Suara.com - Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais meminta PAN tidak berkoalisi dengan Pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi - Maruf Amin. PAN diharapkan tetap mengambil sikap sebagai partai oposisi untuk mengimbangi partai koalisi pemerintahan yang sudah gemuk.
Salah satu pendiri PAN itu beranggapan pihak oposisi sangat penting dalam sistem demokrasi di Indonesia untuk mengontrol kinerja pemerintahan.
"Sama, (PAN) jangan sampai bergabung (koalisi)," kata Amien Rais saat jumpa pers di Kantor DPP PAN, Jalan Daksa 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (15/7/2019).
"Kalau demokrasi tanpa oposisi itu demokrasi bohong-bohongan, jadi demokrasi bodong," lanjutnya.
Namun, PAN sendiri belum menentukan sikap resmi akan bergabung di koalisi Indonesia Kerja atau menjadi oposisi di pemerintahan 2019-2024. Keputusan itu baru terjawab saat mereka menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada Juli atau Agustus 2019.
Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno mengatakan dalam Rakernas nanti mereka akan mempertimbangkan arah politik mereka selama lima tahun mendatang.
Dia menyebut kondisi arah politik PAN saat ini berbeda jika dibandingkan dengan 2014 lalu dimana koalisi pendukung pemerintah menjadi "minoritas" di parlemen sehingga mereka memilih bergabung dengan koalisi Indonesia Kerja.
"Nah, saat ini berbeda, koalisi yang memenangkan Jokowi dan Maruf Amin sudah mayoritas jadi tidak ada keperluan bagi PAN untuk menyebrang dan menguatkan posisi Pemerintah di Parlemen," jelasnya.
PAN menjadi salah satu partai yang diisukan akan angkat kaki dari Koalisi Adil Makmur yang mendukung Prabowo Subianto - Sandiaga Uno. Momen kedekatan antara Ketua PAN Zulkifli Hasan yang juga Ketua MPR RI dengan Presiden Joko Widodo kerap dikaitkan masyarakat bahwa PAN ingin bergabung dengan Koalisi Indonesia Kerja.
Baca Juga: Isi Surat Prabowo ke Amien Rais Sebelum Bertemu Jokowi
Berita Terkait
-
Isi Surat Prabowo ke Amien Rais Sebelum Bertemu Jokowi
-
Terungkap! Prabowo Kasih Tahu Amien Rais Sebelum Bertemu Jokowi di MRT
-
Amien Rais Ralat Pernyataan Prabowo Nyelonong Ketemu Jokowi di MRT
-
Tolak Seruan Amien Rais, PAN: Keputusan Bukan untuk Senangkan Satu Orang
-
Perludem Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo Hanya Simbolik
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Pramono Anung Beberkan PR Jakarta: Monorel Rasuna, Kali Jodo, hingga RS Sumber Waras
-
Hujan Ringan Guyur Hampir Seluruh Jakarta Akhir Pekan Ini
-
Jelang Nataru, Penumpang Terminal Pulo Gebang Diprediksi Naik Hingga 100 Persen
-
KPK Beberkan Peran Ayah Bupati Bekasi dalam Kasus Suap Ijon Proyek
-
Usai Jadi Tersangka Kasus Suap Ijon Proyek, Bupati Bekasi Minta Maaf kepada Warganya
-
KPK Tahan Bupati Bekasi dan Ayahnya, Suap Ijon Proyek Tembus Rp 14,2 Miliar
-
Kasidatun Kejari HSU Kabur Saat OTT, KPK Ultimatum Segera Menyerahkan Diri
-
Pengalihan Rute Transjakarta Lebak Bulus - Pasar Baru Dampak Penebangan Pohon
-
Mendagri: Pemerintah Mendengar, Memahami, dan Menindaklanjuti Kritik Soal Bencana
-
Diduga Lakukan Pemerasan hingga Ratusan Juta, Kajari dan Kasi Intel Kejaksaan Negeri HSU Ditahan KPK