Suara.com - Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) pembahasan Tata Tertib (Tatib) paripurna pemilihan Wakil Gubernur (Wagub) kembali ditunda. Sekretaris Dewan (Sekwan), Yuliadi dianggap sebagai penyebabnya.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) pemilihan Wagub, Ongen Setiaji menyebut Yuliadi kurang cakap dalam mempersiapkan rapat. Yuliadi disebut Ongen tidak menyusun jadwal dengan baik sehingga para anggota DPRD tidak banyak yang hadir.
"Tertundanya acara Rapimgab kali ini sekali lagi karena sekwan kurang cakap dalam mengatur jadwal," ujar Ongen di gedung DPRD, Selasa (16/7/2019).
Menurut Ongen, Yuliadi telat menginformasikan jadwal rapat kepada para anggota dewan. Ongen menyebut rapat baru diinfokan pada sekitar pukul 10.00 -11.00 WIB. Sementara rapat dijadwalkan digelar pukul 14.00 WIB.
"Harusnya beliau ketika kita kemarin gagal harusnya segera kominukasi, bukan komunikasinya hari ini jam 10 jam 11," kata Ongen.
Akibat dari kembali ditundanya rapat adalah kemungkinan rapat paripurna diundur. Namun Ongen akan berkoordinasi dengan para pimpinan DPRD untuk mengejar pembahasan yang tertunda.
"Saya besok rencana komunikasi dengan pim dewan supaya kita bisa sinergi," pungkasnya.
Rapimgab pembahasan tatib ini bukan hanya sekali ditunda, sebelumnya rapat juga pernah tertunda karena berbagai alasan. Rapat ini kerap alot pada pembahasan syarat minimal kehadiran anggota atau kuorum pada rapat paripurna mendatang.
Diberitakan sebelumnya, Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) DPRD mengenai Finalisasi Tata Tertib (Tatib) paripurna Pemilihan Wakil Gubernur (Wagub) ditunda. Sebab, rapat yang digelar hari ini, Senin (15/7/2019) itu hanya dihadiri satu dari lima pimpinan DPRD.
Baca Juga: Terancam Dipolisikan, Jubir PSI: Seharusnya DPRD Berterima Kasih
Rapat dimulai sekitar pukul 15.00 WIB dan hanya berlangsung sekitar 10 menit. Anggota DPRD Fraksi PKS, Achmad Yani saat rapat menyayangkan karena pimpinan DPRD hanya satu yang hadir.
Menurutnya DPRD harus menunjukan keseriusan mengurus pemilihan Wagub DKI. Ia tidak ingin nantinya ada permasalahan tidak kuorum atau tidak memenuhi syarat minimal saat rapat paripurna yang direncanakan 22 Juli mendatang.
Berita Terkait
-
Terancam Dipolisikan, Jubir PSI: Seharusnya DPRD Berterima Kasih
-
Jubir PSI Tuduh Ada Politik Uang, Ongen: Masuk Ruang Rapat Saja Tak Pernah
-
Gerindra Siap Dukung PSI Buktikan Ada Duit di Balik Pemilihan Wagub Jakarta
-
PSI Tuduh Politik Uang di Wagub DKI, PKS: Jika Ada Bukti Harusnya Laporkan
-
Dugaan Politik Uang Pemilihan Wagub DKI, PKS: PSI Cemarkan Nama Baik DPRD
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
Kembalikan Uang Keuntungan Rp5,1 Miliar, Pengakuan Saksi di Sidang Korupsi Chromebook: Saya Takut
-
Beredar Isu Anies Baswedan Dipantau Intel saat Sedang Makan Soto, Kodam Diponegoro: Hoaks!
-
Siswa SD di NTT Bunuh Diri Karena Tak Mampu Beli Buku, DPR: Ini Alarm Keras, Negara Harus Hadir
-
Sebut Cuma Kebetulan Lagi Makan Soto, Kodam Diponegoro Bantah Kirim Intel Pantau Anies
-
Airlangga Girang, Modal Asing Mulai 'Mudik' ke Saham RI
Terkini
-
Daftar Nama Sekolah Penerima Dana Program Sekolah Gratis dari Pemprov Papua Tengah
-
DPR Soroti Modus 'Whip Pink' Pakai Label Halal, BNN Didesak Awasi Ketat Narkoba Jenis Baru
-
Kembalikan Uang Keuntungan Rp5,1 Miliar, Pengakuan Saksi di Sidang Korupsi Chromebook: Saya Takut
-
Beredar Isu Anies Baswedan Dipantau Intel saat Sedang Makan Soto, Kodam Diponegoro: Hoaks!
-
Di Depan DPR, BNN Laporkan Sita 4 Ton Sabu hingga Bongkar 7 Jaringan Internasional
-
Epstein Files Singgung Bill Gates dan 'Proyek Pandemi' Sebelum Wabah COVID-19
-
Akademisi Beri Peringatan Keras: Indonesia Belum Siap E-Voting, Ancaman Kejahatan Siber Mengintai!
-
Menlu Ikut Hadir di Pertemuan Prabowo dan Ormas Islam, Beri Penjelasan RI Gabung BoP
-
Di RDPU Komisi II DPR, Akademisi UI Usul Bawaslu Dibubarkan dan Cabut Wewenang Sengketa MK
-
Pakar Hukum Pidana Nilai Kotak Pandora Kasus-kasus Korupsi Bakal Terbuka Jika Riza Chalid Tertangkap