terburu-buru untuk melaksanakan eksekusi tersebut dan akan melihat berkembang perkara, mengingat Presiden Jokowi telah mempertimbangkan akan memberikan amnesti kepada Baiq Nuril.
"Sekali lagi untuk Ibu Baiq Nuril tidak perlu khawatir, tidak perlu merasa ketakutan segera dieksekusi dimasukkan ke balik jeruji besi, tidak. Kami akan melihat perkembangan seanjutnya, ya tadi itu kembali bahwa hukum bukan sekadar mencari keadilan dan kebenaran tapi kemanfaatan," tutur Prasetyo di Kantor Kejaksaan Agung RI, Jakarta Selatan, Jumat (12/7/2019).
Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly telah memberikan surat rekomendasi pemberian amnesti untuk Baiq Nuril kepada Presiden Joko Widodo.
Jokowi juga telah memberikan sinyalemen bakal memberikan amnesti untuk Baiq Nuril, korban kekerasan seksual yang divonis penjara 6 bulan dan denda Rp 500 juta.
Baiq Nuril dinyatakan bersalah menyebarkan rekaman tindakan asusila. Padahal, Nuril adalah korban pelecehan seksual nonseksual oleh atasannya saat bekerja di sekolah.
Tag
Berita Terkait
-
Politikus PDIP Pastikan Tak Intervensi Jokowi soal Amnesti Baiq Nuril
-
Jaksa Agung: Baiq Nuril Tak Perlu Ketakutan Segera Dieksekusi ke Penjara
-
Jokowi soal Amnesti Baiq Nuril: Begitu Sampai, Saya Putuskan Secepatnya
-
Baiq Nuril Serahkan Surat Permohonan Penangguhan Penahanan ke Jaksa Agung
-
Amnesti untuk Baiq Nuril, Jokowi: Begitu Suratnya di Meja, Saya Selesaikan!
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Wajah Bercahaya
Pilihan
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
Terkini
-
Eks Ketua BPK Sebut Audit Kerugian Negara Rp1,5 Triliun di Kasus Chromebook Cacat
-
Diduga Ada Jual Beli, KPRP Usul Jalur Kuota Khusus di Rekrutmen Polri Dihapuskan
-
Tanggapi Reformasi Polri, Sahroni Usul Jabatan Polisi di Lembaga Sipil Dibatasi Maksimal 3 Tahun
-
Bobol 7 Gereja di Jateng, Pencuri Ini Keok Usai Jualan Hasil Curian di Medsos
-
Dukung Rekomendasi Reformasi Polri, Abdullah Tegaskan Polri Tetap di Bawah Presiden
-
Program SMK 4 Tahun dan SMK Go Global Mulai Berjalan, Ini Jurusan yang Jadi Prioritas
-
Sowan ke MUI, KSP Dudung Siap Lapor Aspirasi Ulama ke Presiden Prabowo
-
KPK Telusuri Dugaan Aliran Uang Kasus DJKA ke Eks Menhub Budi Karya Sumadi
-
Sebar Propaganda Lewat Medsos, Densus 88 Tangkap 8 Terduga Teroris Jaringan JAD di Sulteng!
-
PRT Bakal Disertifikasi, Wamen PPPA Veronica Tan Siapkan Skema Pelatihan agar Hak Pekerja Terpenuhi