Suara.com - Sekretaris Jenderal Nasdem Johnny G Plate menyebut partainya siap mengirim kader untuk menjadi kandidat menteri di Kabinet Indonesia Kerja jilid II. Nama Prananda Paloh jadi salah satu yang dianjurkan Nasdem.
Plate menyebut partai Nasdem sejak mendukung Jokowi pada Pilpres 2014 lalu tidak pernah meminta "jatah menteri", hal itu juga akan menjadi sikap Nasdem di 2019 ini.
"Nasdem tidak akan merendahkan diri dengan menyodorkan nama. 2014 kami tidak nyodor nama, 2019 kami juga tidak nyodor nama. walaupun kami tahu kader nasdem itu banyak yang profesional," kata Plate saat ditemui di acara Visi Indonesia di Sentul Internasional Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Minggu (14/7/2019).
Salah satu nama kader muda yang diandalkan Nasdem jika ditunjuk Jokowi adalah putra Ketum Nasdem Surya Paloh yakni Prananda Paloh.
Menurut Plate, Prananda telah memenuhi kriteria "milenial" yang dibutuhkan Jokowi untuk lima tahun ke depan.
"Tokoh-tokoh milenial di Partai Nasdem di antaranya Prananda Paloh. Karena dia saat ini anggota komisi satu aktif DPR RI. Dia juga adalah ketua garda pemuda nasdem yang keanggotaannya puluhan ribu di seluruh Indonesia. Jadi pengalaman di dalam mengelola organisasi dan sebagai bagian dari pembuat UU sudah cukup panjang," terangnya.
Selain Nasdem, Sekretaris Jenderal Partai Perindo Ahmad Rofiq mengaku Tim Kampanye Nasional (TKN) bersama Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2025 Joko Widodo - Ma'ruf Amin belum membicarakan mengenai siapa-siapa saja yang akan duduk di kursi kabinet Indonesia Kerja.
Rofiq menegaskan Partai Perindo tidak meminta "jatah menteri" dan menyerahkan hal itu kepada Jokowi - Maruf Amin dan para ketua umum partai politik.
"Soal kabinet, itu menjadi wilayah presiden dan ketua umum, sampai hari ini memang komunikasi terus berjalan soal menteri memang kita masih belum," kata Rofiq.
Baca Juga: TKN Sebut Menteri Milenial Jokowi Bisa dari Non Partai
Dalam penyusunan kabinet saat ini, kursi menteri yang akan diisi oleh anak muda menjadi rebutan dari partai politik yang tergabung dalam koalisi.
Rofiq menyebut dalam hal ini partai Perindo mendukung sepenuhnya atas keputusan presiden nantinya.
"Itu tidak menjadi keharusan karena usia milenial itu cukup banyak sekali, cukup banyak, cukup besar, jadi porsi milenial harus menjadi salah satu prioritas," jelasnya.
Partai Perindo siap memberikan nama-nama yang akan menjadi menteri muda yang siap bekerja membantu presiden dalam periode selanjutnya.
Dia menyebut anak sulung dari Hary Tanoesoedibjo yakni Angela Herliani Tanoesoedibjo merupakan salah satu nama yang siap dicalonkan.
"Kalau pak Jokowi meminta kepada Perindo, maka nama yang salah satu diajukan adalah Angela," tutupnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
KPK Dalami Penghasilan Maruf Cahyono di Kasus Dugaan Gratifikasi Pengadaan MPR
-
Gaya Jokowi Berbaju PSI, Mulai Blusukan Tiga Hari di Lampung
-
OTW Lampung Pakai Outfit 'Gajah', PSI Tegaskan Jokowi Tak Lagi di Partai Lama
-
Jakarta Luncurkan Website HUT ke-500, Warga Bisa Daftar Jadi Mitra Perayaan
-
Dugaan Aliran Uang ke BEM UBK Bentuk Represi Halus terhadap Mahasiswa
-
Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak
-
Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus
-
Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan
-
Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan