Suara.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartanto mengusulkan jatah untuk posisi ketua MPR ditentukan berdasarkan perolehan suara partai pendukung di Koalisi Indonesia Kerja saat Pileg 2019.
Pernyataannya itu secara tidak langsung menyindir keinginan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang sudah lama mengincar jabatan sebagai Ketua MPR di era Jokowi - Maruf Amin.
"Tentu kita lihat kursinya saja di parlemen, kan posisi berdasar kursi. Kalau di MPR terkait dengan paket dan tentu paket koalisi pemerintah ini kan terdiri dari beberapa partai. Nah itu di proporsional di sana saja," kata Airlangga di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/7/2019).
Ailrangga menuturkan, keinginan Golkar untuk mendapat kursi Ketua MPR juga sudah dikomunikasikan dengan berbagai parpol pendukung Jokowi - Maruf Amin, termasuk melakukan lobi-lobi politik.
Meski sama-sama mengincar kursi ketua MPR dengan PKB, Golkar bersikeras posisi Ketua MPR harus berdasar perolehan sura partai di parlemen.
"Tetapi kan urutan bergantung kursi," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau biasa dipanggil Cak Imin mengaku lebih tertarik menjabat ketua MPR RI daripada menjadi salah seorang menteri pada kabinet pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi-Ma'ruf Amin.
"Saya terus terang ingin di MPR, (menjadi) menteri sudah pernah dan sudah cukuplah saya mengabdi di eksekutif, gantian saya biar di legislatif," kata Cak Imin di sela menghadiri acara Sosialisasi Muktamar PKB di Semarang, Selasa (9/7) malam.
Untuk diketahui, jika mengacu pada hasil resmi rekapitulasi KPU RI pada Pileg 2019, PKB berada di bawah Partai Golkar. Suara PKB hanya 13.570.97 atau 9,6 persen. Sedangkan Partai Golkar 17.229.789 atau 12,31 persen.
Baca Juga: PKB Optimistis Dapat Jatah Menteri Desa Lagi dari Jokowi
Berita Terkait
-
Bicara Soal Golkar dengan Jokowi, Bamsoet Klaim Tak Minta Dukungan Caketum
-
PKB Optimistis Dapat Jatah Menteri Desa Lagi dari Jokowi
-
Disinggung Munas Golkar, Jokowi: Saya Presiden, Bukan Ketum Partai
-
DPP Golkar: Tak Mustahil Caketum Golkar Ditentukan Lewat Aklamasi
-
Golkar Bantah Nonaktifkan 10 Ketua DPD Tingkat II karena Dukung Bamsoet
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
Terkini
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Kritik Pelibatan TNI dalam Pembekalan LPDP, TB Hasanuddin: Perlu Dikaji, Tak Sesuai Tupoksi!
-
BPJS Kesehatan dan BPKP Perkuat Tata Kelola Jaga Keberlanjutan JKN
-
Letjen TNI Agus Widodo Dikabarkan Resmi Jabat Wakil Kepala BIN, Gantikan Komjen Imam Sugianto
-
Nyawa di Ujung Shift: Mengungkap Jam Kerja Tak Manusiawi Dokter Internship dan Regulasi Kemenkes
-
Sama dengan TNI, Prabowo Batasi Jabatan Anggota Polri di Luar Institusi
-
Komitmen ESG Meningkat, Mengapa Data Logistik Masih Jadi Tantangan di Lapangan?
-
KPK Ingatkan Tunjangan Hakim Ad Hoc Harus Beriringan dengan Perbaikan Sistem Peradilan
-
AI Diklaim Bisa Jadi Solusi Mitigasi Banjir Rob dan Krisis Air Bersih, Gimana Caranya?
-
Indonesian Proposal Jadi Fokus Pertemuan Indonesia dan United Kingdom Intellectual Property Office