Suara.com - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mau menjembatani Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan Front Pembela Islam (FPI) agar izin ormas tersebut tak dicabut pemerintah.
Melihat yang dilakukan Prabowo, pengamat Politik dari Universitas Indonesia, Ade Reza Hariyadi menganggap Prabowo tengah membuktikan satu kesantunan politiknya.
"Satu kesantunan politik untuk membuktikan bahwa beliau (Prabowo) ini bukan orang yang setelah selesai habis manis sepah dibuang," kata Ade saat ditemui di kawasan Epicentrum Walk, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (3/8/2019).
Diketahui, FPI merupakan salah satu pendukung koalisi partai pendukung Capres - Cawapres Prabowo Subianto - Sandiaga Uno. Meskipun Pilpres 2019 telah usai, namun Prabowo tetap mempertahankan komitmennya.
"Beliau (Prabowo) juga masih konsern terhadap apa yang selama ini menjadi komitmen bersama," sambungnya.
Dengan begitu, Ade melihat tidak ada yang salah dengan keputusan Prabowo untuk membantu FPI yang kini perizinannya masih dipertimbangkan oleh pemerintah. Belum lagi Jokowi pernah menegaskan untuk tidak segan mencabut izin operasional FPI apabila tidak sejalan dengan Pancasila dan mengancam NKRI.
"Saya kira enggak ada masalah itu bagus-bagus saja justru menunjukkan tradisi gentlemen," tandasnya.
Untuk diketahui, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto akan menjadi jembatan antara Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan Front Pembela Islam (FPI) seandainya izin ormas berbasis Islam itu dicabut pemerintah.
Hal itu dilakukan Prabowo sebagai bentuk mewujudkan nilai demokratis di Indonesia.
Baca Juga: Agar Izin Ormas Tak Dicabut, Prabowo Rela Jadi Jembatan FPI dan Jokowi
Juru Bicara Partai Gerindra Kawendra Lukistian mengatakan bahwa Prabowo tergerak dengan menegakkan keadilan bagi seluruh elemen bangsa.
Ketimbang diputuskan untuk dicabut lantas membuat sebagian pihak kecewa, Prabowo mau untuk mengajak kedua belah pihak antara Jokowi dan FPI untuk mencari solusi.
Berita Terkait
-
Agar Izin Ormas Tak Dicabut, Prabowo Rela Jadi Jembatan FPI dan Jokowi
-
Kemendagri Kaji Kemaslahatan FPI bagi Umat, Munarman Beri Respons Menohok
-
Soal Tuduhan FPI Anti Pancasila, Awit Mashuri: Kita NKRI Banget!
-
Izin FPI Masih Digantung, Kemendagri: Kalau Mudarat, Kami Tak Biarkan Hidup
-
Mendagri Tjahjo Sebut FPI Belum Serahkan Lagi soal SKT Ormas
Terpopuler
- REDMI 15 Resmi Dijual di Indonesia, Baterai 7.000 mAh dan Fitur Cerdas untuk Gen Z
- Kehabisan Uang Usai Mudik di Jogja, Ratusan Perantau Berburu Program Balik Kerja Gratis
- 55 Kode Redeem FF Max Terbaru 23 Maret 2026: Klaim THR, Diamond, dan SG2 Tengkorak
- Peta 30 Suara Mulai Terbaca, Munafri Unggul Sementara di Musda Golkar Sulsel
- Mobil Alphard Termurah, 100 Jutaan Dapat Tahun Berapa?
Pilihan
-
Puncak Arus Balik! 50 Ribu Orang Padati Jakarta, KAI Daop 1 Tebar Diskon Tiket 20 Persen
-
Arus Balik, Penumpang Asal Jawa Tengah Hingga Sumatera Masih Padati Terminal Bus Kalideres
-
Ogah Terjebak Kemacetan di Pantura, Ratusan Pemudik Motor Pilih Tidur di Kapal Perang TNI AL
-
Sempat Dikira Tidur, Pria di Depan Gedung HNSI Juanda Ternyata Sudah Tak Bernyawa
-
Negara Tetangga RI Mulai Alami Krisis BBM
Terkini
-
Menakar Posisi Tawar Iran: Benarkah Makin Kuat Usai Digempur AS dan Israel?
-
Puncak Arus Balik! 50 Ribu Orang Padati Jakarta, KAI Daop 1 Tebar Diskon Tiket 20 Persen
-
Ribuan ASN Kemensos Mangkir di Hari Pertama Kerja, Gus Ipul Bakal Sanksi dan Potong Tukin 3 Persen
-
Arus Balik, Penumpang Asal Jawa Tengah Hingga Sumatera Masih Padati Terminal Bus Kalideres
-
Meski Masih WFA, Gus Ipul Temukan 2.708 ASN Kemensos Alpa
-
Normalisasi Sungai Terdampak Bencana Jadi Prioritas Satgas PRR
-
Sembari Menunggu Data Rampung, Pemerintah Percepat Penyaluran Bantuan Pemulihan Sumatera
-
Namanya Dicatut dalam Isu Sensitif, Menteri HAM Pigai Pertimbangkan Tempuh Jalur Hukum
-
Kasus Korupsi Kuota Haji, KPK Kuliti Peran Gus Yaqut dan Gus Alex
-
Ketua Satgas Dorong Percepatan Pemulihan Bencana Sumatra melalui Sinergi Antar Daerah