Suara.com - Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) pembahasan Tata Tertib (Tatib) paripurna pemilihan Wakil Gubernur (Wagub) kembali ditunda. Sekretaris Dewan (Sekwan), Yuliadi dianggap sebagai penyebabnya.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) pemilihan Wagub, Ongen Setiaji menyebut Yuliadi kurang cakap dalam mempersiapkan rapat. Yuliadi disebut Ongen tidak menyusun jadwal dengan baik sehingga para anggota DPRD tidak banyak yang hadir.
"Tertundanya acara Rapimgab kali ini sekali lagi karena sekwan kurang cakap dalam mengatur jadwal," ujar Ongen di gedung DPRD, Selasa (16/7/2019).
Menurut Ongen, Yuliadi telat menginformasikan jadwal rapat kepada para anggota dewan. Ongen menyebut rapat baru diinfokan pada sekitar pukul 10.00 -11.00 WIB. Sementara rapat dijadwalkan digelar pukul 14.00 WIB.
"Harusnya beliau ketika kita kemarin gagal harusnya segera kominukasi, bukan komunikasinya hari ini jam 10 jam 11," kata Ongen.
Akibat dari kembali ditundanya rapat adalah kemungkinan rapat paripurna diundur. Namun Ongen akan berkoordinasi dengan para pimpinan DPRD untuk mengejar pembahasan yang tertunda.
"Saya besok rencana komunikasi dengan pim dewan supaya kita bisa sinergi," pungkasnya.
Rapimgab pembahasan tatib ini bukan hanya sekali ditunda, sebelumnya rapat juga pernah tertunda karena berbagai alasan. Rapat ini kerap alot pada pembahasan syarat minimal kehadiran anggota atau kuorum pada rapat paripurna mendatang.
Diberitakan sebelumnya, Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) DPRD mengenai Finalisasi Tata Tertib (Tatib) paripurna Pemilihan Wakil Gubernur (Wagub) ditunda. Sebab, rapat yang digelar hari ini, Senin (15/7/2019) itu hanya dihadiri satu dari lima pimpinan DPRD.
Baca Juga: Terancam Dipolisikan, Jubir PSI: Seharusnya DPRD Berterima Kasih
Rapat dimulai sekitar pukul 15.00 WIB dan hanya berlangsung sekitar 10 menit. Anggota DPRD Fraksi PKS, Achmad Yani saat rapat menyayangkan karena pimpinan DPRD hanya satu yang hadir.
Menurutnya DPRD harus menunjukan keseriusan mengurus pemilihan Wagub DKI. Ia tidak ingin nantinya ada permasalahan tidak kuorum atau tidak memenuhi syarat minimal saat rapat paripurna yang direncanakan 22 Juli mendatang.
Berita Terkait
-
Terancam Dipolisikan, Jubir PSI: Seharusnya DPRD Berterima Kasih
-
Jubir PSI Tuduh Ada Politik Uang, Ongen: Masuk Ruang Rapat Saja Tak Pernah
-
Gerindra Siap Dukung PSI Buktikan Ada Duit di Balik Pemilihan Wagub Jakarta
-
PSI Tuduh Politik Uang di Wagub DKI, PKS: Jika Ada Bukti Harusnya Laporkan
-
Dugaan Politik Uang Pemilihan Wagub DKI, PKS: PSI Cemarkan Nama Baik DPRD
Terpopuler
- Jadwal Pemadaman Listrik PLN Kamis 18 Juni 2026 Wilayah Jogja Jateng, Cek Daftar Lokasinya
- Motor Baru Harley-Davidson Harga Cuma Rp40 Jutaan, Tenaga Setara Motor 250cc
- 4 Rekomendasi Tablet Mini Serbaguna: Nyaman Digenggam, Muat Tas Kecil
- Viva Sunscreen Foundation SPF Berapa? Banyak Dapat Review Positif dari Pengguna
- KPK Ungkap Dugaan Modus 'Pinjam Bendera' di Proyek Gedung Pemkab Lamongan Rp151 Miliar
Pilihan
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
-
Ketegangan Memuncak di Hotel Sultan: Eksekusi Lahan Jadi Arena Perlawanan
-
'Sempurna Hanya Milik Allah!' Massa Gelar Aksi Damai Minta MBG Lanjut dan Sikat Koruptornya!
Terkini
-
Mendagri Cek Penerima Bantuan Bedah Rumah, Perkuat Akses Hunian Layak bagi MBR
-
KPK Buka Alasan Tak Lanjutkan Kasus MBG: Hindari Duplikasi Penegakan Hukum
-
Dasco Temui Mahasiswa, DPR Janji Tindak Lanjuti Sejumlah Tuntutan
-
Dinilai Langkah Berani! Gibran Ajak Mahasiswa Ikut Kunker ke Papua demi Buka Ruang Dialog?
-
Istana Diminta Istirahatkan Qodari atau Demo Mahasiswa Bisa Makin Besar
-
Tak Cukup Dipenjara, Migrant Watch Desak Mafia TPPO Dimiskinkan Lewat Jerat TPPU
-
Survei LPI: Jokowi Jadi Magnet Dongkrak Citra Positif PSI
-
Audiensi Buntu, BEM DIY Sebut DPR Tak Lagi Representasi Rakyat
-
Dukung MBG, Relawan di DIY Ajak Masyarakat Kawal Program: Harus Transparan dan Antikorupsi
-
ART Disiksa di Johor, Majikan Nakal Malaysia Terlalu Dimanjakan