Suara.com - Ada syarat jika Presiden Jokowi ingin mengangkat menteri dari kalangan milenial. Paling tidak syarat ini bisa dipertimbangkan dengan alasan kematangan psikologis.
Pengamat politik Ade Reza Haryadi membeberkan mempertimbangkan kematangan psikologis sosok menteri berusia muda di kabinet pemerintahannya kelak.
Hal ini menyusul rencana Jokowi merekrut tokoh muda berusia 20-30 tahun untuk menjabat sebagai menteri dalam kabinet periode kedua.
"Pada rentang usia 20-30an tahun merupakan usia produktif yang dapat menjadi aset potensial dalam rekrutmen kabinet, namun harus dipertimbangkan pula mengenai kompetensi dan kematangan psikologisnya mengingat beban kerja kabinet yang cukup berat," kata Ade dihubungi di Jakarta, Selasa (23/7/2019).
Ade mengatakan para menteri Jokowi juga harus mampu menopang visi presiden terpilih dan berkontribusi pada penciptaan stabilitas sosial politik.
Menurut dia, para profesional muda dari sektor industri kreatif, industri digital maupun mantan aktifis dari kampus maupun kelompok Cipayung memiliki peluang yang cukup menjanjikan untuk diberi kesempatan dalam formasi pemerintahan berikutnya.
Menurut dia, Presiden Joko Widodo dapat melibatkan figur muda dalam kabinet mendatang, untuk berperan di sejumlah sektor strategis yakni perdagangan, industri, teknologi, dan informasi, serta pariwisata.
Meski demikian, kata dia, mereka tetap harus dilihat rekam jejak, terutama kompetensi profesional yang dimiliki agar sesuai dengan kebutuhan negara.
Dalam pemberitaan sebelumnya, Presiden Joko Wododo meminta kalangan partai politik mengajukan profesional muda sebagai kader yang akan menempati posisi menteri pada periode 2019-2024.
Baca Juga: Luhut Saran ke Presiden Jokowi: Jangan Impor Garam Lagi, Bikin Kacau
"Saya minta dari partai juga ada yang muda, ada dari profesional juga," kata Presiden Jokowi usai membuka pameran Karya Kreatif Indonesia 2019 di Jakarta Convention Center, Jumat (12/7).
Presiden Jokowi menyebutkan kalau tidak ada dari partai, ia akan mencari sendiri tokoh muda dari kalangan profesional.
"Profesional muda, kan banyak banget profesional-profesional muda," katanya. (Antara)
Berita Terkait
-
Indonesia Akhirnya Akui dan Atur Pernikahan Umat Penghayat Kepercayaan
-
Luhut Saran ke Presiden Jokowi: Jangan Impor Garam Lagi, Bikin Kacau
-
Agus Hermanto: Saya Berkunjung ke Jokowi Buat Kepentingan Pribadi
-
Megawati Akan Bertemu Prabowo, PDIP: Jangan Dimaknakan Terlalu Jauh
-
Jokowi dan Megawati Mau Bertemu Prabowo, JK: Pasti Positif, Tak Ada Rugi
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Sadis! Pembunuh Guru di OKU Ternyata Mantan Penjaga Kos, Jerat Leher Korban Demi Ponsel
-
Gebrakan Menhan-Panglima di Tambang Ilegal Babel Dikritik Imparsial: Pelanggaran Hukum, Tanda Bahaya
-
Otak Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ternyata Mantan Karyawan, Dendam Pribadi Jadi Pemicu
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
-
Menhaj Rombak Skema Kuota Haji: yang Daftar Duluan, Berangkat Lebih Dulu
-
Isu Yahya Cholil Staquf 'Dimakzulkan' Syuriyah PBNU, Masalah Zionisme Jadi Sebab?
-
Siap-siap! KPK akan Panggil Ridwan Kamil Usai Periksa Pihak Internal BJB
-
Bukan Tax Amnesty, Kejagung Cekal Eks Dirjen dan Bos Djarum Terkait Skandal Pengurangan Pajak
-
Menhaj Irfan Siapkan Kanwil Se-Indonesia: Tak Ada Ruang Main-main Jelang Haji 2026
-
Tembus Rp204 Triliun, Pramono Klaim Jakarta Masih Jadi Primadona Investasi Nasional