Suara.com - Pemerintah, melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) menyelenggarakan penyusunan RKAKL Pagu Anggaran Tahun 2020, yang dilaksanakan selama lima hari, yaitu pada 16 - 20 Juli 2019 di Red Top Hotel, Jakarta.
Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN, Sunraizal mengatakan, kegiatan ini menjadi salah satu agenda penyusunan perencanaan program dan anggaran tahun 2020.
“Perencanaan dimulai dengan penyusunan RENSTRA untuk lima tahun ke depan, dan tiap tahun dilakukan adjustment,” ujarnya, saat membuka acara.
Ia menambahkan, beberapa tujuan perencanaan di Kementerian ATR/BPN adalah untuk mendaftarkan seluruh bidang tanah, mewujudkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang berkualitas, meningkatkan standar kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), meningkatkan anggaran e-learning, menjadi rujukan masalah pertanahan/pusat informasi, menuju pendaftaran tanah Stelsel Positif dan menuju Kantor Modern.
Untuk mendukung perwujudan kantor modern, penjagaan ruang warkah harus dilakukan dengan tertib.
Di samping itu, perlu disusun peta jalan (roadmap) pendaftaran tanah, penganggaran, pengelolaan SDM, sarana dan prasarana, bisnis proses sesuai SOP, ketersediaan subjek dan objek, serta menghasilkan dampak (outcome) yang positif, sehingga Kementerian ATR/BPN perlu mengevaluasi capaian tahun sebelumnya, terkait hambatan dan kendala yang ditemui dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
Dalam merencanakan kegiatan input - proses - output - outcome, semua harus terukur. Pengalokasian anggaran harga satuan memegang peranan penting, sehingga harus mempedomani Standar Biaya Masukan (SBM) dan Standar Biaya Keluaran (SBK) yang merupakan satuan harga tertinggi.
Selain itu juga dengan memperhatikan temuan BPK yang berulang-ulang, agar jangan terjadi lagi. Pelaksanaan Zona Integritas agar dilaksanakan lebih serius dalam rangka mendukung perwujudan Reformasi Birokrasi.
Acara ini dikuti oleh para Kepala Bagian Tata Usaha, para Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, Administrator RKAKL di Kanwil BPN Provinsi seluruh Indonesia serta Kepala Bagian Program dan Hukum di lingkungan Inspektorat Jenderal maupun Direktorat Jenderal, yaitu 688 peserta.
Baca Juga: BPJSTK Lindungi Pekerja non-ASN di Kementerian ATR / BPN
Berita Terkait
Terpopuler
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- 4 Shio yang Menarik Keberuntungan Hari Ini 5 Agustus 2026: Segalanya Berjalan Lancar
- 4 Shio Beruntung Hari Ini 4 Agustus 2026: Macan hingga Babi Berpeluang Dapat Kabar Baik
- Link Resmi Pandang.istanapresiden.go.id buat Daftar Upacara Bendera HUT RI di Istana Negara
Pilihan
-
Bocoran Reshuffle Kabinet Agustus: Norman Joesoef Bakal Dilantik Jadi Wamenhan RI
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
Terkini
-
Api Kepung TPA Rasau Jaya, Pemadaman Diperkuat dari Udara
-
Bank Sumsel Babel Raih Apresiasi Hari Anak Nasional, Tegaskan Komitmen Bangun Generasi Emas
-
Bank Sumsel Babel Perkuat Peran Dukung 100.000 Sultan Muda, Perluas Inklusi Keuangan Sumsel
-
El Nino 2026 Lampaui Level Kuat, Abdul Azis Desak Pemerintah Serius Atasi Kekeringan
-
Bank Sumsel Babel Perkuat Kemitraan Strategis dengan Pemkab Lahat, Dukung Akselerasi Ekonomi Daerah
-
6 Fakta Pemecatan dan Sanksi Pungli 4 ASN di Pemprov Banten
-
Usut Mutilasi Depok, Polisi Temukan HP Pelaku Tergabung dalam Grup Komunitas Gay
-
Macet Jalur Bojonegara Bikin Sopir Angkot Merugi, Pemprov Banten Janjikan Keputusan Baru 4 Hari Lagi
-
Tumbangkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya Juara Piala Presiden 2026
-
KPK Bedah Dugaan Permainan Jalur Hijau dan Jalur Merah di Kasus Suap Bea Cukai