Suara.com - Wakil Ketua Umum PAN Bara Hasibuan menyebut dukungan partai yang diketuai Zulkifli Hasan ke Jokowi tanpa syarat merupakan sikap resmi partai. Bara mengatakan Jokowi sebagai presiden terpilih periode 2019-2024 yang telah ditetapkan oleh KPU patut untuk dihormati.
"Saya ingin tegaskan statement Ketum kemarin bahwa posisi PAN ingin bergabung tanpa ada persyaratan itu merupakan sikap resmi PAN. Karena pada dasarnya kami menghormati Pak Jokowi sebagai pemenang pilpres," kata Bara di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (23/7/2019).
Bara juga mengamini jika pernyataan dari Zulkfli Hasan merupakan cerminan dari sikap politik PAN yang dikabarkan akan kembali bergabung dengan koalisi Jokowi.
"Ya memang arahnya ke sana dan saya rasa statement Pak Zul sudah clear. Pemerintahan ini bagus dan akan kita dukung tanpa syarat apa-apa, saya kira ini ada intensi PAN ke Jokowi," ujar Bara.
Sebelumnya, Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais menyebut harus ada pembagian porsi 55:45 sebagai syarat terciptanya rekonsiliasi antara Prabowo Subianto dan Joko Widodo.
Menanggapi itu, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menunjukan perbedaan sikap. Politikus yang akrab disapa Zulhas itu menyebut PAN mendukung Jokowi selaku presiden terpilih periode 2019-2024 untuk memimpin Indonesia ke depan. Dalam dukungannya itu, lanjut Zulkifli, tidak ada syarat apapun dari PAN.
"Saya menanggapi itu saja, kesempatan lima tahun kata Pak Amien, saya mengatakan kita dukung Pak Jokowi dan kita doakan supaya sukses, lain-lain enggak saya tanggapi," ujar Zulkifli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (22/7/2019).
"Enggak pakai syarat-syarat, ingat yang berdaulat itu rakyat, rakyat itu yang sudah memberikan kedaulatan kepada presiden terpilih, siapa yang berdaulat? Pak Jokowi sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara," sambungnya.
Zulkifli mengatakan, Jokowi sebagai presiden terpilih juga mempunyai hak prerogatif untuk menentukan kabinet atau posisi menteri setingkat lainnya.
Baca Juga: Indonesia Rawan Bencana, Jokowi: Kebijakan Nasional - Daerah Harus Sensitif
"Jadi yang berdaulat tetap Pak Jokowi. Oleh karena itu kita enggak pake syarat-syarat, kita mendukung agar Pak Jokowi sukses memimpin Indonesia," kata Zulkifli.
Berita Terkait
-
Sebut Akan Bertemu, Sekjen PDIP: PAN Rajin Bangun Koalisi Politik
-
Anies Baswedan Balas Sindiran Mendagri, Amien Rais Disindir Pendiri PAN
-
PDIP Curigai Porsi 55:45 dari Amien Rais Munculkan Dualisme di PAN
-
Sama-sama Incar Kursi MPR, PKB Klaim Mau Terbuka dengan Gerindra dan PAN
-
PAN Ingin Pertahankan Posisi Ketua MPR, Zulhas Terus Lakukan Lobi Politik
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 4 Mobil Kecil Bekas 80 Jutaan yang Stylish dan Bandel untuk Mahasiswa
Pilihan
-
5 HP Baterai Jumbo untuk Driver Ojol agar Narik Seharian, Harga mulai dari Rp2 Jutaan
-
Bom Molotov Meledak di SMPN 3 Sungai Raya, Polisi Ungkap Terduga Pelaku Siswa Kelas IX
-
KPK Benarkan Lakukan OTT di Jakarta Hari Ini, Siapa Targetnya?
-
Resmi! Indonesia Masuk Daftar Kandidat Tuan Rumah Piala Asia 2031
-
Mauro Zijlstra Resmi Gabung Persija
Terkini
-
Syahganda Nainggolan: Langkah Prabowo di Board of Peace Bentuk Realisme Politik
-
Bom Molotov Meledak di SMPN 3 Sungai Raya, Polisi Ungkap Terduga Pelaku Siswa Kelas IX
-
KPK Benarkan Lakukan OTT di Jakarta Hari Ini, Siapa Targetnya?
-
Terduga Pelaku Bom Molotov di SMPN 3 Sungai Raya Diamankan Polisi
-
Arief Hidayat ke Adies Kadir: Kita Harus Pertanggungjawabkan Kepada Tuhan, Tidak Bisa Seenaknya
-
Dapat Teror Karangan Bunga Berisi Intimidasi, Dokter Oky Pratama Lapor Polda Metro Jaya
-
KPK Gelar OTT Senyap di Kalsel, Siapa yang Terjaring di KPP Banjarmasin?
-
Indonesia Pimpin Dewan HAM PBB: Jabatan Bergilir atau Prestasi Diplomatik?
-
Bursa Calon Ketua OJK Memanas: Misbakhun Buka Suara Soal Isu Gantikan Mahendra Siregar
-
Gayus Lumbuun Bongkar Jalur Hukum Ijazah Jokowi: Harus ke PTUN, Bukan Ranah Pidana