Suara.com - Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais meminta PAN tidak berkoalisi dengan Pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi - Maruf Amin. PAN diharapkan tetap mengambil sikap sebagai partai oposisi untuk mengimbangi partai koalisi pemerintahan yang sudah gemuk.
Salah satu pendiri PAN itu beranggapan pihak oposisi sangat penting dalam sistem demokrasi di Indonesia untuk mengontrol kinerja pemerintahan.
"Sama, (PAN) jangan sampai bergabung (koalisi)," kata Amien Rais saat jumpa pers di Kantor DPP PAN, Jalan Daksa 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (15/7/2019).
"Kalau demokrasi tanpa oposisi itu demokrasi bohong-bohongan, jadi demokrasi bodong," lanjutnya.
Namun, PAN sendiri belum menentukan sikap resmi akan bergabung di koalisi Indonesia Kerja atau menjadi oposisi di pemerintahan 2019-2024. Keputusan itu baru terjawab saat mereka menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada Juli atau Agustus 2019.
Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno mengatakan dalam Rakernas nanti mereka akan mempertimbangkan arah politik mereka selama lima tahun mendatang.
Dia menyebut kondisi arah politik PAN saat ini berbeda jika dibandingkan dengan 2014 lalu dimana koalisi pendukung pemerintah menjadi "minoritas" di parlemen sehingga mereka memilih bergabung dengan koalisi Indonesia Kerja.
"Nah, saat ini berbeda, koalisi yang memenangkan Jokowi dan Maruf Amin sudah mayoritas jadi tidak ada keperluan bagi PAN untuk menyebrang dan menguatkan posisi Pemerintah di Parlemen," jelasnya.
PAN menjadi salah satu partai yang diisukan akan angkat kaki dari Koalisi Adil Makmur yang mendukung Prabowo Subianto - Sandiaga Uno. Momen kedekatan antara Ketua PAN Zulkifli Hasan yang juga Ketua MPR RI dengan Presiden Joko Widodo kerap dikaitkan masyarakat bahwa PAN ingin bergabung dengan Koalisi Indonesia Kerja.
Baca Juga: Isi Surat Prabowo ke Amien Rais Sebelum Bertemu Jokowi
Berita Terkait
-
Isi Surat Prabowo ke Amien Rais Sebelum Bertemu Jokowi
-
Terungkap! Prabowo Kasih Tahu Amien Rais Sebelum Bertemu Jokowi di MRT
-
Amien Rais Ralat Pernyataan Prabowo Nyelonong Ketemu Jokowi di MRT
-
Tolak Seruan Amien Rais, PAN: Keputusan Bukan untuk Senangkan Satu Orang
-
Perludem Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo Hanya Simbolik
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
Terkini
-
Kemnaker Siapkan Tenaga Kerja Terampil untuk Dukung Pertumbuhan Pasar EV dan Green Jobs
-
Ironi Distribusi Air Jakarta: Apartemen Dimanjakan, Warga Kampung Pakai Pipa Usia Setengah Abad!
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Kritik Pelibatan TNI dalam Pembekalan LPDP, TB Hasanuddin: Perlu Dikaji, Tak Sesuai Tupoksi!
-
BPJS Kesehatan dan BPKP Perkuat Tata Kelola Jaga Keberlanjutan JKN
-
Letjen TNI Agus Widodo Dikabarkan Resmi Jabat Wakil Kepala BIN, Gantikan Komjen Imam Sugianto
-
Nyawa di Ujung Shift: Mengungkap Jam Kerja Tak Manusiawi Dokter Internship dan Regulasi Kemenkes
-
Sama dengan TNI, Prabowo Batasi Jabatan Anggota Polri di Luar Institusi
-
Komitmen ESG Meningkat, Mengapa Data Logistik Masih Jadi Tantangan di Lapangan?
-
KPK Ingatkan Tunjangan Hakim Ad Hoc Harus Beriringan dengan Perbaikan Sistem Peradilan