Suara.com - Pemerintah DKI Jakarta salahkan warganya yang tidak peduli dengan sampah. Sehingga negara harus mengeluarkan dana Rp 3,7 triliun untuk mengolah sampah.
Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta menganggap alokasi dana operasional pengelolaan sampah senilai Rp3,7 triliun pada 2019 merupakan imbas dari perilaku warga yang tidak peduli lingkungan.
"Sekarang kan ramai, kata orang pengolahan sampah DKI sampai Rp 3,7 triliun. Orang lihat Rp 3,7 triliunnya. Tapi orang tidak melihat itulah kelakuan kita, dampak dari kelakuan masyarakat yang tidak peduli dengan sampah," kata Kepala Unit Pengelola Sampah Terpadu (UPST) Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto, di Jakarta, Kamis (1/8/2019).
Asep mengakui bahwa alokasi dana pengolahan sampah tersebut relatif besar, namun di dalamnya juga meliputi sejumlah komponen lain seperti gaji pegawai Dinas LH DKI, Pasukan Oranye (kebersihan) sebanyak belasan ribu personel, ongkos bahan bakar minyak untuk 1.500 truk sampah, ratusan alat berat dan sebagainya.
"Alokasi dana itu juga di luar kompensasi bagi masyarakat di sekitar TPST Bantargrbang yang terdampak bau. Besarannya sekitar Rp700-Rp800 miliar per tahun," katanya.
Dana tersebut, kata Asep, sebenarnya bisa diminimalisasi apabila masyarakat DKI bijak mengurangi sampah di sumbernya.
Permasalahan sampah di Jakarta selama ini karena tidak terpilah di sumbernya dan tercampur dengan sampah yang membusuk, sehingga sampah yang semula mempunyai nilai ekonomis, menjadi tidak ada nilai jualnya saat akan diolah.
"Sampah organik dan nonorganik hampir semuanya campur. Coba masyarakat pilah sampah sisa makanan, pisah dengan sampah nonorganik, pasti ada yang mau mengolah. Kenapa pengolahan tidak berjalan baik, karena sampah masih bercampur sama sisa makanan," katanya.
Sampah yang telah dipilah di sumbernya, akan memiliki nilai ekonomis yang tinggi untuk diolah oleh industri pengolahan.
Baca Juga: DLH DKI Minta Anggaran Sampah Jakarta Jangan Disamakan dengan Surabaya
"Semua sampah sebenarnya bisa diolah, kompos bisa dijual, plastik jadi industri daur ulang plastik, kertas jadi industri daur ulang kertas, namun dengan catatan itu dipilah di rumah," katanya. (Antara)
Berita Terkait
-
DLH DKI Minta Anggaran Sampah Jakarta Jangan Disamakan dengan Surabaya
-
Turis di Tokyo Ditantang untuk Cari Tempat Sampah, Ini Penyebabnya
-
Bagaimana Agama Melihat Masalah Lingkungan, Sampah sampai Polusi Udara?
-
Terkait Masalah Lingkungan di Jakarta, Begini Kata Akademisi
-
Bupati Purwakarta Minta Daging Kurban Dibungkus Dedaunan, Buat Apa?
Terpopuler
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
- 5 Lipstik Rekomendasi Fuji yang Tahan Lama, Tidak Kering dan Anti Pecah-Pecah
- PT Blueray Cargo Milik Siapa? Perusahaan Logistik yang Seret Raffi Ahmad dalam Kasus Suap Importasi
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Tiyo Ardianto Respons Viral Aksi Penolakan di UGM, Singgung Kondisi Mahasiswa 'Terpaksa' Demo
-
Aksi Bersih & Penghijauan dalam Memperingati HLH 2026, NHM Ajak Masyarakat Jaga Lingkungan Bersama
-
Wamendagri Bima Arya Tekankan Penguatan Karakter Generasi Muda Berbasis Nilai Budaya
-
Bukan Ancaman, Anis Matta Sebut Demo Justru 'Picu' Pemerintah Kerja Lebih Baik
-
Massa Bertahan di Gejayan Meski Aksi Selesai, Bunyi Klakson - Seruan Turunkan Prabowo Terus Menggema
-
Soal TNI-Komcad Dikerahkan di Demo Mahasiswa, Ini Reaksi Komisi I DPR
-
Turun Aksi di Jogja, Cholil ERK Tegaskan Gerakan Masyarakat Jangan Mengempis
-
Benarkah Jokowi Segera Jadi Ketua Dewan Pembina? PSI Kasih 'Kode Keras' Begini
-
Jawab Tuntutan Mahasiswa, Bakom RI Sebut Kebijakan Presiden Prabowo Hemat Anggaran Rp300 Triliun!
-
Mirip-mirip One Piece, Wibu Jogja Sebut Penguasa Saat Ini Menindas Rakyat Kecil