Suara.com - Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) pembahasan Tata Tertib (Tatib) paripurna pemilihan Wakil Gubernur (Wagub) kembali ditunda. Sekretaris Dewan (Sekwan), Yuliadi dianggap sebagai penyebabnya.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) pemilihan Wagub, Ongen Setiaji menyebut Yuliadi kurang cakap dalam mempersiapkan rapat. Yuliadi disebut Ongen tidak menyusun jadwal dengan baik sehingga para anggota DPRD tidak banyak yang hadir.
"Tertundanya acara Rapimgab kali ini sekali lagi karena sekwan kurang cakap dalam mengatur jadwal," ujar Ongen di gedung DPRD, Selasa (16/7/2019).
Menurut Ongen, Yuliadi telat menginformasikan jadwal rapat kepada para anggota dewan. Ongen menyebut rapat baru diinfokan pada sekitar pukul 10.00 -11.00 WIB. Sementara rapat dijadwalkan digelar pukul 14.00 WIB.
"Harusnya beliau ketika kita kemarin gagal harusnya segera kominukasi, bukan komunikasinya hari ini jam 10 jam 11," kata Ongen.
Akibat dari kembali ditundanya rapat adalah kemungkinan rapat paripurna diundur. Namun Ongen akan berkoordinasi dengan para pimpinan DPRD untuk mengejar pembahasan yang tertunda.
"Saya besok rencana komunikasi dengan pim dewan supaya kita bisa sinergi," pungkasnya.
Rapimgab pembahasan tatib ini bukan hanya sekali ditunda, sebelumnya rapat juga pernah tertunda karena berbagai alasan. Rapat ini kerap alot pada pembahasan syarat minimal kehadiran anggota atau kuorum pada rapat paripurna mendatang.
Diberitakan sebelumnya, Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) DPRD mengenai Finalisasi Tata Tertib (Tatib) paripurna Pemilihan Wakil Gubernur (Wagub) ditunda. Sebab, rapat yang digelar hari ini, Senin (15/7/2019) itu hanya dihadiri satu dari lima pimpinan DPRD.
Baca Juga: Terancam Dipolisikan, Jubir PSI: Seharusnya DPRD Berterima Kasih
Rapat dimulai sekitar pukul 15.00 WIB dan hanya berlangsung sekitar 10 menit. Anggota DPRD Fraksi PKS, Achmad Yani saat rapat menyayangkan karena pimpinan DPRD hanya satu yang hadir.
Menurutnya DPRD harus menunjukan keseriusan mengurus pemilihan Wagub DKI. Ia tidak ingin nantinya ada permasalahan tidak kuorum atau tidak memenuhi syarat minimal saat rapat paripurna yang direncanakan 22 Juli mendatang.
Berita Terkait
-
Terancam Dipolisikan, Jubir PSI: Seharusnya DPRD Berterima Kasih
-
Jubir PSI Tuduh Ada Politik Uang, Ongen: Masuk Ruang Rapat Saja Tak Pernah
-
Gerindra Siap Dukung PSI Buktikan Ada Duit di Balik Pemilihan Wagub Jakarta
-
PSI Tuduh Politik Uang di Wagub DKI, PKS: Jika Ada Bukti Harusnya Laporkan
-
Dugaan Politik Uang Pemilihan Wagub DKI, PKS: PSI Cemarkan Nama Baik DPRD
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
UPDATE Klasemen SEA Games 2025: Indonesia Selangkah Lagi Kunci Runner-up
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
Terkini
-
Usai OTT Jaksa di Banten yang Sudah Jadi Tersangka, KPK Serahkan Perkara ke Kejagung
-
Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang Terjaring OTT KPK, Langsung Dibawa ke Gedung Merah Putih
-
KPK Amankan 10 Orang saat Lakukan OTT di Bekasi, Siapa Saja?
-
Stop Tahan Ijazah! Ombudsman Paksa Sekolah di Sumbar Serahkan 3.327 Ijazah Siswa
-
10 Gedung di Jakarta Kena SP1 Buntut Kebakaran Maut Terra Drone, Lokasinya Dirahasiakan
-
Misteri OTT KPK Kalsel: Sejumlah Orang Masih 'Dikunci' di Polres, Isu Jaksa Terseret Menguat
-
Ruang Kerja Bupati Disegel, Ini 5 Fakta Terkini OTT KPK di Bekasi yang Gegerkan Publik
-
KPK Benarkan OTT di Kalimantan Selatan, Enam Orang Langsung Diangkut
-
Mendagri Tito Dampingi Presiden Tinjau Sejumlah Titik Wilayah Terdampak Bencana di Sumbar
-
Pramono Anung: 10 Gedung di Jakarta Tidak Memenuhi Syarat Keamanan