Suara.com - Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais meminta PAN tidak berkoalisi dengan Pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi - Maruf Amin. PAN diharapkan tetap mengambil sikap sebagai partai oposisi untuk mengimbangi partai koalisi pemerintahan yang sudah gemuk.
Salah satu pendiri PAN itu beranggapan pihak oposisi sangat penting dalam sistem demokrasi di Indonesia untuk mengontrol kinerja pemerintahan.
"Sama, (PAN) jangan sampai bergabung (koalisi)," kata Amien Rais saat jumpa pers di Kantor DPP PAN, Jalan Daksa 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (15/7/2019).
"Kalau demokrasi tanpa oposisi itu demokrasi bohong-bohongan, jadi demokrasi bodong," lanjutnya.
Namun, PAN sendiri belum menentukan sikap resmi akan bergabung di koalisi Indonesia Kerja atau menjadi oposisi di pemerintahan 2019-2024. Keputusan itu baru terjawab saat mereka menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada Juli atau Agustus 2019.
Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno mengatakan dalam Rakernas nanti mereka akan mempertimbangkan arah politik mereka selama lima tahun mendatang.
Dia menyebut kondisi arah politik PAN saat ini berbeda jika dibandingkan dengan 2014 lalu dimana koalisi pendukung pemerintah menjadi "minoritas" di parlemen sehingga mereka memilih bergabung dengan koalisi Indonesia Kerja.
"Nah, saat ini berbeda, koalisi yang memenangkan Jokowi dan Maruf Amin sudah mayoritas jadi tidak ada keperluan bagi PAN untuk menyebrang dan menguatkan posisi Pemerintah di Parlemen," jelasnya.
PAN menjadi salah satu partai yang diisukan akan angkat kaki dari Koalisi Adil Makmur yang mendukung Prabowo Subianto - Sandiaga Uno. Momen kedekatan antara Ketua PAN Zulkifli Hasan yang juga Ketua MPR RI dengan Presiden Joko Widodo kerap dikaitkan masyarakat bahwa PAN ingin bergabung dengan Koalisi Indonesia Kerja.
Baca Juga: Isi Surat Prabowo ke Amien Rais Sebelum Bertemu Jokowi
Berita Terkait
-
Isi Surat Prabowo ke Amien Rais Sebelum Bertemu Jokowi
-
Terungkap! Prabowo Kasih Tahu Amien Rais Sebelum Bertemu Jokowi di MRT
-
Amien Rais Ralat Pernyataan Prabowo Nyelonong Ketemu Jokowi di MRT
-
Tolak Seruan Amien Rais, PAN: Keputusan Bukan untuk Senangkan Satu Orang
-
Perludem Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo Hanya Simbolik
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO