Suara.com - Organisasi Angkutan Darat (Organda) DKI Jakarta menyambut baik rencana Dinas Perhubungan (Dishub) DKI melakukan razia kendaraan umum yang tidak lulus uji emisi. Razia tersebut rencananya akan dilakukan di jalan tol untuk mengurangi polusi udara di Jakarta.
Ketua Organda DKI Shafruhan Sinungan menganggap rencana tersebut cocok untuk menangani kendaraan berat yang masih belum lolos uji emisi. Kendaraan berat yang belum uji emisi kata dia, bisa terlihat dari buangan gasnya melalui knalpot.
"Jadi itu kan buat angkutan barang, terutama yang secara fisik emisi gas buangnya kelihatan dari knalpot tuh. Itukan umumnya solar," ujar Shahrufan saat dihubungi, Rabu (31/7/2019).
Shahrufan kemudian mengapresiasi rencana Dishub DKI yang akan melakukan razia kendaraan yang tidak lolos uji emisi. Pasalnya, polusi udara di Jakarta sedang dalam kondisi buruk bahkan dicap kota dengan kualitas udara terburuk di dunia.
"Wajar karena kebetulan Jakarta sekarang lagi dapat predikat nomor wahid (polusi terburuk). Kita sih dukung saja," kata Shahrufan.
Meski demikian, Shahrufan menyebut Polisi dan Dishub DKI Jakarta masih perlu melakukan kajian dan mematangkan rencana tersebut.
Menurutnya jika rencana tersebut tidak dikaji dengan baik makan bisa menimbulkan kemacetan di jalan tol saat razia digelar.
"Dishub atau kepolisian mesti pintar-pintar cari waktu dan tempatnya supaya tidak terlalu menganggu kendaraan lain," jelasnya.
Menurutnya, solusi lain menindak angkutan umum yang memiliki kualitas buruk adalah dengan menggantinya dengan mobil listrik. Ia menilai hal itu bisa mengatasi angkutan umum yang menjadi salah satu sumber polusi di Jakarta.
Baca Juga: Sanksi Ini Berat, Jadi Usahakan Agar Lulus Uji Emisi
"Organda kan mendukung angkutan umum berbasis listrik, yang memakai listrik. Syukur-syukur bukan hanya bus tapi juga kendaraan kecil," pungkasnya.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana melakukan razia terhadap kendaraan berat yang tak lolos uji emisi di jalan tol dalam kota. Hal ini menjadi salah satu jurus Pemprov DKI memperbaiki polusi udara.
Kepala Dinas Perhubungan Syafrin Liputo menjelaskan mekanisme pengecekan uji emisi nantinya bisa dilakukan saat kendaraan baru masuk tol jika kendaraan berat tersebut ketahuan tidak lolos uji emisi maka akan dikenakan bukti pelanggaran (tilang).
"Mereka akan dilakukan uji emisi, misalnya di pintu masuk tol dan sebagainya. Begitu dia tidak lulus uji itu, akan ada tilang. Dengan begitu, mereka harus mempersyaratkan untuk lulus uji emisi," kata Syafrin saat ditemui di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (30/7/2019).
Tag
Berita Terkait
-
Jalan Tol Disebut Sumber Polusi, Organda: Kontribusinya Kecil
-
Organda Dukung Pemerintah Kerahkan Bus Listrik di Jabodetabek
-
DPD Organda Tak Soal Bus Besar Dilarang Masuk Yogyakarta
-
Kebut Proyek LRT, Jalan Setiabudi Tengah Ditutup Selama 1 Tahun
-
Tak Mau Kalah Bersaing, Angkot di Depok Bakal Adopsi Sistem Online
Terpopuler
- Asal-usul Kenapa Semua Pejabat hingga Diplomat Iran Tak Pakai Dasi
- 5 HP Infinix Kamera Beresolusi Tinggi Terbaru 2026 dengan Harga Murah
- 7 Rekomendasi Parfum Lokal Tahan Lama dengan Wangi Musky
- 7 Bedak Wardah yang Tahan Lama Seharian, Makeup Flawless dari Pagi sampai Malam
- Nyanyi Sambil Rebahan di Aspal, Aksi Ekstrem Pinkan Mambo Cari Nafkah Jadi Omongan
Pilihan
-
Diperiksa Kasus Penggelapan Rp2,4 Triliun, Apa Peran Dude Harlino dan Istri di PT DSI?
-
Diguncang Gempa M 7,6, Plafon Gereja Paroki Rumengkor Ambruk Jelang Ibadah Kamis Putih
-
Isak Tangis Pecah di Kulon Progo, Istri Praka Farizal Romadhon Tiba di Rumah Duka
-
Bareskrim Periksa Pasangan Artis Dude Herlino-Alyssa Terkait Skandal Kasus PT DSI Rp2,4 Triliun
-
BREAKING NEWS: Peringatan Dini Tsunami 3, BMKG Minta Evakuasi Warga
Terkini
-
Demi Selat Hormuz, PBB Hari Ini Akan Putuskan Pengerahan Kekuatan Militer untuk Keroyok Iran
-
Prinsip 'No Service No Pay': Badan Gizi Nasional Bakal Cabut Insentif SPPG yang Lalai
-
Hemat BBM, Pejabat Pemkot Mataram Wajib Bersepeda ke Kantor Mulai Pekan Depan
-
Safaruddin Ngamuk di DPR, Soroti Gaji Guru Polri Rp 100 Ribu per Jam: Harusnya Rp 5 Juta per Jam!
-
BMKG Prakirakan Hujan Ringan di Sebagian Besar Ibu Kota Provinsi saat Jumat Agung
-
Dikritik DPR soal Kasus Amsal Sitepu, Kajari Karo Minta Maaf dan Janji Evaluasi
-
Beda dengan Indonesia, Pakistan Naikkan Harga BBM Hingga 50 Persen
-
Operasi True Promise 4 Iran Target Alutsista AS di UEA, Puluhan Perwira Masuk Rumah Sakit
-
Sekretaris Pertahanan AS Minta Kepala Staf Angkatan Darat Mundur di Tengah Perang dengan Iran
-
Kasus Amsal Sitepu: Hinca Panjaitan Desak Kajari Dicopot dan Kapuspen Kejagung Minta Maaf